Untuk menenangkan massa, pihak DPRD meminta utusan beberapa orang dari pedagang untuk melakukan dialog dan menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota dewan. Salah satu alasan mereka melakukan aksi demo, karena turunnya omset jual beli mereka semenjak Angdes tidak beroperasional lagi beberapa minggu terakhir, dan pendemo juga menuntut agar terminal Muara di aktifkan kembali.
Baca Juga : Pantauan Perkembangan Covid-19 di Sumbar: Positif 101, Sembuh 158, dan Meninggal Dunia 4 Orang
“Omset pedagang sangat jauh berkurang dari biasanya, sehingga selalu mengalami kerugian setiap harinya, maka atas nama pedagang pasar yag terhimpun dalam APPSI Pariaman menuntut, bagaimana Angdes masuk lagi keterminal muara, dan pasar menjadi ramai kembali,” ujar Romi Rusli SE, Ketua APPSI Pariaman pada awak media usai melakukan dialog dengan anggota Dewan.
Kami lanjutnya, berharap dengan telah dilakukannya dialog dan penyampaian aspirasi, pihak dewan untuk bisa membawa permasalahan para pedagang ke tingkat pemerintahan, karena hanya kepada wakil rakyatlah para pedagang bisa meyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Pedagang juga menginginkan supaya Perwako (Peraturan Walikota) tentang pengalihan Angdes ke Terminal Jati juga dicabut.
Baca Juga : Hasil Dua Operasi Polda Sumbar, Ratusan Tersangka Sudah Ditangkap
“Dan kami juga menginginkan agar pihak DPRD terus mengakomodir kepentingan masyarakat banyak, serta terus mengcover tuntutan kami hingga permasalahan pedagang ini cepat selesai.
Karena para pedagang sudah merasa teraniaya dan dizalimi oleh pihak pemerintah pembuat kebijakan. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka akan datang dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi,” pungkas mantan anggota DPRD ini dengan nada tinggi.
Baca Juga : Wabup Pasaman Sabar AS Minta PMI Jaga Ketersediaan Stok Darah
Menjawab pertanyaan wartawan pada saat yang sama, Hamdani, anggota komisi satu fraksi Gerindra mengatakan, aspirasi para pedagang telah diterima dan sudah diagendakan, untuk selanjutya akan dibicarakan dengan pimpinan, karena Ketua dan Wakil DPRD sedang berada di luar daerah jadi belum bisa diambil kesimpulan.
“Jadi segala sesuatunya akan kita evaluasi lagi dengan pihak Pemko, untuk mencabut Perwako tidaklah semudah itu, karena selaku pihak legislatif dan yudikatif mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, namun kita akan terus berupaya mencaraikan solusi dari permasalaha ini, agar bertemu titik terangnya,”ujar Hamdani.
Baca Juga : Operasi Antik Singgalang 2021 di Pasaman, 20 Paket Ganja Kering Diamankan
Ia juga berjanji, akan segera membahas permasalahan para pedagang setelah pimpinan masuk lagi, pada Senin (30/3). Kemudian Hamdani juga mengatakan, DPRD akan memediasi antara Pemko dan para pedagang untuk melakukan dialog setelah selesainaya pembicaraan dengan pimpinan dewan nantinya. (h/mg-man)
