Jokowi Kecolongan Rp158 Miliar


Ahad, 05 April 2015 - 19:26:49 WIB

Dalam Perpres Nomor 39 tahun 2015 disebutkan bahwa pejabat negara da­pat tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil Rp 210 juta lebih. Tun­jangan ini jauh meningkat dari sebelumnya yakni Rp116 juta.

Kritik pedas terhadap kebijakan Presiden Jokowi antara lain datang dari Pe­ngajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H, Fo­rum Indonesia untuk Trans­paransi Anggaran (FITRA) dan loyalis Jo­k­owi sendiri, Or­mas PROJO.

Redi mempertanyakan berapa banyak dana yang diperlukan untuk memberikan tunjangan DP mobil itu. Dana tersebut sebaiknya digu­nakan untuk program-program prorakyat.

“Sebaiknya dana bantuan terse­but dibatalkan,” tegasnya kepada detik.com, Minggu (5/4/2015) kemarin.

Menurut Redi, kebijakan itu tidak selaras dengan prinsip efi­siensi yang didengung-dengungkan oleh Pemerintah saat ini. Di saat efisiensi dilakukan bagi PNS mela­lui pe­motongan perjalanan dinas, peng­hentian rapat-rapat di hotel, malah pejabat negara dapat jatah ke­­naikan DP pembelian kend­araan.

“Terdapat inkonsistensi politik anggaran. Walau permohonan tun­jangan DP pembelian kendaraan pejabat negara awalnya merupakan usulan dari Ketua DPR RI, namun seharusnya Pemerintah mengu­tamakan aspek keadilan telebih dahulu. Tunjangan DP tersebut bukanlah hal yang urgent saat ini, terlebih beban rakyat saat ini semakin susah akibat kenaikan BBM dan dampak bola salju akibat kenaikan BBM,” ungkapnya.

Forum Indonesia untuk Trans­paransi Anggran (FITRA) juga mempertanyakan terbitnya Perpres Nomor 39/2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan bermotor pejabat negara. Angka Rp 210.890. 000 itu dinilai merupakan pembo­rosan negara karena mengalami kenaikan signifikan dari regulasi sebelumnya.

“Perpres ini menaikkan  fasili­tas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, maka dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000. Kenaikan terjadi 85 persen,” ungkap Koordinator Advokasi FITRA Apung Widadi melalui keterangan tertulis, Minggu (5/4/2015).

Padahal pejabat yang akan me­neri­ma fasilitas tunjangan itu ber­jumlah 753 orang dengan rin­cian; DPR berjumlah 560 orang, DPD dengan 132 orang, Hakim Agung 40 orang, anggota KY berjumlah 7 anggota, Hakim Konstitusi 9 orang, dan Anggota BPK berjumlah 5 orang. Sehingga total anggaran DP mobil sebesar Rp 158,8 miliar. “Naik Rp 87,8 miliar dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 70,96 miliar,” imbuh Apung.

“Kebijakan Jokowi ini berte­ngangan dengan visi membangun transportasi publik yang bagus. Justru dengan DP mobil ini menga­jak masyarakat untuk membeli mobil,” sebut Apung.

Sementara itu menurut catatan FITRA, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sumber daya alam ke daerah mengalami penurunan. FITRA kemudian menilai bahwa ada politik anggaran yang salah sasaran.

“DBH sumber daya alam dari tahun 2013-2014 justru dipotong oleh pemerintahan Jokowi. Pemo­tongan DBH SDA Migas sebesar Rp 414 miliar, sementara utang DBH SDA kepada Pemda Rp 11,95 tri­liun,” kata Apung.

FITRA menyebut kebijakan ini mempersempit politik anggaran daerah. Kebijakan Belanja APBNP 2015, ada tambahan alokasi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) se­besar Rp 20 triliun yang diikuti dengan target penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 15,1 triliun (dari Rp 127,7 triliun di APBN 2015 menjadi Rp 112,6 trilun).

Ketua Umum DPP Ormas PROJO Budi Arie Setiadi seperti dikutip  detikcom, Minggu (5/4/2015) sangat menyesalkan kebijakan presiden itu.

“Kita sangat menyesalkan. Ku­rang sensitif terhadap kondisi ma­syarakat,” katanya. Kebijakan terse­but dipandang PROJO tidak mem­perhatikan sua­sana kebatinan ma­syarakat. Masih banyak rakyat yang belum sejahtera dengan berba­gai himpitan masalah sosialnya.

“Meningkatkan dan mem­perha­tikan kesejahteraan penye­lenggara negara memang tugas pemerintah. Tetapi yang pertama harus dida­hulukan adalah kesejahteraan rak­yat,” katanya.

“Nasib rakyat harus jadi prioritas utama kebijakan pemerintah,” tega­s­nya.

Jawab Kritikan

Presiden Jokowi akhirnya menja­wab kritikan publik soal naiknya uang muka pembelian kendaraan bermotor pejabat negara menjadi Rp 210 juta. Angka fantastis itu merupakan pengejawantahan dari Perpres No 39 Tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi.

“Tidak semua hal itu saya keta­hui 100 persen, artinya hal-hal seperti itu harusnya di Kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” jawab Jokowi ketika dikonfirmasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ta­ngerang, Minggu (5/4/2015).Jokowi baru saja mendarat dari liburan ke kampung halamannya di Solo.

Jokowi kemudian menjelaskan bahwa dia sudah memiliki tim administrator yang bertugas untuk mengecek surat yang masuk. Meski membantah telah kecolongan, Presi­den Jokowi berjanji akan mengecek kembali Perpres yang telah dia tanda tangani itu.

“Coba saya lihat lagi. Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5 sampai 10 orang yang paraf atau tanda tangan apakah harus saya cek satu-satu? Berapa lembar satu Perpres, satu Keppres. Saya tidak tahu, saya cek dulu,” imbuh Jokowi yang menge­nakan kemeja putih.

Menurut dia biasanya hal-hal yang menyangkut dengan uang negara dibahas dalam rapat kabinet. “Tidak lantas disorong-sorong seperti ini,” sebut dia.

Mengenai kebijakan kenaikan DP pembelian kendaraan bermotor untuk pejabat negara sendiri, bagi Jokowi sangat tak tepat. Terlebih lagi ketika sejumlah harga kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan.

“Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM,” tutur Jokowi.

“Itu coba dicek (Perpres) atas usulan siapa?” lanjut Jokowi.

Perpres itu memang diawali atas usul Ketua DPR Setya Novanto dalam surat pada tanggal 5 Januari 2015. Surat itu kemudian ditin­daklanjuti oleh Seskab Andi Wi­djajanto kepada Menkeu Bam­bang Brodjonegoro untuk membuat per­tim­bangan. Usulan Setya Novanto sebesar Rp 250 juta kemudian di­pang­kas menjadi Rp 210 juta. (dtc/met)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 01 Juli 2019 - 22:18:50 WIB

    Ketua Umum ReJO  Nyatakan Jokowi akan Memilih Pakde Karwo daripada AHY

    Ketua Umum ReJO  Nyatakan Jokowi akan Memilih Pakde Karwo daripada AHY JAKARTA,HARIANHALUAN.COM - Ketua umum Relawan Jokowi (RèJO) HM Darmizal MS meyakini bahwa Jokowi akan memilih mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) daripada Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) bergabung dalam kabinet .
  • Kamis, 27 Juni 2019 - 22:10:46 WIB

    Tak Ada Lagi 01 dan 02. Jokowi: yang Ada Persatuan Indonesia

    Tak Ada Lagi 01 dan 02. Jokowi:  yang Ada Persatuan Indonesia JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu kembali. Pernyataan itu disampaikan pasca putusan  Mahkamah Konstitusi (MK yang  menolak seluruh gugatan Pilpre.
  • Selasa, 18 Juni 2019 - 16:42:27 WIB

    Tim Jokowi Minta 02 Mengadu Dewan Pers

    Tim Jokowi Minta 02 Mengadu Dewan Pers JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah tudingan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut pemerintah melarang media massa meliput Reuni 212 pada akhir tahun lalu. Hal itu disampaikan .
  • Selasa, 18 Juni 2019 - 16:16:22 WIB

    Tim Prabowo Tuding Jokowi Manfaatkan BUMN

    Tim Prabowo Tuding Jokowi Manfaatkan BUMN JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding capres petahana Jokowi menyalahgunakan birokrasi dan BUMN. Namun Bawaslu selaku pengawas pemilu memastikan tak ada laporan terkait tudingan ya.
  • Senin, 17 Juni 2019 - 16:15:28 WIB

    Muhammadiyah Dorong Pertemuan Jokowi dan Prabowo

    Muhammadiyah Dorong Pertemuan Jokowi dan Prabowo JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong terwujudnya pertemuan calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pertemuan kedua capres tersebut dinilai sebagai bentuk rekonsiliasi pasca.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM