Kwik: Presiden Jokowi Langgar Konstitusi


Selasa, 31 Maret 2015 - 19:37:53 WIB
Kwik: Presiden Jokowi Langgar Konstitusi

Menurut Kwik Kian Gie dan Ichsanuddin Noorsy, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mem­batalkan Pasal 28 ayat (2) Un­dang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal  tersebut dinilai bertentangan dengan dengan UUD 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan cabang sum­ber daya alam yang penting dikuasai negara untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang telah menyesuaikan harga BBM dengan mekanisme pasar, maka dinilai telah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. “Pre­siden Jokowi sudah melanggar konstitusi,” tegas Kwik.

Jokowi dinilai paling berani dari presiden sebelumnya dalam menaik­kan dan menurunkan harga BBM berdasarkan harga minyak mentah dunia. “Presiden sebelumnya tidak berani, walau minyak mentah dunia dijadikan dasar, toh tidak berani,” ujar Kwik.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Langkah Jokowi yang dinilai melanggarkan konstitusi tersebut bisa dijadikan celah bagi partai oposisi di DPR untuk menjatuhkan Jokowi. “Presiden bisa di-impeach,” ujar mantan Menteri Koordinator Perekonomian era pemerintahan Abdurahman Wahid itu.

Menurut hitung-hitungan Kwik, dalam kebijakan menaikkan harga BBM,  pemerintah Jokowi telah mengambil untung lebih dari 40% dari rakyat. Padahal, BBM meru­pakan kebutuhan pokok rakyat yang menguasai hayat hidup orang ba­nyak sehingga kebijakan itu sangat liberal. “Saya menilai kabinet Jokowi ini adalah kabinet saudagar dan rakyat menjadi objeknya,” ujarnya.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Sedangkan Ichsanuddin Noorsy mengatakan, pemerintah tidak saja melanggar konstitusi dalam menen­tukan harga BBM, tapi juga Per­aturan Menteri ESDM No 4 Tahun 2015 tentang dasar perhitungan harga jual eceran BBM premium.

Menurut perhitungan Ichsa­nuddin Noorsy, jika berdasarkan Peraturan Menteri ESDM tersebut, harga premium seharusnya berkisar Rp 5.788/liter. “Tapi pemerintah menetapkan Rp 7.300/liter. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM dan ini sudah merupakan pelanggaran hukum,” tegas Ichsa­nuddin Noorsy.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Terkait kebijakan Jokowi soal harga BBM tersebut, Effendi Sim­bol­on dengan tegas mengatakan bahwa Fraksi PDIP siap meng­gulirkan dan mendorong penggu­naan hak angket anggota DPR.

“Angketnya sudah ada dan sudah digulirkan kepada seluruh fraksi di DPR. Banyak fraksi yang menya­takan setuju untuk mengajukan hak terse­but.Tapi saya belum bisa sebut­kan fraksi mana saja. Yang jelas, mereka satu ide dengan kami,” kata Simbolon.

Menurut Simbolon, jangan sam­pai pengelolaan migas hanya me­nguntungkan segelintir orang dan menyusahkan seluruh rakyat Indo­nesia. “Asumsinya, harga BBM sudah sangat liberal, padahal sesuai UUD 1945, negara tidak boleh membiarkan itu,” tegas Simbolon.

Bingungkan Masyarakat

Kalangan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menyayangkan keputusan peme­rintah pusat yang kembali menaik­kan harga BBM.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Mockhlasin yang dite­mui di gedung DPRD Sumbar Senin (30/3)  mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dalam waktu yang terbilang singkat akan berpe­ngaruh pada psikologi masyarakat.

“Mulanya kan dinaikkan, lalu diturunkan,   kemudian dalam waktu yang tidak berapa lama dinaikkan lagi. Jika terus begini masyarakat akan kebingungan,” ujar Mochklasin yang juga Ketua Komisi V (Bidang Kese­jah­teraan Rakyat) DPRD Sumbar.

Sekretaris Komisi II  (Bidang Perekonomian) DPRD Sumbar, Iradatillah mengatakan kebijakan terkait BBM terkesan hanya asal jadi. Selain sulit diterima oleh pemikiran masyarakat, kenaikan BBM akan membuat harga berfluktuatif dan berpengaruh pada dunia usaha.

Sementara Ketua Kadin Sumbar Asnbawi Bahar mengatakan, dengan naik turunya harga BBM ini mem­berikan ketidak pastian berusaha kepada pengusaha.

“Fluktuasi harga BBM ini akan sangat berdampak kepada pengu­saha. Karena ketika BBM naik serta merta harga juga akan naik karena biaya produksi juga akan bertam­bah,” terangnya.

Ia melanjutkan, ketika harga naik akan sangat susah untuk kembali turun karena sejauh ini belum ada indikator yang digunakan untuk penurunan harga barang ini.

“Bahaya lainnya tentu inflasi yang tinggi, karena tidak hanya BBM yang naik akan tetapi melemahnya nilai rupiah terhadap dolar juga menambah buruknya kondisi ini,” ujarnya.

Asnawi berharap, perlu adanya tindakan serius dari pemerintah untuk memberikan kepastian ber­usa­ha kepada pengusaha. Karena ketika kepastian ini tidak didapat maka akan memunculkan gejolak di masyarakat terutama di kalangan pengusaha. (h/sam/mg-len/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]