Pergesekan Ruang Publik Ideologi

Berselang beberapa waktu masalah ini hilang dalam “ruang pu­blik” kita, masalah baru datang dengan  Menteri Kominfo, membredel media Islam, yang tergolong dalam “status” radikal, sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pe­nang­gu­langan Terorisme(BNPT).  BNPT menganggab bahwa situs media Islam yang diber­del tersebut adalah media yang terkesan menganggu keama­nan negara, dan itu alasan BNPT dan Menteri Kominfo membredel situs Islam ini.

Baca Juga : BPOM Tetap tak Restui Vaksin Nusantara, Ternyata Ini Penyebabnya

Perang Ideologi

Langkah yang dilakukan pemerintah membredel media Islam yang dianggab radikal ini, bukanlah solusi dalam menyelesaikan konflik ruang publik yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, tetapi masalah ini bukan me­nyelesaikan masalah tetapi mem­perucing bahwa perte­muaan dua Ideologi yang per­nah bersiteru pada masa Orde Lama kembali bertemu dalam “gelanggang publik Indo­nesia” Islam versus sekuler.

Baca Juga : Pekerja Harap Bersabar, Sisa BLT Subsidi Gaji 2020 Masih Tahap Pendataan

Pada masa Orde Lama pertentangan antara Ideologi Islam dengan Sekuler adalah titik peruncing pergesekan yang membuat Presiden Soe­karno berada titik yang me­ngawatirkan, secara ke­kuatan politik saat itu, PKI dan Mas­yumi adalah kekuatan politik yang menggambarkan gerakan Ideologi Sekuler dengan Is­lam, dalam masa dan kekuaan politik Partai ini sama-sama kuat dalam peta politik In­donesia pada awal ke­mer­dekaan sampai tahun 1966, ditumbangkan oleh re­zim yang me­ngisi po­sisi pada ma­sa Orde Baru(orba).

Alasan-alasan pe­r­­gesekan Ideologi i­nillah gerakan Pre­siden Soekarno mem­buat ga­gasan  Nasional Agama Ko­­mu­nis (Na­sakom) se­bagai re­fe­sen­tatif per­te­muaan idelogi-idologi yang saling ber­se­bra­ngan  baik itu adanya pe­mahaman tentang Agama, Na­si­onalisme dan Ko­mu­nis­me. Posisi Presiden Soe­karno saat itu, sebagai orang yang dii­dolakan banyak ma­syarakat dalam dan luar ne­geri. Dari ber­bagai banyak kaum per­gerakan Indonesia tidak pu­nya pilihan untuk tetap me­n­du­kung Soekarno sebagai Pre­siden, meskipun ia berada pada sisi “dipe­rebu­t­kan”sim­patinya sebagai Pre­siden oleh berbagai banyak sek­te Ideo­logi yang akan be­rebut posisi pada pe­me­rin­tahan Soekano.

Baca Juga : Ini 7 Fakta di Balik Rencana Reshuflle Kabinet, Posisi Menteri Investasi akan Jadi Rebutan Partai Politik

Ruang Publik

Pergesekan Ideologi yang ada saat ini, memang sulit dikata tetapi memang ke­-nyataan bahwa masalah ini masih berada dalam bekas-bekas luka Pilpres 9 Juli 2014. Prabowo-Hatta, secara basis masa dukungan lebih didu­kung oleh kalangan Islam ideologis. Sedangan Jokowi-Kalla didukung oleh kalangan Islam moderat. Perbedaan-perbedaan pertemuaan massa pendukung menjadikan keme­nangan Jokowi-Kalla pada Pilpres, tak membuat luka-luka kekalangan pada Pilpres tak juga kunjung sembuh dan  bisa diperbaiki.

Baca Juga : Hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Makul Wajib, Ketua MPR: PP 57/2021 Cacat Hukum

Presiden Jokowi, mes­ki­pun naik dari Partai Demo­krasi Indonesia Perjua­ngan (PDIP), sebagai titisan Soe­karno yang diminta me­ngem­bang beban Ideologis Soekarno untuk te­r­libat dalam politik, dengan mencalonkan diri men­­­­­jadi Pr­esiden pada 9 Juli 2015, ber­pasangan dengan Ju­suf Kalla. Beban yang dibe­rikan PDIP kepada Jokowi memang berat, sebagai petugas partai(bahasa yang sering dise­butkan oleh petinggi PDIP), Jokowi bu­kanlah tipikal pe­mimpin pe­mersatu berbagai kalangan.

Dalam konteks PDIP, Jo­kowi belum bisa menjadi orang yang kuat dalam meredam dan mempersatukan banyak Ide­ologi yang ada pada PDIP, yang pada masa Orba dalam fusi dari berbagai partai yang bera­liran sosialis dan nasionalis. Megawati masih menjadi to­koh pemersatu di tubuh PDIP, dalam merangkul dan me­nyatukan banyak kalangan di PDIP.

Secara kekuatan politik di luar PDIP, Jokowi masih bisa dianggab sebagai wujud rekar­nasi dari Soekarno. Langkah-lang­kah politik yang di­gam­barkan pada diri Jokowi, ia masih tetap menjadi idola partai penguasa maupun opo­sisi, me­s­kipun kritik masih bertebaran karena persoalan luka lama yang belum sembuh diantara kala­ngan oposisi dan penguasa.

Hujanan kritik pada masa pemerintahan Jokowi be­be­rapa bulan ini, kritik terha­dap pe­merintahanya masih ter­golong tinggi. Meskipun da­lam kritik ini, bukanlah per­soalan rivalitas Prabowo de­ngan Jo­kowi. Per­debatan itu muncul lebih me­ngedepanan perang cyber dian­tara pen­dukung akan kebijakan Jo­kowi dan oposisi masyarakat yang kecewa ter­hadap pe­me­rintahan Jokowi-Kalla. Bahkan yang sangat me­nge­cewakan adalah bahwa ruang publik, menjadi per­debatan Ideologi Islam dengan su­kuler yang tak lagi me­ra­sionalkan.

Jika kita merujuk pendapat Habermas ruang publik adalah sebagai berkumpulnya orang- orang untuk berdiskusi ber­dasarkan rasionalitas. Ke­nya­taan yang kita lihat akhir-akhir ini, ruang publik menjadi per­gesekan nilai-nilai ke­bencian yang terus dipupuk, yang se­harusnya informasi yang ada diruang publik adalah hal-hal yang masuk akal bukan, sim­bol-simbol ke­bencian yang terus disemai. Tanda palut a­rit PKI) ataupun media-meda ter­o­risme. Dalam hal ini Pre­sid­en Jokowi harus bisa me­niru Presiden Soe­karno, pe­mer­satu dari ber­bagai ma­cam Ideologi.  Untuk menjadi tokoh pe­mer­satu Pre­siden Jokowi sudah memiliki po­pularitas, tetapi hal yang perlu ditambah adalah ke­kuatan politik Presiden Jo­kowi untuk bisa masuk ke dalam elemen politik Ideologi yang sedang besebrangan seku­ler dengan Islam. Langkah itu­lah yang sedang kita tunggu!. (*)

ARIFKI
(Analis Politik dan Pemerintahan UKM Pengenalan Hukum dan Politik  Universitas Andalas)