Parpol Terima Imbalan Pilkada Kena Sanksi


Ahad, 05 April 2015 - 19:02:18 WIB
Parpol Terima Imbalan Pilkada Kena Sanksi

Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur bah­wa partai politik dilarang me­nerima imbalan atas kon­sekuensi politik mengusung salah satu pasangan.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

“Sanksinya akan diputus oleh pengadilan, apabila ter­bukti bersalah, maka sanksinya bisa langsung diberikan,” kata dia.

Nasrullah meminta ma­syarakat, polisi, kejaksaan ikut mengawasinya. Pemberian imbalan bisa melalui calo, sehingga tidak langsung ke partai politik bersangkutan.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

“Dosa itu merupakan ke­salahan bersama. Jadi, untuk menghindari itu seluruh ins­tansi terkait benar-benar men­jalankan tugas dan funsinya dengan maksimal,” katanya.

Namun demikian, pi­hak­nya mengakui pengawasan sam­pai saat ini belum mak­simal, terutama dalam pem­berian sanksi terhadap pelang­garan yang masuk.

“Sentra Gakkumdu selaku pemilik wewenang belum be­kerja dengan baik. Oleh sebab itu, perlu perubahan agar lebih maksimal,” katanya.

Anggota Panwaslu Gu­nung Kidul Budi Haryanto mengakui pengawasan belum maksimal, terutama sanksi yang diberikan. “Kami bekerja maksimal, tetapi sampai Sentra Gak­kumandu tidak bisa diproses karena buktinya dinyatakan belum lengkap,” katanya.(h/inl)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]