Pemblokiran Situs Islam, DPR Akan Panggil Pemerintah


Selasa, 31 Maret 2015 - 19:36:34 WIB
Pemblokiran Situs Islam, DPR Akan Panggil Pemerintah

Menurut Muzzammil, seharus­nya pemerintah memberikan pe­ringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

“Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta mere­komendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik, “ jelasnya.

Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Keme­nag untuk menentukan apakah web­site tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

“Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu me­nyim­pang atau tidak dalam ajaran Islam,” imbuhnya.

Jangan sampai website yang menyampaikan ayat alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal.

“Jika demikian, ke depan eksis­tensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang gunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam,” tuturnya.

Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR, maka DPR  akan memanggil pihak Pemerintah.

“Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan me­manggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini,” ujarnya.

Menteri Agama Lukman Syai­fuddin sendiri menilai, pemblokiran 22 situs dakwah Islam oleh Kemen­terian Komunikasi dan Informasi atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) karena diduga memuat konten berbau radikalisme, tanpa pertim­bangan cermat dan tanpa penjelasan yang pasti terkait kategori radikal yang dituduhkan terhadap sejumlah situs tersebut.

Ia mengatakan, BNPT harus memberikan penjelasan resmi kepa­da masyarakat terkait pemblokiran sejumlah situs Islam yang dinilai menyelipkan seruan berbau radika­lisme lewat dunia maya.

“Apa definisi radikal, apa bata­sannya suatu situs dikatakan me­ngan­dung konten radikal sehing­ga harus diblokir, perlu klasifikasi yang jelas terhadap masyarakat soal itu. Kita meminta BNPT untuk menje­laskannya agar tidak merugikan pihak-pihak yang selama ini murni menyediakan konten untuk berdak­wah,” ujar Menteri Agama kepada sejumlah wartawan saat menghadiri sejumlah agenda di Padang (31/3).

Menurut Menag, cukup banyak situs Islam yang murni digunakan untuk kepentingan dakwah, dengan kata lain tentunya sangat dibutuhkan umat Islam itu sendiri, sehingga akan sangat merugikan jika situs yang baik itu juga ditutup. “Nanti sore akan ada rapat koordinasi dengan Menteri Polisi Hukum dan HAM, kita juga akan membicarakan ini,” lanjutnya.

Tentang pergerakan organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia, Menag mengaku ge­ram. Dia berjanji akan melakukan pengawasan khusus di bidang pen­didikan untuk mengantisipasi pe­nye­barannya.

“Negara kita adalah negara reli­gius. Bagaimanapun juga paham yang dianut oleh ISIS sama sekali bertolak belakang dengan paham kenegaraan kita, dan tentu saja juga bertolak belakang dengan paham Islam itu sendiri,” ujar Menag.

Bahkan, banyak oknum tak ber­tang­gung jawab yang mengaitkan antara aktivitas pendidikan di pon­dok pesantren dengan isu-isu ra­dikalisme yang tengah hangat diper­bincangan di Indonesia. Terkait hal itu, Menteri Agama (Menag) Luk­man Hakim Saifuddin menentang keras ulah sebagian oknum yang asal tuduh dan membuat citra positif lembaga pesantren menjadi buruk di tengah masyarakat.

“Pesantren sejak ratusan tahun yang lalu menjadi jantung pen­didikan Islam di Indonesia. Hakikat pendidikan agama manapun, apalagi Islam, adalah memanusiakan manu­sia, bukannya menghilangkan nyawa manusia. Jika ada pendidikan yang berbau radikalisme di pesantren, itu bukan pesantren,” tegasnya lagi.

Menag mengatakan, mungkin ada segelintir oknum yang meng­gunakan pesantren dan menga­tasnamakan agama untuk tujuan dan maksud tertentu, termasuk untuk menjaring anggota untuk bergabung ke dalam kelompok radikal seperti ISIS. Untuk itu, lanjut Lukman, Kemenag telah berkoordinasi de­ngan alim ulama, ormas-ormas, tokoh pemuka adat dan tokoh pe­muka masyarakat untuk hal ini.

“Bukan saja pesantren, segala bentuk pendidikan yang bertolak belakang dengan jati diri pendidikan di Indonesia harus sepakat kita tolak dan perangi. Selain itu, Kemenag juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) bekerjasama dengan Ke­men­terian Pendidikan untuk me­neliti buku-buku yang bukan saja buku agama, untuk melacak konten yang berpotensi menumbuhkan sikap radikal,” lanjut Lukman.

Jangan Ganggu Ibadah Haji

Menag dalam kunjungannya kali ini juga mengutarakan, Kemenag berharap agar memanasnya konflik yang terjadi di perbatasan Yaman dan Saudi Arabia tidak sampai mengganggu penyelenggaraan iba­dah haji tahun ini, karena tentunya jamaah haji membutuhkan kete­nangan dalam melaksanakan ibadah.

“Kita terus memantau perkem­bangan di perbatasan Yaman dan Saudi Arabia yang tengah memanas. Karena ibadah haji masih beberapa bulan lagi, kita berharap konflik tersebut lekas selesai. Selain itu langkah cepat juga akan diambil untuk melindungi warga negara kita yang berada di sana,” lanjutnya.

Ia menerangkan, dari ribuan Warga Negara Indonesia yang ting­gal di antara dua negara, lebih dari setengahnya adalah pelajar dan mahasiswa. Namun, jika ada yang tinggal di kawasan yang berdekatan dengan daerah konflik, akan dila­kukan tindakan evakuasi sesegera mungkin.

“Kita telah berkoordinasi de­ngan KBRI kita di dua negara tersebut. Jika ada yang tinggal di daerah rawan konflik akan langsung kita pulangkan ke Indonesia sampai situasinya kembali kondusif,” tutup Lukman.

Tangkal Radikalisasi

Suburnya gerakan radikal di Indonesia saat ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Sebab kehadirannya berpotensi memecah belah bangsa. Pemerintah harus merangkul masyarakat dan pemuda untuk menangkal radikalisasi secara dini. Hal tersebut dijelaskan Tokoh muda Lembaga Pengkajian Sumber Saya Manusia Nahdathul Ulama Sumatera Barat (Lakpesdam NU) Sumbar, Aldri Finaldi, Senin, (29/3)

“Pemerintah jangan seperti petu­gas pemadam Kebakaran, harusnya ada tindakan pencegahan secara dini dilakukan. Banyak organisasi Ke­pemudaan yang Nasionalis bisa melakukannya, mesti ada kerja sama antar lembaga,” ujar Aldri

Dijelasakan, berkembangnya aliran radikal ISIS sangat berpotensi memecah belah bangsa. Jika peme­rintah pusat dan daerah lamban menanganinya maka konflik hor­i­zontal akan terjadi secara terbuka dalam masyarakat.

Dalam menangani munculnya gerakan radikal bisa diatasi secara persuasif melalui kerja sama masya­rakat dengan pemerinah. Ormas, dan OKP bisa diberdayakan ikut mere­dam berkembangnya aliran radikal bila pemerintah membuka diri.

“Harusnya masyarakat difasili­tasi oleh pemerintah, jangan hanya partai politik saja yang di berikan perhatian,” tandas Aldri.

Di tempat terpisah, Hendra Naldi, dosen sejarah Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan bahwa kampus sedang mengkaji berkembangnya radikalisasi di kalangan kampus.

“Kami baru saja dipanggil pimpi­nan terkait hal ini, memutuskan langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani radikalisasi” ujar Hendra. “

Dijelaskan, sekarang akan ada penataan kembali ormawa (orga­nisasi mahasiswa) intra yang dimulai dari jurusan. Hal tersebut dimak­sudkan agar menetralisir ormawa yang tidak jelas. Bukan berarti kembali ke masa orde baru, tapi langkah itu adalah upaya meni­malisir adanya radikalisasi secara hati-hati.

“Kalau organisasi Ekstra yang sudah mengakar seperti kelompok Cipayung (HMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI) jelas sudah nasio­nalis,” kata Hendra.

Secara historis memang gerakan radikalisasi hadir di nusantara sejak Indonesia memproklamirkan ke­mer­dekaannya seperti : Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DITII) sampai ke Jemaah Islamiah (JI).

Dari bentuk  lintas Sektoral hingga Internasional, cita-cita mere­ka mirip, yaitu penerapan Daulah Islamiyah. (h/mg-isq/mg-fds/sam/mg-yas)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]