Paket Ekonomi, Rupiah dan Neoliberalisme


Rabu, 25 Maret 2015 - 19:45:48 WIB
Paket Ekonomi, Rupiah dan Neoliberalisme

Dalam perspektif ini, ak­hir­nya kita bisa sangat me­mak­lumi  mengapa pemerintah terlihat “adem” saat rupiah mulai merayap ke level Rp 13.000. Pemerintah terlihat  santai sembari memberikan justifikasi-justifikasi yang be­rasal dari tekanan eksternal, ketimbang member pen­jelasan rasional soal rapuhnya fun­da­mental ekonomi nasional.

Baca Juga : Yang Lain Menolak, Dedi Mulyadi Malah Mendukung: Saya Siap Disuntik Vaksin Nusantara

Dengan bahasa yang sedikit konspiratif,  saya bisa me­nga­takan bahwa pemerintah se­cara diam-diam memang men­disain agar rupiah melemah. Sedangkan di sisi lain, paket ekonomi yang digulirkan pas­ca depresiasi rupiah adalah peluru cadangan yang memang sudah ada di benak pe­merintah sebelum rupiah melemah.

Namun paket ekonomi ini membutuhkan momentum yang tepat untuk dilahirkan, salah satunya adalah mo­men­tum ketika  rupiah sedang jungkir balik oleh tekanan eksternal.  Pasalnya, tanpa momentum pelemahan mata uang, maka kelahiran paket ekonomi semacam ini akan dipertanyakan publik  dan akan dicap sebagai upaya liberalisasi ekonomi nasional tanpa dasar.

Baca Juga : Siap Siaga! 9 Provinsi Ini Diprediksi Bakal Diterjang Topan Surigae

Artinya, jika rupiah kem­bali menguat jauh melampui level psikologis, katakanlah ke level Rp 10.000-Rp11.000 misalnya, maka beberapa re­sep ekonomi ini akan serta merta menjadi kurang “greget” lagi. Ambil contoh misalnya pelayanan satu pintu perizinan investasi atau penambahan  negara-negara yang akan di­la­beli bebas  visa  jika mela­kukan kunjungan wisata ke Indonesia.

Pelayanan satu pintu untuk izin investasi di Indonesia akan sangat terbantu oleh pe­lema­han rupiah. Pasalnya, dalam kondisi mata uang yang lemah, maka nilai investasi di Indo­nesia akan menjadi murah karena ketika investor me­ngon­versi mata uang asing (terutama dolar) ke dalam rupiah, mereka akan men­dapatkan jumlah rupiah yang jauh lebih banyak dari se­be­lum­nya dan membuat “power of Investment” nya menjadi lebih besar.

Baca Juga : Tenaga Ahli Menkes Kritik Vaksin Nusantara, Ungkap 95 Persen Bahan Bakunya Impor

Jadi jika dihadapkan pada mata uang dolar misalnya, maka nilai beli saham-saham lokal, obligasi dalam negeri, surat utang (swasta atau pe­merintah), dan instrumen finansial lainnya, menjadi jauh lebih murah jika dibanding dengan waktu-waktu sebelum rupiah melemah.

Begitu pula dengan me­ning­katkan target kunjungan wisata via penambahan jumlah negara yang akan mendapat cap bebas visa. Ketika rupiah melemah, ditambah dengan kebijakan bebas visa tadi, maka diprediksi daya tarik wisata Indonesia menjadi ber­lipat-lipat karena faktor ke­muda­han dan fak­tor ad­van­tages (biaya dan belanja wisata domestik  yang  lebih murah) yang bisa didapat para wisa­tawan. Jika rupiah kembali menguat, maka yang didapat oleh para wisatawan kemudian cuma fasilitas bebas  visanya saja, sisi advantages-nya hilang.

Baca Juga : Istrinya Positif Covid-19, Ridwan Kamil Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Kesehatan

Selanjutnya, dengan me­lemahnya rupiah, maka ak­ti­vitas ekspor diprediksi akan sangat menggiurkan ke­tim­bang import karena eksportir akan menerima selisih nilai tukar yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam konteks inilah sejatinya kita juga bisa memahami mengapa Jepang dan China sengaja me­lemah­kan mata uang mereka sampai ke level yang cukup rendah.

Bahkan di dalam paket ekonomi ini, pemerintah me­m­berikan insentif pajak at­au tax allowance, terutama bagi perusahaan yang be­rorien­tasi ekspor dan menggunakan bahan baku dalam negeri.  Jadi dua kelebihan sekaligus bisa didapat oleh para eks­por­tir, apalagi yang mengu­tama­kan bahan baku dalam negeri, yakni keringanan pajak dan prospek keuntungan lebih dari selisih mata uang.

Namun di sisi lain, pe­lema­han rupiah juga berpengaruh terhadap kebijakan BBM pe­me­rintah karena sekitar se­tengah dari BBM domestik juga masih bergantung pada impor. Artinya, dengan be­saran persentase impor BBM dalam negeri saat ini, pe­lema­han rupiah kemudian ikut membebani biaya dan harga BBM impor.

Meskipun demikian, de­ngan mayoritas resep ekonomi yang cendrung mengharapkan rupiah melemah, maka ke­bi­jakan untuk mengurangi imbas dolar terhadap BBM dialihkan ke sisi yang lain, yakni me­ning­katkan kadar biofuel BBM dalam negeri untuk menekan harga jual di pasaran.

Secara substantif, resep-resep ekonomi ini sejatinya ada dalam rel ideologis yang sama dengan platform ekonomi politik rezim, yakni li­be­ra­li­sasi ekonomi dalam kerangka program penyesuaian struc­tural versi Bank Dunia dan IMF (biasa disebut dengan istilah Washington Consensus yang dikonseptualisasi oleh John Williamson, 1989).

Terlepas apakah ternyata pelemahan rupiah bersifat by design atau memang out of controll, jika target jangka menengah dan panjang dari paket ekonomi ini bisa dicapai, maka pelan-pelan rupiah di­pre­diksi akan menguat dari dalam, yakni penguatan secara fundamental alias tidak se­kedar sentimen sesaat.

Namun harus diakui bahwa paket ekonomi ini berjalan dalam risiko yang cukup men­yakitkan. Pelemahan mata uang biasanya berlaku bagi negara yang me­mi­liki ex­po­sure impor yang kecil, ka­pasitas produksi dalam negeri yang mapan, dan rasio hutang luar negeri yang tipis. Sehingga untuk negara Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor, terutama impor ko­moditas pokok, bahan baku, dan barang modal, risikonya akan cukup menyakitkan.

Biaya-biaya ekonomi da­lam negeri diperkirakan akan bergerak naik, terutama untuk komoditas pokok, yang akan menekan kehidupan masya­rakat menengah ke bawah. Di sisi lain, sisi ekspor juga akan sulit untuk digalakkan karena perusahaan-perusahaan dalam negeri terdera oleh biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Biaya bahan bakar dan listrik yang terus naik, pajak jalan tol yang kian tebal, dan tuntutan ke­naikan gaji para karyawan akibat kenaikan biaya hidup.  Dan menggilanya harga dolar juga akan memukul peru­sa­haan-perusahaan yang ber­basis­kan pada bahan baku impor.

Bahkan yang  agak sedikit menakutkan adalah default hutang luar negeri dari  ba­nyak perusahaan.  Belajar dari  kegagalan Yunani, Afrika, Amerika Latin, pemerintah nampaknya lebih memilih pro terhadap investor-investor global dengan menjalankan secara bulat-bulat program penyesuaian struktural besutan bank dunia dan IMF untuk memperlancar rencana hutang ke depan dan menghindari  ancaman loan blokade seperti yang dialami Yunani.

Boleh jadi resep-resep ini akan meramaikan per­tum­buhan ekonomi nasional ke depan, tapi diperkirakan akan mem­per­ko­koh dominasi pe­main-pemain asing di kancah domestik yang akan sangat merugikan ke­pen­ting­an rakyat banyak dan ke­pentingan dunia korporasi da­lam negeri. Biaya investasi yang murah Cuma akan berlaku bagi pemodal-pemodal yang me­megang mata uang asing yang bisa masuk kemana saja, baik ke sisi in­vestasi finansial maupun ril, sementara bagi investor lokal yang memegang rupiah, se­mua­nya tetap akan terasa ma­hal dan mencekik.

Nah, sampai  saat ini kita belum melihat upaya pe­me­rintah dalam meminimalisasi tiga imbas negatif yang akan muncul. Komoditas import yang akan melejit, ancaman default hutang publik, dan menjeritnya sektor produksi dalam negeri akibat penebalan biaya ekonomi domestik. Ka­re­na jika ketiga masalah ini tidak men­da­pat the­rap­hy kh­u­sus, diperkirakan da­lam jang­ka panjang akan melebar men­jadi persoalan akut yang akan meruntuhkan optimisme per­tum­buhan yang telah di­ca­nangkan pemerintah.  Dan sampai saat ini, pemerintah nampaknya belum terlalu siap menerima imbas dari  resep neoliberalisme ini. Lalu bagaimana dengan rakyat, terutama kalangan menegah ke bawah? Sudah pasti akan jauh lebih kurang siap.***

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]