Pemberantasan Tambang Ilegal Tunggu Perpres


Senin, 06 April 2015 - 19:08:24 WIB
Pemberantasan Tambang Ilegal Tunggu Perpres

Penambangan tersebut ter­jadi di kawasan hutan dan sungai sehingga menimbulkan kerusakan pada dua kawasan itu. Saat ini, tim koordinasi menunggu Peraturan Presiden tentang pemberantasan tam­bang ilegal tersebut.

Baca Juga : Wabup Pessel Resmikan Masjid Ar-Rahman Rawa Bubur Tapan

Kabid Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Sumbar, Inzuddin mengatakan, k­erusa­kan yang terjadi di sungai atau hutan akibat penambangan ilegal bukanlah tanggungjawab pihaknya, melainkan tan­g­gung­­jawab dinas terkait. Kalau kerusakannya di hutan, maka kewenangan pihak kehutanan mengawasi kerusakan ter­se­but. Begitu pula jika ke­rusakan di sungai, merupakan tang­gung­jawab pihak pengairan.

Kata Inzuddin, pihaknya hanya mengawasi kerusakan kawasan penambangan legal. Itu pun berkoordinasi dengan pihak terkait. Kalau izin tam­bang masuk wilayah sungai, ESDM berkoordinasi dengan pihak pengairan dan kalau masuk hutan, berkoordinasi dengan pihak kehutanan untuk melakukan pengawasan.

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Virus Corona di Sumbar: Positif 169, Sembuh 162, dan Meninggal Dunia 4 Orang

Sementara itu, Kepala Di­nas PSDA Sumatera Barat, Ali Musri mengatakan, pengawaan sungai Batang Hari berada di bawah kewenangan pe­me­rin­tah pusat. Meski begitu, pihak­nya tetap mengambil langkah-langkah karena lokasi pe­nam­bangan tersebut berada di Sumatera Barat.

“Karena sungai Batang Hari berada di bawah ke­wenangan pusat, maka kami telah melapor ke gubernur dan gubernur telah menyurati ins­tansi di pusat seperti Ke­men­terian Pekerjaan Umum, Ke­menterian ESDM dan Ke­menterian Lingkungan Hidup. Dengan begitu, tim koordinasi menunggu Peraturan Presiden mengenai pemberantasan pe­nam­bangan ilegal.  Jika Pe­rp­res tersebut sudah keluar, baru jelas apa yang akan dilakukan tim koordinasi,” tuturnya saat dihubungi Haluan di Padang, Senin (6/4).

Baca Juga : Safari Ramadan, Gubernur: Yang Menguatkan Iman dan Adab adalah Alquran

Ia membeberkan, pihaknya telah memeriksa ke lapangan dan menemukan fakta bahwa sungai Batang Hari di kawasan penambangan ilegal di Solsel rusak berat.

“Sungai tidak ada tanggul, bagian tengah sungai digali dan materialnya dipindahkan ke pinggir sungai. Kemudian, ku­alitas air sudah di ambang batas kewajaran karena me­ngan­dung mineral kimia. Pa­da­hal, air sungai tersebut digunakan oleh masyarakat untuk bersawah melalui sa­lu­ran irigasi, sehingga berakibat merusak tanaman padi,” ungkapnya.

Baca Juga : Bantu Korban Bencana di Sulbar, Pemprov Sumbar Kembali Gelontorkan Dana Rp241 Juta

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Oktavia me­nuturkan, kerusakan hutan di kawasan penambangan ilegal bukan hanya tugas pihaknya saja, melainkan tugas bersama ber­bagai pihak, termasuk ESDM.

Ia mengakui, penambang­an emas di Solsel berada di kawasan hutan, yakni di badan sungai yang termasuk kawasan hutan. Pihaknya sudah menge­cek ke lapangan kerusakan hutan tersebut.

“Banyak cekungan di ba­dan sungai akibat pengerukan dengan menggunakan eks­kavator, ban­yak aliran sungai yang berpindah akibat penge­rukan, dan se­bagainya,” se­butnya. (h/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]