Petani Padi Bisa Sejahtera


Jumat, 27 Maret 2015 - 19:30:56 WIB
Petani Padi Bisa Sejahtera

Beras memang komoditas yang strategis secara ekonomi dan sosial politik. Urusan perberasan sudah menjadi konsen pemerintah sejak 60 tahun silam saat Sukarno men­datangkan profesor dari Bar­keley, Leon Mears, untuk merancang cikal bakal Bulog. Beberapa buku asli Leon Mears tentang perberasan In­do­nesia masih sangat menarik untuk dibaca, yang menjadi bacaan wajib mahasiswa per­tanian pada 1970-1980-an. Bicara beras berarti mulai dari penyediaan benih, pupuk, dan saprotan lainnya; penggu­dangan dengan risiko hama gudang dan penyusutan eko­nominya; alat dan mesin untuk membantu peningkatan hasil dari mulai tanam sampai pen­jemuran dan pengemasan be­ras sampai ke pembiayaan serta logistik untuk menjamin ke­lancaran pengangkutan. Mears sudah melihat hal ini secara komprehensif sejak 1959, bahkan sudah juga men­dis­kusikan isu pangan untuk food and fuel.

Baca Juga : Siap Siaga! 9 Provinsi Ini Diprediksi Bakal Diterjang Topan Surigae

Meningkatkan produksi beras merupakan keniscayaan. Meskipun banyak yang tidak menyadari bahwa dari sisi ketergantungan pada impor pangan pokok (staple food), Indonesia adalah salah satu negara yang sudah mencapai prestasi terbaik (kurang dari 10 persen untuk beras dan jagung). Namun, dengan laju peningkatan jumlah pen­du­duk  yang cukup tinggi dan konsumsi beras per orang juga sangat tinggi (satu setengah kali Malaysia) wajar, seorang Peter Warr, ekonom perda­gangan internasional dari Aus­tralia mengatakan, “Bila Indo­nesia menggantungkan penye­diaan beras pada impor, pre­carious.”

Warr menyarankan kata kunci untuk mengatasi masa­lah ini dengan meningkatkan produktivitas. Warr tentu tidak mau melepaskan pemikiran­nya dari mazhab efisiensi per­da­gangan bebas.

Baca Juga : Tenaga Ahli Menkes Kritik Vaksin Nusantara, Ungkap 95 Persen Bahan Bakunya Impor

Sebagai komoditas yang strongly-regulated, di mana kenaikan harga riil di tingkat konsumen sedapat mungkin dihindari pemerintah, mem­bawa konsekuensi pada petani padi dalam menikmati ke­naikan harga beras hanya dapat menutupi beban inflasi. Inipun dengan asumsi transmisi ke­naikan harga di tingkaat kon­sumen ke farm gate-price ter­jadi dengan baik.

Dengan logika ini, sampai kapan pun kesejahteraan pe­tani padi tidak akan me­ning­kat. Dengan berbagai kondisi di atas, dan sejak kebebasan dalam memilih budi daya komoditas diundang-undang­kan pada 1992, jumlah petani padi terus berkurang.

Baca Juga : Istrinya Positif Covid-19, Ridwan Kamil Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Kesehatan

Nilai ekonomi menanam padi saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan berbagai komoditas alternatif, seperti hortikultura. Budi daya melon satu hektare menghasilkan tidak kurang pendapatan ber­sih Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Lebih tinggi 15 sampai 20 kali lipat dari usaha tani padi (nonpremium). Se­lain alasan harus punya gabah atau beras untuk konsumsi sendiri, kendala keterbatasan pengetahuan atau manajemen, modal, dan keyakinan “me­nanam padi adalah mulia”, menjadi penyebab petani tidak pindah dari tanaman padi.

Apakah pemerintah dan petani di negara lain juga menghadapi persoalan ini? Bagaimana solusinya?

Baca Juga : Komisi VII DPR Mulyanto: Harga Listrik di Indonesia Sudah Mahal dan Tak Perlu Dinaikkan Lagi

Jepang yang dikenal de­ngan pembelaan terhadap ke­sejahteraan petani padinya menyalurkan subsidi dalam bentuk pembayaran langsung ke petani (direct income), meskipun tidak menerapkan kebijakan harga beras murah. Namun, argumentasi pem­berian dukungan pendapatan tersebut bukan karena ke­miskinan petani, tapi karena kewajiban menyisihkan seba­gian dari penerimaan pajak sebagai timbal balik terhadap kontribusi multifungsi sektor pertanian.

Sektor pertanian dipan­dang bukan saja berfungsi sebagai pemasok pangan, tapi keberadaan lahan pertanian, khususnya sawah, menjadi penyeimbang ketersediaan air di musim hujan dan kemarau. Hamparan sawah juga dilihat sebagai lanskap alami yang cantik; cerminan penghargaan dari masyarakat maju dan modern dalam bentuk bayaran oleh konsumen.

Penyaluran tambahan pen­dapatan ke petani jagung dalam bentuk uang tunai, misalnya, dilakukan oleh Amerika Se­rikat. Dalam kategori subsidi pertanian hal ini tergolong subsidi output. Negara-negara maju lazimnya menghindari subsidi yang dianggap bisa mendistorsi pasar, seperti penerapan harga pembelian pemerintah dan subsidi harga input pertanian.

Di Indonesia kajian me­ngenai efektivitas subsidi input dapat dikatakan sudah me­numpuk. Bank Dunia secara khusus melihat efektivitas subsidi pupuk di Indonesia pada 2011. Hanya 40 persen subsidi pupuk yang sampai ke petani yang berhak mem­pe­roleh. Padahal, alokasi APBN untuk subsidi ini terus mem­bengkak hingga 2014.

Subsidi benih yang ha­rusnya lebih besar daripada subsidi pupuk (dari indikator elastisitas produksi) juga tidak menyelesaikan persoalan. Di lapangan, jumlah petani yang menggunakan benih tidak ber­sertifikat masih lebih besar (sekitar 53 persen, Laporan Dirjen Tanaman Pangan Ke­mentan 2013).

Realisasi anggaran subsidi benih sebesar Rp 1,6 triliun pada 2014 pun sepertinya tidak mencapai 50 persen. Dari ka­)jian FEM IPB bersama IFAD pada 2014, dari aras bawah atau petani sebenarnya meng­hen­daki perlunya dukungan yang kuat untuk pemberdayaan penangkar benih padi. Bila dilakukan, inilah contoh me­kanisme subsidi yang tidak mendistorsi pasar. Jawa Ti­mur adalah contoh kisah sukses di mana petani atau kelompok tani berhasil mengalahkan perusahaan-perusahaan swasta (besar) dalam memproduksi benih padi sehingga bisa sur­plus untuk memasok per­mintaaan di luar Jawa.

Dalam beberapa diskusi sebenarnya tidak terlalu ba­nyak yang diharapkan petani padi. Mendapatkan harga yang layak saja saat panen raya datang sudah anugerah ter­indah bagi mereka. Kuncinya adalah memperkuat posisi tawar petani terhadap pe­dagang pengumpul desa atau penggilingan. Apakah dengan cara pembelian oleh Bulog atau yang lebih maju dengan upaya membina petani bisa menjual dalam bentuk beras, penggudangan berkelompok, dan atau resi gudang.

Namun, menerapkan sub­sidi pendapatan langsung ke­pada petani padi adalah salah satu pilihan yang tepat. Dengan semakin tingginya opportunity cost menanam padi, sedangkan harga beras masih dijaga agar tetap “murah”, wajarlah petani padi mendapatkan tambahan pendapatan yang layak. Istilah seorang teman, bayarlah petani padi layaknya seorang PNS, semisal Rp 250 ribu sampai dengan Rp 300 ribu per bulan untuk setiap hektare yang dihasilkan.

Dengan asumsi luas tanam padi setahun saat ini 14 juta hektare, berarti pemerintah perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp 40 triliun setahun. Hanya 10 persen lebih tinggi daripada usulan anggaran sub­sidi pupuk dalam APBN 2014 yang lalu. Artinya, dana ter­sedia bukan?

Jika benturannya pada per­soalan klasik, seperti akurasi data petani dan luas tanam padi, bukankah dengan Badan Pusat Statistik yang sudah semakin maju dan mapan saat ini harusnya bukan menjadi kendala? Berbagai pihak tentu siap bahu-membahu untuk mencari cara yang terbaik.

Akademisi, pemerintah, dan LSM tentu harus segera berkoordinasi untuk mengurai benang kusut perberasan kita. Juga untuk selalu me­ning­katkan produktivitas atau daya saing karena ruang untuk itu masih sangat terbuka: peng­gunaan benih unggul, perbai­kan infrastruktur, sampai ke penyempurnaan rantai pasok, dan itu tidak boleh ditunda karena everything can wait, but not agriculture.***

 

M FIRDAUS
(Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajamen IPB)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]