Penanganan Limbah Diperketat


Senin, 30 Maret 2015 - 19:33:29 WIB
Penanganan Limbah Diperketat

“Kalau mereka melanggar, tentunya akan dikenakan sank­si, setidaknya denda Rp1 mi­liar atau kurungan minimal tiga tahun,” ujarnya. Ia mengatakan, penge­lo­laan limbah tersebut meru­pakan konsekuensi logis yang ditanggung oleh setiap rumah sakit, klinik dan praktek medis, di mana setiap ada kegiatan medis tentu diiringi dengan adanya limbah medis.

Baca Juga : Waspada, Ditemukan Rhodamin B di Cendol Delima Pasar Bandar Buat Padang

“Rumah sakit, klinik dan praktek medis jangan hanya me­mi­kirkan untung saja, se­dang­kan pengelolaan limbah diabaikan,” ujarnya. Ia menyayangkan, kelu­han tidak mendasar dari tiap rumah sakit dan klinik tentang ma­halnya biaya yang dike­luar­kan un­tuk mengelola limbah me­dis tersebut. Tidak seha­­rus­nya mereka mengeluhkan hal ini, dan mengabaikan pena­nganan limbah yang mereka ciptakan, dikarenakan biaya pengelolaan tinggi.

Terkait langkah DPRD Ko­­ta Padang, melakukan pem­bahasan ulang terhadap ran­cangan peraturan daerah (Ran­perda) perlindungan dan pe­ngelolaan lingkungan hi­dup. Ia menyambut baik langkah ter­sebut, dan kembali me­ne­gaskan komitmen bersama untuk mengelola limbah ter­sebut.

Baca Juga : Di Tengah Guyuran Hujan, Wako Hendri Septa Jemput Keluarga Penerima Bedah Rumah

Anggota DPRD Kota Pa­dang, Iswandi mengatakan, banyak pengaduan dari ma­syarakat tentang gangguan polusi udara dan air yang disebabkan oleh limbah medis rumah sakit, yang mengancam kesehatan masyarakat sekitar.

“Ini tidak bisa dibiarkan, ha­rus ada peraturan yang me­ngatur permasalahan limbah ini, ditambah banyaknya klinik dan praktek yang tidak me­ngacuhkan standar pe­nge­lolaan limbah dengan mem­buangnya ke bak penam­pu­ngan sampah umum,” jelasnya.

Terpisah, Humas Rumah Sakit Siti Rahmah Padang, Soekiyo mengakui pihaknya kewalahan dalam mengelola limbah medis, terlebih dalam pengurusan izin pengoperasian insinerator yang memerlukan waktu lama. “Saat ini kami bekerja sama dengan pihak swas­ta untuk pengelolaan lim­bah, karena insinerator kami tidak memiliki izin per­pan­jangan pengoperasiaan dari Ke­men­terian Lingkungan Hi­dup,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp40 juta per tiga bulan, untuk membiayai jasa pihak swasta dalam pe­nge­lolaan limbah medis dan ini sangat memberatkan pi­hak­nya. ”Kami berharap dengan ada­nya perda ini nanti, legis­latif mendorong pemerintah untuk mengadakan BUMD pengelolaan limbah medis sendiri,” ujarnya. (h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]