Kebijakan Pensiun Dini Perlu Disosialisasikan


Ahad, 05 April 2015 - 19:22:43 WIB

Saat ini, kata Indra,  PP dari KemenPAN & RB tengah  berada di Kementerian Sekretariat Negara. Berbagai kalangan yang berke­pentingan  diminta bersabar me­nung­gu keluarnya peraturan pe­merintah dan penyeleksian PNS yang akan pensiun dini dari BKN.

“Saat ini PP masih di setneg, kita tunggu saja prosesnya” katanya.

Indra J Piliang mengatakan, pensiun dini bagi pemerintah meru­pakan cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur  agar semakin profesional, proaktif, pro­duktif dan bertanggung jawab.

Dia menyatakan, dengan adanya pensiun dini bagi kalangan PNS maka ke depan  kualitas dan kuan­titas sumber daya manusia PNS tak dapat diragukan lagi, yang dijamin  handal di bidangnya dan mem­berikan layanan maksimal.

Dia menambahkan, kewenangan menguji kapabilitas PNS rendah, sedang  maupun berkualitas tinggi  adalah Badan Kepegawaian Nasio­nal (BKN). Kalau di daerah per­panjangan tangannya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pen­siun dini dilakukan pada tahun 2016 setelah para PNS mengikuti uji kompetensi dan hasilnya didapat.

Sementara itu, Nofi Candra anggota DPD RI menyebutkan pemerintah seharusnya mempunyai standar baku menerapkan pensiun dini bagi PNS. Apalagi menyatakan seorang PNS berkualitas rendah. Diakuinya pensiun dini bagi PNS adalah sesuatu yang dapat mening­katkan kinerja PNS ke depannya.

Akan tetapi, kata Nofi mesti harus disosialisasikan terlebih dahulu terhadap kalangan PNS, minimal 2 sampai 3 tahun. Apalagi mereka yang termasuk dalam kua­litas rendah,  harus mempunyai standar bakunya. “Kebijakan terse­but bagus, tapi mestinya disosia­lisasikan terlebih dahulu. Kebijakan tersebut jangan mendadak, langsung menyatakan seorang PNS kualitas rendah,” sebutnya.

Nofi menambahkan, menilai kinerja tidak dapat dilihat dalam waktu satu tahun hingga dua tahun saja. Namun harus melihat seluruh kompetensi PNS. Karena bisa di­mung­kinkan PNS yang dinilai kuali­tas rendah, tidak sesuai dengan bidang dan posisinya. Sehingga PNS tersebut, kelihatan kualitasnya ren­dah, padahal di sisi lain mempunyai kelebihan.

Pemprov Sumbar pada tahun 2012 pernah menawarkan pensiun dini kepada para PNS yang telah berusia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. Namun kebijakan ini belum sempat jalan. (h/lex)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 18 November 2015 - 19:51:46 WIB

    Arah Kebijakan Pendidikan Tak Jelas

    JAKARTA,  HALUAN — Anggota DPD RI/Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PG­RI) Sulistyo menilai arah kebijakan pendidikan be­lum memiliki arah yang jelas. Setiap pergantian ke­pemimpinan nasi.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM