Parpol Terima Imbalan Pilkada Kena Sanksi


Ahad, 05 April 2015 - 19:02:18 WIB

Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur bah­wa partai politik dilarang me­nerima imbalan atas kon­sekuensi politik mengusung salah satu pasangan.

“Sanksinya akan diputus oleh pengadilan, apabila ter­bukti bersalah, maka sanksinya bisa langsung diberikan,” kata dia.

Nasrullah meminta ma­syarakat, polisi, kejaksaan ikut mengawasinya. Pemberian imbalan bisa melalui calo, sehingga tidak langsung ke partai politik bersangkutan.

“Dosa itu merupakan ke­salahan bersama. Jadi, untuk menghindari itu seluruh ins­tansi terkait benar-benar men­jalankan tugas dan funsinya dengan maksimal,” katanya.

Namun demikian, pi­hak­nya mengakui pengawasan sam­pai saat ini belum mak­simal, terutama dalam pem­berian sanksi terhadap pelang­garan yang masuk.

“Sentra Gakkumdu selaku pemilik wewenang belum be­kerja dengan baik. Oleh sebab itu, perlu perubahan agar lebih maksimal,” katanya.

Anggota Panwaslu Gu­nung Kidul Budi Haryanto mengakui pengawasan belum maksimal, terutama sanksi yang diberikan. “Kami bekerja maksimal, tetapi sampai Sentra Gak­kumandu tidak bisa diproses karena buktinya dinyatakan belum lengkap,” katanya.(h/inl)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 20 Oktober 2019 - 19:57:47 WIB

    Jokowi Bertemu Ketum Parpol Malam Ini, Bahas Apa?

    Jokowi Bertemu Ketum Parpol Malam Ini, Bahas Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperkenalkan menteri-menteri yang akan membantunya pada periode kedua esok hari. Dia disebut akan bertemu dengan ketum parpol malam ini. .
  • Sabtu, 19 Oktober 2019 - 21:32:54 WIB

    Cukong dan Parpol Disebut Sebagai Tuannya Anggota DPR

    Cukong dan Parpol Disebut Sebagai Tuannya Anggota DPR JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago sebagai mantan anggota DPR RI menyebut lembaga legislatif masih bersikap sebagai kepanjangan tangan partai politik. Irma bahkan mengatakan pada dasarnya.
  • Kamis, 17 Oktober 2019 - 18:14:15 WIB

    Bupati Yusuf Lubis: Parpol Agar Berhati-hati Kelola Dana Partai

    Bupati Yusuf Lubis: Parpol  Agar Berhati-hati Kelola Dana Partai PASAMAN, HARIANHALUAN.COM--Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengingatkan seluruh partai politik di daerah itu berhati-hati dalam pengelolaan anggaran partai yang bersumber dari dana APBD. .
  • Selasa, 11 Juni 2019 - 12:54:17 WIB

    Gugatan Parpol di Pemilu 2019, KPU Sumbar Siap Menuju Mahkamah Konstitusi

    Gugatan Parpol di Pemilu 2019, KPU Sumbar Siap Menuju Mahkamah Konstitusi PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pascalebaran, KPU Sumbar langsung dihadapkan dengan 8 poin gugatan Pemilu yang diajukan 6 Partai Politik ke Mahkamah Konsitusi (MK). Gugatan Pemilui tersebut meliputi DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPR.
  • Jumat, 12 April 2019 - 16:03:18 WIB

    Ini Parpol yang Berpeluang Pimpin DPRD Sumbar Menurut Pengamat

    Ini Parpol yang Berpeluang Pimpin DPRD Sumbar Menurut Pengamat PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Tiga partai politik seperti Nasdem, Gerindra dan Demokrat berpeluang menduduki kursi pimpinan DPRD Sumbar. Sementara Golkar yang saat ini menduduki tampuk pimpinan, diprediksi akan mendapatkan posi.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM