Kinerja KP3 Dipertanyakan


Selasa, 31 Maret 2015 - 19:34:50 WIB
Kinerja KP3 Dipertanyakan

Imran dari Dinas Pertanian Kabupaten Solok misalnya, mengeluhkan jumlah alokasi yang tidak seusai antara Surat Keputusan (SK) dengan jum­lah alokasi di lapangan. Selain itu ia juga mengeluhkan mi­nimnya informasi keter­se­diaan pupuk bersubsidi.

Baca Juga : Pangkalan Militer AS di Irak Dihantam Roket, 5 Orang Dilaporkan Luka-luka

Tidak hanya Imran, hal se­nada juga diungkapkan Rafidi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pa­dang Parimaman. Pihaknya juga mengeluhkan alokasi pupuk di daeraaahnya dengan realiasasi yang didapati.

“Dalam data alokasi jum­lahnya cukup besar, namun ketika di lapangan tidak sebe­sar itu, tentu kami mem­per­tanyakan kelebih­annya ke­mana?,” tanya Rafidi.

Baca Juga : Hong Kong Larang Penerbangan dari India-Filipina-Pakistan Gegara Ada Virus Mutan

Setali tiga uang dengan Imran dan Rafidi, pegawai Dinas Pertanian Tanah Datar yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan, di daerahnya ditemukan petugas kios yang secara adminstrasi sangat lemah. Sehingga lapo­ran dari kios ke dinas terkait untuk realisasi pupuk ini se­ring terlambat dari tanggal yang ditentukan.

“Kita menetapkan tanggal hasil verifikasi ini sudah harus masuk tanggal 5 setiap bu­lannya, tetapi ini sering ter­lambat. Jadi, kita meminta pro­dusen pupuk melatih k­e­cakapan petugasnya di la­pangan,” mintanya.

Baca Juga : AS dan Rusia Makin Panas, Biden Peringatkan Putin Soal Navalny

Menanggapi kondisi ini Asisten II Pemprov Sumbar Syafruddin ditemui Haluan usai Rakor mengatakan, harus adanya peran nyata dari Pem­prov Sumbar bersama kabu­paten/kota untuk me­nye­le­saikan masalah alokasi, dis­tribusi dan ketentuan harga HET di lapangan.

“Kita masih menerima la­poran adanya distributor yang mematok harga pupuk ber­subsidi ini diatas Harga eceran Tertinggi (HET). Ketika distributor sudah mematok harga HET tinggi maka kios juga akan menjual dengan harga tinggi, akibatnya petani yang menjerit,”  kata Syafruddin.

Baca Juga : Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Pakistan Tembus Rekor

Ditambahkan Supervisor PT Petrokimia Gresik, Sum­bar Gatot Iswahyudi yang juga turut hadir bahwa, ketika dite­mukan adanya distributor atau kios yang masih bermain de­ngan HET maka izinnya akan langsung dicabut.

“Tidak bisa main-main dan tidak ada tolaransi bagi oknum yang bermain dengan HET. ini menyangkut kesejahteraan petani,” tegasnya.

Sementara itu dilanjutkan Syafruddin, selain HET, ma­salah besaran alokasi dan tepat sasaran atau tidaknya pupuk ini juga menjadi poin utama yang menjadi sorotan Pemprov Sumbar. Karena masih ada pengaduan ma­syarakat Ren­cana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RD­KK) yang ti­dak sesuai alias bodong.

“Pemalsuan RDKK ini sanksinya sangat tegas, karena ini masuk kedalam pasal pe­malsuan dokumen dengan an­caman penjara hingga 7 tahun kurungan. Kita berharap tidak ada lagi RDKK bodomg di lapangan,”  tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bi­dang (Kabid) Perdangan Da­lam Negeri, Disperindag Sum­bar, Zaimar yang hadir me­wakili Kepala Disperindag Sumbar Mudrika menjelaskan, permasalahan distribusi pu­puk bersubsidi selalu itu-itu saja, baik itu harga HET, alokasi, realokasi dan per­mainan oknum. “Ini perlu ada keseriusan dari Pemprov Sum­bar bersama ka­bupaten/kota melalui pe­ningkatan kordinasi di la­pangan,”  ujarnya.

Optimalkan kembali KP3

Masalah pupuk yang terjadi saat ini seakan menyorot ki­nerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Masalah distribusi pupuk bersubsidi yang berulang membuat KP3 seakan tidak memilki taji untuk menuntaskan masalah ini.

Asisten II Pemprov Sum­bar Syafruddin tidak mem­batah bahwa kinerja KP3 saat ini belum makasimal. Ia me­lihat masih adanya koordinasi yang miss di lapangan antar KP3 sehingga masalah pupuk bersubsidi terus menyeruak ke permukaan.

“Kita memang akan me­ngoptimalkan lagi kerja KP3 ini di kabupaten/kota. Sehing­ga apa yang selama ini masih menjadi benalu dalam pe­nyaluran pupuk berrsubsidi tidak akan ada lagi,” terangnya.

Sebelumnya kata Syafru­ddin, adanya keinginan Gu­bernur Sumbar Irwan Prayitno untuk melakukan kerjasama dengan penandatangan nota kesepahaman antara Pemprov Sumbar dengan Polda Sumbar terkait pengawasan pupuk bersubsidi ini. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]