Kader PPP Sumbar Diimbau Tetap Solid


Kamis, 26 Maret 2015 - 19:48:40 WIB
Kader PPP Sumbar Diimbau Tetap Solid

Epyardi Asda meyakinkan kepada seluruh kader di Sumatera Barat bahwa jika masih mempertahankan seteru pusat ke daerah, ini akan membawa dampak tidak baik di masyarakat. Untuk permasalahan ini, cukup kader mengikuti apa yang sudah diputuskan sesuai undang-undang partai.

Untuk masalah di pusat, biar orang pusat yang menyelesaikan.

Baca Juga : Hadiri Wisuda TK dan SMP Adz-Zikra, Wako Padang Hendri Septa Beri 'Reward'

Untuk menyamakan persepsi ini, Sabtu (28/3) besok, DPP me­ngum­pulkan seluruh DPW se-Indonesia dalam satu pertemuan. Bagi DPW yang tidak hadir, Epyardi menjelaskan, untuk kali ini DPP akan bersikap lebih tegas, yaitu dengan memecat pengurus DPW bersang­kutan. Ini untuk menjaga marwah partai berlambang kabah ini tetap dalam satu visi dan misi.

“Ini dilakukan karena kami sangat menghormati persatuan,” ucapnya.

Sebagai bakal calon gubernur Sumatera Barat lima tahun menda­tang, Epyardi Asda meyakinkan sejak awal prahara yang melanda PPP hingga kini, kubu Djan Faridz merupakan pemenang dalam perka­ra di sengketa PTUN Jakarta. Tak hanya itu, putusan Mahkamah Partai juga telah menyatakan pelaksanaan Muktamar PPP Kubu Romi tidak sah pada 11 Oktober 2014 lalu.

Mahkamah Partai pada putu­sannya tepatnya di butir lima menya­takan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitian Muktamar. Surat unda­ngan dan lainnya yang berkaitan dengan Muktamar harus ditan­datangani oleh Ketua Umum Surya­dharma Ali, Sekjen Romahurmuziy.

Kemudian, tertanggal 25 Feb­ruari 2015 lalu, PTUN Jakarta telah mengeluarkan putusan dengan me­nga­bulkan gugatan Suryadharma Ali terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy alias Romi. Dan majelis hakim juga mem­batal­kan SK No MH-07.AH. 11.01 tahun 2014 yang menge­sahkan kepe­ngu­rusan HM Roma­hurmuziy. Kemu­dian juga mewa­jibkan Menkum dan HAM untuk mencabut SK No M. HH-07.AH.11.01 tahun 2014 yang me­nge­sahkan kepengurusan PPP kubu Romi.

Lalu, penetapan sela yang di­be­ri­kan sebelumnya mengenai penun­daan SK Kepengurusan Ro­mi terse­but dinyatakan tetap berlaku sam­pai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

“Sementara sekarang belum ada putusan hukum tetap. Jadi masih berlaku. Inilah yang harus dime­ngerti banyak pihak terutama kader PPP di Sumbar,” tegas mantan Ketua DPW PPP Sumbar ini.

Epyardi juga menyatakan, terkait disahkannya kepengurusan Romi oleh Kemenkum dan HAM, masih dirasa ada cacat yang terjadi dalam hal tersebur. Dimana jika melirik pasal 33 UU parpol, perselisihan di internal partai politik harus disel­e­saikan melalui mahkamah partai. Dalam hal ini PPP sudah melakukan hal tersebut dan mendapatkan putu­san dengan nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang menyatakan Muktamar di Surabaya tidak sah.

Kemudian perbuatan Kemen­kum dan HAM dengan menerbitkan SK, merupakan bentuk intervensi terhadap internal PPP sehingga melanggar pasal 33 UU Parpol.

“Dengan demikian, Kemenkum dan HAM telah melanggar Undang-Undang Parpol dan melanggar pene­tapan penundaan PTUN Jakar­ta.  Dengan pelanggaran ini cukup bera­la­san dilakukan hak angket terhadap Kemenkum dan HAM,” ucanya.

Akhirnya, Epyardi Asda mene­kankan tidak ada alasan lagi untuk kader ragu tentang kepengurusan DPP PPP di pusat. Kader harus menghormati ini dan bersiap me­lang­kah ke depan mempersiapkan diri menghadapi Pilkada di 13 kabupaten/kota dan provinsi di Sumbar Desember mendatang. Di­ha­rapkan juga tidak ada kader yang berlaku curang dengan men­jelek-jelekan kader lain karena tidak menyukai adanya putusan PTUN Jakarta dan Mahkamah Partai. (h/eni)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]