Parpol Terima Imbalan Pilkada Kena Sanksi


Ahad, 05 April 2015 - 19:02:18 WIB

Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur bah­wa partai politik dilarang me­nerima imbalan atas kon­sekuensi politik mengusung salah satu pasangan.

“Sanksinya akan diputus oleh pengadilan, apabila ter­bukti bersalah, maka sanksinya bisa langsung diberikan,” kata dia.

Nasrullah meminta ma­syarakat, polisi, kejaksaan ikut mengawasinya. Pemberian imbalan bisa melalui calo, sehingga tidak langsung ke partai politik bersangkutan.

“Dosa itu merupakan ke­salahan bersama. Jadi, untuk menghindari itu seluruh ins­tansi terkait benar-benar men­jalankan tugas dan funsinya dengan maksimal,” katanya.

Namun demikian, pi­hak­nya mengakui pengawasan sam­pai saat ini belum mak­simal, terutama dalam pem­berian sanksi terhadap pelang­garan yang masuk.

“Sentra Gakkumdu selaku pemilik wewenang belum be­kerja dengan baik. Oleh sebab itu, perlu perubahan agar lebih maksimal,” katanya.

Anggota Panwaslu Gu­nung Kidul Budi Haryanto mengakui pengawasan belum maksimal, terutama sanksi yang diberikan. “Kami bekerja maksimal, tetapi sampai Sentra Gak­kumandu tidak bisa diproses karena buktinya dinyatakan belum lengkap,” katanya.(h/inl)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 11 Juni 2019 - 12:54:17 WIB

    Gugatan Parpol di Pemilu 2019, KPU Sumbar Siap Menuju Mahkamah Konstitusi

    Gugatan Parpol di Pemilu 2019, KPU Sumbar Siap Menuju Mahkamah Konstitusi PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pascalebaran, KPU Sumbar langsung dihadapkan dengan 8 poin gugatan Pemilu yang diajukan 6 Partai Politik ke Mahkamah Konsitusi (MK). Gugatan Pemilui tersebut meliputi DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPR.
  • Jumat, 12 April 2019 - 16:03:18 WIB

    Ini Parpol yang Berpeluang Pimpin DPRD Sumbar Menurut Pengamat

    Ini Parpol yang Berpeluang Pimpin DPRD Sumbar Menurut Pengamat PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Tiga partai politik seperti Nasdem, Gerindra dan Demokrat berpeluang menduduki kursi pimpinan DPRD Sumbar. Sementara Golkar yang saat ini menduduki tampuk pimpinan, diprediksi akan mendapatkan posi.
  • Kamis, 11 April 2019 - 10:44:47 WIB

    Peluang Parpol di Sumbar, Menanti Tuah Caleg-caleg Kuat

    Peluang Parpol di Sumbar, Menanti Tuah Caleg-caleg Kuat PADANG, HARIANHALUAN—Sejumlah partai politik (parpol) di Sumbar diprediksi akan menikmati keuntungan dari peta politik nasional pada Pemilu 17 April, yang tinggal hitungan hari. Sementara, sejumlah parpol dinilai meredup ka.
  • Rabu, 12 Desember 2018 - 01:18:22 WIB

    PDI Perjuangan, Parpol Paling Transparan di Sumbar

    PDI Perjuangan, Parpol Paling Transparan di Sumbar Sudah seharusnya parpol transparan dan membuka diri ke masyarakat. Jika tidak, bagaimana masyarakat bisa memercayai parpol kalau. Keterbukaan inilah yang paling kami pegang teguh di PDI Perjuangan.
  • Kamis, 25 Oktober 2018 - 11:19:40 WIB

    Sidang Sengketa Parpol, Hakim Akan Surati DPW PAN Sumbar

    Sidang Sengketa Parpol, Hakim Akan Surati DPW PAN Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM—Sidang Perdana Gugatan Perdata Fauzan Haviz terhadap DPW PAN Sumatera Barat dan KPU serta Bawaslu Bukittinggi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tidak dihadiri lagi oleh DPW PAN Sumbar selaku Ter.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM