Keluarga Petahana Dilarang Ikut Mencalon


Jumat, 03 April 2015 - 19:57:26 WIB
Keluarga Petahana Dilarang Ikut Mencalon

Menurut Riza, seharusnya PKPU memperlonggar seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ia memandang tidak ada masalah jika ada politik dinasti selama satu keluarga tidak bertarung menjadi kepala daerah untuk posisi dan wilayah yang sama. “Kalau wilayahnya beda, bapaknya gubernur, anaknya mau jadi calon bupati atau walikota, harusnya bisa,” kata Riza.

Baca Juga : PKS Kota Batam Targetkan Perolehan Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2024

Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan, dalam rapat panja juga dibahas mengenai perlunya second opinion dalam pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan calon kepala daerah. Hal ini ia anggap menjadi penting untuk menghindari adanya kesalahan dalam memberi vonis kesehatan calon kepala daerah.

“Karena pernah kejadian dibilang enggak lolos tes kesehatan, padahal dia sehat dan jadi anggota DPRD. Jadi jangan terlalu membatasilah, kita harus kedepankan keadilan,” kata dia.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Pengunduran Jadwal Pendaftaran

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy juga menyoroti jadwal pendaftaran pasangan calon peserta pilkada yang direncanakan KPU pada tanggal 22-24 Juli 2015 mendatang. “Komisi II menyarankan jadwal pencalonan diundur karena tanggal itu berdekatan dengan lebaran 17-18 Juli 2015,” kata Lukman. Lukman mengatakan, KPU menyatakan tanggal 22-24 April 2015 untuk mengakomodasi amanat undang-undang juga untuk penyelesaian sengketa di Tata Usaha Negara (TUN). Dia men­jelaskan dalam Perhitungan KPU, penyelesaian sengketa TUN selama 82 hari, padahal Komisi II menghitungnya cukup 76 hari saja.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Menurut dia, Komisi II juga menyarankan waktu pendaftaran calon independen perlu ditunda. Karena berdasarkan perubahan UU pilkada, syarat untuk menjadi calon independen ditambah 2,5 persen dari sebelumnya. “Karena itu, memerlukan waktu tam­bahan untuk melengkapi syarat administrasi. KPU menetapkan pendaftaran calon independen tanggal 30 Mei sampai 4 Juni 2015. Sedangkan hasil revisi UU pemilu baru ditetapkan Maret yang lalu,” ujarnya.

Sementara itu menurut dia mengenai pengertian petahana, Komisi II beranggapan yang dimaksud dalam UU Pilkada, adalah orang yang sedang duduk di jabatan/incumbent. Namun menurut dia, di Rancangan PKPU, petahana diartikan pejabat yang sedang duduk di jabatan dan atau yang sudah selesai. “Konsep petahana harus disesuaikan dengan maksud UU yaitu seseorang yang sedang duduk dalam jabatan,” katanya. (h/yan/net)

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]