Imam Besar Istiqlal: Cegah Paham Radikal Sejak Dini


Jumat, 03 April 2015 - 20:05:59 WIB
Imam Besar Istiqlal: Cegah Paham Radikal Sejak Dini

Di hadapan ratusan jamaah dakwah wisata yang digelar di Kawasan Wisata Puncak Cemara Sawahlunto Imam Besar Ali Musthafa Yakub juga menyebutkan, Agama Islam merupakan agama yang penuh dengan keselamatan rahmat bagi alam semesta. Islam hadir tidak untuk mengganggu apalagi menghancurkan agama lain.

Baca Juga : Mahasiswa Demo Pemkab Pasaman Barat Tuntut Usut Polemik RS Ujung Gading

Konsekwensi hidup dalam kemajemukan seperti di Indonesia dengan beragam agama suku dan budaya haruslah disikapi dengan saling mengormati. “Biarkan orang lain beribadah sesuai dengan agamanya jangan diganggu, begitu juga kita umat Islam lakukan ibadah sesuai dengan yang di syariatkan jangan pula mengganggu  dan di ganggu’’sebutnya.

KH Ali Musthafa Yakub me­nam­bahkan, di kehi­dupan nabi Muhammad SAW, kaum muslim bisa hidup berdampingan dengan agama, tidak saling ganggu ataupun mengganggu setiap umat beribadah sesuai dengan keyakinannya masing masing, Seperti yang tertuang dalam alquran surat Al Kafirun lakum diinukum waliya diin(bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku).

Baca Juga : Berkah Ramadan, Keluarga Besar ProKP Santuni Anak Yatim

‘’Masing masing menjalankan ajaran dan keyakinannya tanpa bersikap saling ganggu, tidak boleh saling memaksa dan mengikuti suatu agama, Rasulullah SAW men­jelas­kan bahwa agamu dan balasannya untuk kamu dan agamaku dan balasannya adalah untukku (kaum muslim),” tambahnya.

Untuk itu sebagai umat yang hidup di Indonesia yang penuh dengan kemajemukan, segenap ka­um muslim didingatkan agar tidak terpengaruh dari paham paham radikal yang cendrung membawa kepada perpecahan, kita harus memiliki kesadaran dan mengang­gap agama yang dianut sebagai ajaran yang paling benar, namun kita juga hrus meiliki kesadaran bahwa ada kebenaran lain yang diyakini dan dianut oleh orang lain.

‘’Intinya adalah toleransi, me­nga­kui kebenaran agama yang dia­nut tidaklah harus memusuhi orang lain yang berbeda agama dan keya­kinan’’ terang Imam Ali Musthafa Yakub.

Sementara itu, pemimpin re­daksi sejumlah situs Islam yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) me­nyang­kal tudingan medianya men­dukung gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pe­mim­pin redaksi Salam Online, Ibnu Salmani, ketika audiensi dengan pihak kementerian, menegaskan pihaknya tidak pernah mem­berita­kan ISIS.

“Saya pastikan, dari total 19 media, tidak ada yang mendukung ISIS. Kami tidak memberitakan ISIS. Apa itu ISIS? Tidak penting bagi kami,” ujar Ibnu di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (31/3). Dia berpendapat tudingan tersebut jus­tru tak berlandaskan fakta.

“Kalau disebut radikal bisa dilihat. Media-media kami merujuk BBC, Antara, Reuters, AFP dan CNN. Apakah media-media yang saya sebutkan itu radikal? Saya kira tidak,” ujarnya yang dilansir CNN.

Hal senada juga diutarakan war­ta­wan Gema Islam yang situsnya turut menjadi daftar media radikal menurut versi Badan Nasional Pe­nang­gulangan Terorisme (BNPT).  “Media kami tidak pernah mendu­kung ISIS. Kami kontra terhadap ISIS dan tidak mendukung menga­jarkan radikalisme,” ujarnya dalam diskusi.

Terlebih, pihaknya menuturkan, Gema Islam juga mengadakan pe­nga­jian akbar dengan meng­hadir­kan seorang ulama yang dikenal anti ISIS. “Kami me­ngun­dang ulama yang biasa diundang BNPT, Syekh Ali Hasan. Ketua kami justru mene­mani Syekh Ali ketika di In­do­nesia,” tuturnya.

Para wartawan situs yang diblokir pemerintah tersebut, menyayangkan nihilnya klarifikasi ketika pem­blokiran terjadi. “Ini tindakan gegabah yang serampangan. Mes­tinya klarifikasi dulu. Paling tidak, ketika Kominfo menerima infor­masi dari BNPT melakukan kla­rifikasi. Zaman orde baru, kalau mau dibredel juga dilihat dulu. Ini lebih gila dari orde baru,” katanya menjelaskan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas Ko­minfo Ismail Cawidu menuturkan pihaknya sebagai kementerian me­mang tidak meneliti konten dari situs Islam tersebut. “Kominfo meneliti satu-satu, tapi tidak melihat sampai konten. Kominfo tidak meneliti apakah radikal atau tidak. Kami hanya meneruskan apa yang direk­o­mendasikan BNPT,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, pihak kemen­terian kemudian berkomitmen akan lebih berhati-hati dalam menerima in­formasi dan melakukan pem­blokiran. Staf Khusus Bidang Hu­kum dan Regulasi Strategis Ke­menterian Komunikasi dan In­for­matika, Dan­rivanto Budhijanto, memastikan akan memperbaiki mekanisme pem­blokiran. (h/mg-rki/net)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]