Mantan Anggota Dewan Diperiksa KPK


Rabu, 01 April 2015 - 19:49:34 WIB
Mantan Anggota Dewan Diperiksa KPK

Ketika dikonfirmasi usai pe­merik­s­aan, keempatnya kompak mengaku tidak mengetahui adanya dugaan suap dalam pengesahan APBD Riau tahun 2015.

Baca Juga : Kolam Pemandian Hotwater Boom Solsel Tetap Buka, Satpol-PP Gelar Patroli

Robin P Hutagalung yang meru­pakan mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau, mengung­kapkan kalau fraksinya sempat menolak pembahasan APBD Peru­bahan tahun 2014 dan APBD Murni tahun 2015.

“APBD Perubahan 2014, FPDIP pandangan umum tidak buat, pen­dapat akhir tidak menerima dan tidak menolak APBD P. Karena bagi kami, apalagi saya selaku ketua, menganggap pembahasan waktunya tidak cukup. Saya putuskan untuk APBD P kami abstain,” ujar Robin.

Baca Juga : Hati-hati! Eksploitasi Anak Rawan Terjadi di Wisata Indonesia

Lebih lanjut Robin menerangkan kalau saat pembahasan APBD Mur­ni 2015, fraksinya sempat mengi­rimkan surat kepada pimpinan DPRD Riau. Surat tersebut dikirim menjawab permintaan pimpinan yang meminta FPDIP untuk mengu­tus seorang perwakilan dalam ke­ang­gotaan Badan Anggaran (Bangg­ar). Yang isinya menyatakan peno­lakan FPDIP mengirim wakil dalam Banggar. Alasannya tetap sama dengan APBD P 2014 sebelumnya.

“Saya jawab nota itu. Intinya FPDIP melihat tidak ada urgensinya APBD murni dibahas anggota DPRD Riau periode 2009-2014. Kami tidak mengirimkan anggota Banggar. Makanya ketika penge­sahan Banggar (paripurna, red), tidak ada nama anggota FPDIP yang disebutkan,” lanjut Robin.

Baca Juga : Sandiaga Uno Mengaku Merinding Saat Salat Isya di Hotel Marbella Anyer, Ada Hantu?

Belakangan FPDIP mema­suk­kan nama di dalam Banggar. Ala­sannya, ungkap Robin, karena saat rapat Badan Musyawarah (Ban­mus) ketika itu, perwakilan FPDIP James Pasaribu menghubungi dirinya. Dengan alasan Johar Firdaus selaku pimpinan rapat Banmus mendesak FPDIP untuk memasukkan per­wakilan mereka ke Banggar.

“Namun saat rapat Banmus, Pak James nelepon saya, menyampaikan ketika itu Pak Johar bersikukuh ada nama anggota FPDIP di Banggar,” bebernya.

Baca Juga : Pariwisata Era Baru, Sandiaga: Berbasis Alam Terbuka

Dalam kesempatan itu, dirinya menyatakan bagaimana baiknya menurut James Pasaribu. Dirinya akan ikut.

“Saya bilang kalau nyaman Pak James ya monggo. Kalau saya tidak. Yang saya dengar dimasukkannya,” lanjut Robin mengisahkan hingga akhirnya FPDIP memasukkan nama perwakilan di Banggar. Dengan pertimbangan posisi James Pasaribu yang ketika itu terpilih kembali sebagai anggota DPRD Riau periode 2014-2019.

Robin juga sempat meminta Rusli Ahmad, perwakilan FPDIP di unsur pimpinan, untuk mengo­munikasikan waktu yang tersisa untuk pembahasan APBDP dan APBD murni yang sangat mepet. Ketika itu, pembahasan APBD murni dilakukan hanya tiga hari.

Robin mengaku tidak menge­tahui jika saat pembahasan sudah ada indikasi suap yang diduga dilakukan Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun dan diterima anggota DPRD Riau Ahmad Kirjuhari. Seperti diketahui, saat ini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Senada dengan Robin, mantan Ketua Komisi C DPRD Riau Azis Zainal, juga membenarkan dirinya ditanyai seputar pembahasan APBD Riau tahun 2015.

“Pertanyaannya sedikit. Saya yang paling sedikit tidak sampailah 20 pertanyaan. Soal pembahasan di komisi, pembahasan anggaran de­ngan SKPD ketika itu. Itu saja,” ujarnya.

Azis juga mengaku tidak menge­tahui jika adanya dugaan suap pengesahan APBD tersebut. “Tidak tahu saya soal itu,” pungkasnya.

Menurut informasi, pembahasan anggaran pada tingkat komisi men­ja­di poin pemeriksaan untuk dija­dikan bahan perbandingan dengan hasil pengesahan APBD Murni tahun 2015, yang diduga disahkan dengan embel-embel imbalan ter­ten­tu. Dari rumor yang berkem­bang, disebutkan pembahasan Plafon Prio­ritas Anggaran Sementara (PPAS) pada tingkat komisi berbeda dengan pembahasan di tingkat Banggar.

Saksi lainnya, Iwa Sirwani Bibra yang juga mantan Ketua Fraksi Golkar, juga mengaku tidak menge­tahui adanya dugaan suap. Ia juga mengakui ditanya terkait pe­m­bahasan APBD P tahun 2014 dan APBD murni tahun 2015.

“Kalau di APBDP 2014, saya kan di Banggar. Ditanya seputar pembahasan. Itu saja. Soal uang (suap, red) itu, saya tidak tahu,” ujarnya begitu selesai diperiksa selama empat empat jam.

Iwa juga mengaku tidak terlalu banyak mengetahui perihal pem­bahasan APBD Riau tahun 2015 tersebut. Sebab, saat itu dirinya tidak lagi duduk sebagai anggota Banggar.

Ramli Sanur, mantan Ketua Fraksi PAN, yang menjadi saksi terakhir yang diperiksa penyidik KPK. Ramli datang memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 13.00 WIB dan memilih menye­linap masuk ruang pemeriksaan ketika wartawan sedang mewa­wancarai Iwa Sirwani Bibra. Mantan Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau ini diperiksa paling sebentar, sekitar satu jam lima belas menit.

Ramli yang sebelumnya telah memiliki pengalaman diperiksa KPK, yakni terkait Operasi Tangkap Tangan Suap PON XVIII Riau. “Itulah kita sudah hati-hati, tetapi dipanggil juga (saksi,red). Ditanya soal pembahasan APBD P tahun 2014 dan APBD tahun 2015. Seba­gai Ketua Fraksi PAN,” terangnya.

Kepada awak media, Ramli mengaku tidak mengetahui jika anggotanya di F PAN, Ahmad Kirju­hari diduga menerima sejumlah uang yang diyakini KPK sebagai pelicin pengesahan APBD 2015 saat itu. “Itu tidak tahu saya. Cuma ditanya APBD saja,” tukasnya sam­bil berlalu memasuki kendaraan dan meninggalkan SPN Polda Riau.

Hari Terakhir

Pemeriksaan Rabu kemarin, merupakan rangkaian pemeriksaan terakhir yang dilakukan KPK di Pekanbaru sejak Rabu (25/3) lalu hingga Rabu (1/4). “Besok tidak ada lagi, ini terakhir,” ujar seorang penyidik sebelum meninggalkan SPN Pekanbaru

Sepanjang pemeriksaan, telah dimintai keterangan sejumlah saksi, antara lain, Asisten II Setdaprov Riau, Wan Amir Firdaus, Kepala BPBD Riau, Said Saqlul Amri, Mantan Kabag Protokoler Pemprov Riau, Fuadilazi, dua orang Kepala Dinas dari Pemkab Rohil, serta dua orang PNS di Setdaprov Riau.

Sementara, dari kalangan mantan anggota DPRD Riau terdapat nama Johar Firdaus, Koko Iskandar, Mansyur HS, Bagus Santoso, Rusli Efendi, Aziz Zainal, Iwa Sirwani Bibra, Tengku Rusli Ahmad, Robin P Hutagalung, dan Ramli Sanur. Serta Ketua DPRD periode saat ini, Suparman. (hr/dod)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]