Pemkab Solsel, Hanya Alokasikan 3 Persen APBD untuk Nagari


Rabu, 01 April 2015 - 19:16:36 WIB
Pemkab Solsel, Hanya Alokasikan 3 Persen APBD untuk Nagari

Kekurangan tersebut, kata Basrial, karena selain ter­batasnya APBD Solsel, juga karena APBD diprioritaskan untuk pembangunan infra­struktur.

Baca Juga : Menara Masjid Raya Sumbar jadi Daya Tarik Baru Wisatawan

“Pada APBD Perubahan nanti, kami akan berusaha memenuhi kekurangan ter­sebut hingga 10 persen. Untuk tahun 2016, kami berusaha untuk memenuhi 10 persen dari APBD awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, dana untuk tiap nagari dari total 39 nagari yang terdapat di 7 keca­matan di Solsel, tidak sama. Tiap nagari mendapatkan besa­ran dana tergantung jumlah penduduk, luas wilayah, jum­lah masyarakat miskin, dan tingkat kesulitan daerah.

Baca Juga : Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Lebaran, Nagari Sinuruik Pasaman Barat Dirikan Posko dan PPKM Mikro

Sementara itu, Sekkab Yu­lian Efi mengatakan, ADD diberikan sebagai bantuan dana perangsang untuk men­dorong pembiayaan program pemnag yang ditunjang oleh partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Ia menjelaskan, dana ter­sebut perlu dikelola dengan baik oleh pemnag untuk ber­kon­tribusi mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nagari.

Namun, pihaknya melihat permasalahan yang muncul untuk mengelola dana ter­sebut, yakni terbatasnya kom­petensi dan kapasitas aparatur nagari dan badan musyawarah (Bamus) dalam melakukan pengelolaan keuangan nagari dan administrasi umum.

Berdasarkan hal itu, pihak­nya memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan nagari, kepada wali, sekretaris, bendarah nagari di Solsel, di kantor bupati setempat, Rabu (1/4). Pihaknya menghadirkan kepala cabang Bank Nagari Muarolabuh dan Lubuk Ga­dang sebagai narasumber.

Untuk mengelola keua­ngan, ia menyarankan wali nagari membuat pembukuan yang baik, akuntabel dan trans­faran. Misalnya, pembelian barang harus ada kuitansi dan sesuai dengan peruntukannya.

Ia juga mengimbau bamus untuk mengawasi hal itu agar tugas pemnag sesuai undang-undang.

“Pasca keluarnya Undang-undang Desa, nagari dapat mandiri, terutama mengelola keuangan dan aset. Dengan kemandirian itu, nagari bisa menjalankan roda peme­rinta­han dengan kekuatan sendiri, karena kemandirian tidak hanya diukur dengan kewena­ngan, tetapi bagaimana kewe­nangan dapat dilaksanakan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pem­nag yang efektif, mampu mem­berikan kontribusi signifikan terhadap program pemba­ngunan di Solsel,” tuturnya.

Ia menjelaskan, saat ini, kebijakan otonomi yang ada dibebankan di tingkat kabu­paten/kota. Namun, keman­dirian tersebut harus dimulai di level pemerintahan paling rendah, yakni nagari. Peme­rintahan nagari diyakini mam­pu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pem­kab yang memiliki ruang ling­kup permasalahan lebih luas.

Menurutnya, pem­bangu­nan nagari yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan nagari yang telah ditetapkan. (h/dib)


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]