Pengawasan Adat dan Agama Dinilai Lemah


Rabu, 25 Maret 2015 - 19:53:31 WIB
Pengawasan Adat dan Agama Dinilai Lemah

“Gerakan ini mengatasnamakan Islam, meskipun tujuan utamanya masih simpang siur, jelas kebera­daannya malah merugikan Islam itu sendiri. Dengan mengatasnamakan Islam dalam gerakannya, mereka mengadopsi sistem jihad yang salah kaprah,” ucap Bustanudin.

Baca Juga : Lakukan Mutasi Besar-besaran, Hendri Septa: Penyegaran Birokrasi

Lebih lanjut dijelaskannya, ke­nya­taan bahwa salah satu dari lima orang yang diduga berkaitan dengan ISIS di Pesanggerahan pada Sabtu lalu adalah orang Minang merupakan peringatan atas lemahnya penga­wasan adat dan agama di Sumbar belakangan ini.

“Akibat tidak tertatanya dengan baik lembaga adat kita saat ini, sehingga aplikasi adat itu sendiri menjadi lemah, ditambah lagi perha­tian yang minim kepada pendidikan agama, wajar jika ada anak kama­nakan kita yang terjaring oleh ISIS,” lanjut Guru Besar Sosiologi Agama FISIP Unand tersebut.

Baca Juga : Hendri Septa Kembali Lantik 194 Pejabat Eselon III dan IV

Pengamat Politik asal IAIN Imam Bonjol Abrar menilai, Indo­nesia terlalu lentur dalam menerima komunitas atau gerakan baru, tidak ada aturan jelas gerakan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diper­bolehkan, karena bisa saja dalam perekrutannya, ISIS memboncengi gerakan tertentu.

“Sejauh ini, negara kita tidak ketat dan tidak tegas dalam menang­gapi kemunculan berbagai gerakan atau komunitas baru. Kita lihat sebe­lumnya juga ada gerakan-gera­kan radikal lain, atau dianggap radikal oleh masyarakat luas. Tidak ada aturan yang jelas untuk mem­boleh­kan atau melarang gerakan-gerakan tersebut. Ambil contoh yang terkenal, Front Pembela Islam (FPI) dikenal kebanyakan masya­rakat sebagai gerakan radikal yang mengatas­namakan Islam, hingga sekarang tak ada kejelasan terkait status organisasi tersebut,” jelas Abrar.

Baca Juga : Walikota Padang Hendri Septa Terima 500 Paket Sembako bagi Petugas DLH dari BNI Wilayah 02 Sumbar Riau Kepri

Abrar menambahkan, ketidak­jelasan aturan terkait komunitas atau ormas diperparah oleh kekisruhan dan instabilitas politik ekonomi Indonesia. Semua kenyataan itu menyebabkan timbulnya keter­tarikan ISIS, mereka melihat negara ini sebagai bangsa pasar untuk perekrutan anggota.

“Sekarang semuanya serba tak jelas, pemerintah tak lagi dipercayai. Bayangkan saja, melalui pem­berita­an kita lihat, bagaimana kagetnya keluarga mengetahui ada anggota keluarga mereka tertangkap karena diduga berkaitan dengan ISIS,” lanjutnya.

Baca Juga : Bangun Industri CPO dan Turunannya di Kota Padang, Hendri Septa Tinjau PT Padang Raya Cakrawala

“Secara umum tentu yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah presiden dan pemerin­tahan­nya. Karena bagaimanapun juga presiden dan pemerintahan di ba­wah­nya berkewajiban memberi rasa aman dan nyaman terhadap seluruh warga negaranya, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Sekarang tinggal bagaimana gerak presiden menanggapi hal ini,” tutupnya. (h/mg-isq)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]