Jokowi Salah Teken Atau ‘Korupsi’ Berjamaah


Ahad, 05 April 2015 - 19:03:10 WIB
Jokowi Salah Teken Atau ‘Korupsi’ Berjamaah

Presiden Jokowi pun menyalahkan bawahannya atas lolosnya Perpres tersebut. Selain itu dia juga melemparkan kesalahan kepada pengusul anggaran. Beberapa media melangsir, terbitnya Perpres ini sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua DPR RI Nomor AG/00026/DPR RI/I/2015, tanggal 5 Januari 2015, yang meminta dilakukan revisi besaran tunjangan uang muka beli mobil pribadi bagi pejabat negara dan lembaga Negara.

Baca Juga : Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi, Menko Airlangga Terima Kunjungan Ombudsman RI

Perpres yang diteken Presiden Jokowi mendapat dikritik dari berbagai pihak, karena menaikkan tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat negara perorangan di tengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat susah akibat terdampak oleh kebijakan kenaikan BBM dan melemahnya rupiah atas dolar AS. Kenaikan tunjangan uang muka mobil pribadi pejabat negara ini memang terbilang besar. Naik dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta. Kenaikannya mencapai 85 persen.

Sebagaimana yang diterangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Crisnandy pejabat negara yang mendapatkan fasilitas ini di antaranya adalah anggota DPR (560 orang), DPD (132 orang), Hakim Agung (40 orang), Hakim Konstitusi (9 orang), anggota BPK (5 orang) dan anggota Komisi Yudisial/KY (7 orang).  Total anggaran untuk tunjangan uang muka mobil pribadi pejabat ini Rp158 miliar dari Rp2.039 triliun APBN atau sama dengan 0,00078 persen. Menteri Yuddy berupaya menetralisir suasana atas banyaknya sorotan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi atas terbitnya Perpres No. 39 Tahun 2015 tersebut.

Baca Juga : Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Menurut Yuddy pemerintah di dalam memberikan fasilitas tunjangan uang muka mobil pribadi pejabat Negara tetap akan selektif. Bagi pejabat Negara yang sudah punya mobil atau kondisi mobilnya masih bagus tidak diberikan lagi tunjangan uang muka tersebut. Moral dan etik pejabat Negara juga akan terukur di dalam menggunakan fasilitas tunjangan uang muka mobil pribadi tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro me­ngatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi.

Keberadaan Perpres No. 39 Tahun 2015 ini tentu saja menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Pertama, masyarakat bisa jadi menilai kinerja para bawahan Presiden Jokowi kurang teliti, sehingga  penganggaran uang Negara dalam jumlah yang sebesar itu bisa lolos tanpa sebelumnya dibahas dalam rapat kabinet.  Kedua, Presiden yang tidak jelimet di dalam teken-meneken surat, sehingga berimplikasi negative bagi diri dan jabatannya serta negara. Ketiga, pemerintah mau mengerjai DPR, karena surat usulan Perpres kenaikan tunjangan uang muka beli pejabat Negara diusulkan oleh DPR, dan diteken oleh Ketua DPR Setya Novanto dari Partai Golkar, sedangkan Presiden Jokowi dari PDIP.

Berikutnya, yang keempat adanya kemungkinan dugaan korupsi berjamaah yang dirancang oleh eksekutif, DPR, DPD dan beberapa lembaga Negara dengan menitipkan beberapa anggaran dalam jumlah besar di dalam posting-posting APBN. Tidak tertutup kemungkinan ini merupakan upaya pemerintah Jokowi di dalam meredam ketajaman dan kekuatan para pejabat Negara, sehingga pemerintahan Jokowi bisa terbebas dari berbagai sorotan, kritikan dan bahkan interpelasi. Saat ini baru yang terbongkar soal tunjangan DP mobil pribadi pejabat Negara. Tidak tertutup kemungkinan dana-dana serupa juga ditumpangkan pada pos-pos anggaran lainnya.

Terlepas dari berbagai tanggapan masyarakat, yang jelas Keppres tersebut tidak pro rakyat. Ketika rakyat menjerit kesusahan dan haus menunggu berbagai janji-janji perubahan yang diuber oleh Jokowi-JK saat kampanye dulu, ternyata yang muncul justru kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, seperti menaikan harga BBM, gas elpiji, uang muka mobil pribadi pejabat dan lainnya. Semoga mereka-mereka yang terlibat dalam permainan ini segera instropeksi dan menyadari bahwa Negara ini bisa hancur jika tidak ada juga keinginan mulia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.   **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]