Organda Tutup Mata, Anggap Hanya Oknum


Selasa, 31 Maret 2015 - 19:29:01 WIB
Organda Tutup Mata, Anggap Hanya Oknum

Dikatakannya, organda ti­dak akan menjatuhkan sanksi pada sopir yang menekan tarif angkot, karena organda tidak akan mengambil kebijakan di dalam persoalan ini. Organda pun tidak akan melakukan pertemuan dengan Dishub un­tuk membahas kenaikan tarif ini. Ia juga tetap me­nganggap bahwa oknum dan akan tetap mengacu pada ke­putusan ber­sama anggota DP­RD dan Pemko Padang, ketika pertama kali BBM naik Februari lalu.

Sementara itu, Kepala Bi­dang Angkutan Dinas Pe­r­hubungan (Dishub) Pad­ang, Jopi Satrios mengaku sudah melakukan dan menyiapkan hi­tung-hitungan secara inter­nal di Dishub. Dikatakannya, hitung-hitungan tersebut diren­canakan selesai hari ini dan segera akan disampaikan pada Kepala Dinas.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Lakukan Bedah Rumah yang Ketiga

“Hitung-hitungannya hari ini diselesaikan dan sece­pat­nya saya akan serahkan pada kadis. Kita kan perlu juga mengaitkan dengan suku ca­dang, BBM yang dihabiskan dalam satu hari itu, dari hasil hitung-hitungan te­rsebut akan dikaji kalau ke­naikan tersebut pengaruhnya signifikan, baru kita lanjutkan ke walikota,” jelasnya. Jika me­mang kenaikan ini berpengaruh secara signifikan, maka akan dikembalikan lagi pem­ba­ha­sannya ke DPRD dan akan melibatkan Organda, YLKI dan badan layanan seng­keta kon­sumen. Nanti akan kembali dirapatkan sebelum dilakukan paripurna.

Menurutnya, kenaikan tarif tersebut susah untuk dilacak, karena tidak pakai karcis. Namun demikian pihaknya tetap melakukan pengawasan dengan cara mendatangi ter­minal dan menurunkan ang­gota OP (Operasional) untuk mengawasi pengam­bilan tarif tersebut.

Kaji Kenaikan Tarif

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Yandri Hanafi Selasa (31/3) me­nga­takan, semestinya pe­me­rintah pusat mengkaji lebih dalam, terkait situasi yang mem­pe­ngaruhi kenaikan harga BBM. Dampaknya, sangat besar di Kota Padang. Salah satunya, terkait tarif angkutan kota (angkot) di Padang. Terkait kebijakan harga BBM di Indonesia, telah ba­nyak terjadi perubahan dan fluk­tuasinya tidak menetap. Hal itu, terjadi sejak Oktober 2014 hingga Maret tahun ini telah lima kali mengalami pe­nye­suaian baik turun dan naik. “Di sinilah kita selalu dibingungkan akan kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri ESDM-nya, sangat disayangkan ketika hal ini terus terjadi. Akibatnya, ber­dampak pada nilai jual di tengah-tengah masyarakat,” ulasnya.

Terkait kebijakan harga tarif angkot Padang yang ren­canannya turut naik dari harga tarif normal, Yandri me­nge­mukakan, pihaknya akan mem­bahas hal ini ber­sama Dishub Kota Padang, BPSK, YLKI dan juga Organda. Ka­pan pembahasan, belum dike­tahui secara pasti.

Namun, Ketua Komisi ini pun menyebutkan, jika usulan tarif angkot itu hanya Rp500-700, tidak akan ada kebijakan baru, tapi peran dari semua stakeholder ter­masuk dinas terkait, untuk dapat mengawal dan me­nindak bagi para pe­nyedia jasa angkot yang se­mena-mena menaikan tarif dari kebijakan awal.

Sementara Aktivis Aliansi Ling­kar Mahasiswa Minang­kabau Raya (LIMASMIRA) Sumbar, Ferdinal menge­mu­kakan, kenaikan harga BBM merupakan hal yang sangat membingungkan, sehingga be­rim­bas kepada masyarakat ba­nyak dalam memenuhi ke­bu­tuhan pokoknya. Kenaikan har­ga berpengaruh di daerah, maka DPRD Kota  Padang dan Pem­ko Padang harus me­miliki ke­bijakan pasti, agar tidak berpe­nga­ruh besar di daerah dalam jual beli. “Legislator dan ekse­kutif h­arus sowan (saling ber­temu), un­tuk membicarakan dan me­nge­luarkan kebijakan ter­kait dam­pak dari kenaikan harga BBM yang telah dipu­tuskan pu­sat,” katanya. Ber­dasarkan kal­ku­lasi, har­ga kee­konomian pre­mium se­harus­­nya Rp7.900 per­liter. Na­mun, pe­merintah hanya me­naikkan menjadi Rp7.400 per liter (Ja­wa, Ma­dura, dan Bali) dan Rp7.­300 per liter (di luar Jawa, Ma­dura, Bali) dari sebe­lumnya Rp 6.800 per li­ter. (h/mg-rin/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]