Jokowi-JK Perlu Membangun Harapan Bagi Rakyat


Ahad, 29 Maret 2015 - 19:26:44 WIB
Jokowi-JK Perlu Membangun Harapan Bagi Rakyat

Pada Sabtu (28/3), pemerintah kembali menaikan harga BBM, sebesar Rp 500 per liter, di mana premium menjadi Rp7.300 dan solar bersubsidi Rp6.900. Sebelumnya harga premium Rp6.800 per liter, sedangkan solar Rp6.400 per liter.  Setelah menetapkan harga baru premium dan solar, pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengisyaratkan harga kedua jenis bahan bakar tersebut akan kembali naik pada Bulan April 2015, jika harga minyak mentah di pasar dunia meningkat dan depresiasi rupiah berlanjut.

Baca Juga : Elektabilitas Capres Oposisi, Gatot & Rocky Gerung Tertinggi

I Gusti Nyoman Wiratmadja, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, menjelaskan penetapan harga BBM selama ini didasarkan pada rata-rata harga minyak mentah bulanan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat dalam struktur biaya produksi BBM ataupun impor.

Kementerian ESDM juga akan menarik subsidi gas elpiji 3 kg. Alasannya, karena subsidi gas elpiji sebagian besar tidak tepat sasaran, sehingga membuat subsidi sangat membengkak. Bahkan menyentuk angka Rp40 triliun. Selanjutnya subsidi gas elpiji sebesar Rp45.000 akan langsung diberikan kepada keluarga miskin dan pelaku ekonomi mikro melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini akan diujicoba Bulan Juni 2015 di Batam, Babel dan Bali.

Baca Juga : THR Pekerja Wajib Dibayar H-7 Lebaran

Persoalan politik yang hingga kini terus membuat bingung masyarakat adalah tidak kunjung selesainya persoalan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), perpecahan PPP dan Partai Golkar yang sudah berdampak kepada jalannya roda pemerintahan. Hampir lima bulan sejak Kabinet Kerja terbentuk, restrukturisasi organisasi 10 dari 13 kementerian dengan nomenklatur baru belum juga tuntas. Hal ini dikhawatirkan melemahkan kinerja pemerintah, karena Kementerian Keuangan membutuhkan satuan kerja dan pejabat yang definitif untuk pencairan anggaran.

Pada bidang hukum, di masa pemerintahan Jokowi-JK, dua lembaga penegak hukum sudah kehilangan muka di hadapan rakyat. Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) yang dulu beribawa dalam pemberantasan korupsi, kini kewibawaannya telah dibonsai Jokowi-JK, akibat lambatnya tindakan penyelamatan yang mestinya dilakukan presiden. Demikian pula dengan institusi Polri, wibawanya juga terpuruk. Bahkan lebih parahnya lagi sudah hampir empat bulan Polri tidak memiliki Kapolri, selaku pengambil kebijakan tertinggi di institusi tersebut. Kondisi itu juga terjadi, karena lambannya  presiden bersikap.

Baca Juga : Tertarik Beasiswa LPDP, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Pada sektor pendidikan, di era pemerintahan Jokowi-JK permasalahannya juga tidak kalah ringan. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah yang dipimpin Anies Baswedan di awal tugas Kabinet Kerja Jokowi-JK secara mengejutkan langsung menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali lagi ke KTSP. Hampir lima bulan setelah K-13 dicabu, hingga saat ini belum jelas lagi kebijakan Kementerian Kebudayaan dan Dikdasmen selanjutnya. Tidak saja siswa, orang tua siswa dan masyarakat, guru–guru di sekolah juga bingung. Mereka hanya bisa bersikap wait and see tentang apa kebijakan menteri selanjutnya.

Banyak sekali problema pemerintahan yang membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK semakin menurun. Apalagi di tengah-tengah kondisi terus melorotnya kurs rupiah terhadap Dolar AS, pemerintah tidak dapat membangun kepercayaan bagi masyarakat, bahwa ekonomi Indonesia akan membaik dan rupiah segera menguat. Harapan kita pemerintah Jokowi-JK segera menempuh langkah-langkah penyelamatan bagi pemerintahannya dan juga membangun harapan menuju kebaikan bagi masyarakat. **

Baca Juga : Aa Umbara Tersangka, Hengky Kurniawan Ditunjuk Jadi Plt Bupati

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]