Kinerja Jokowi-JK Belum Memuaskan


Senin, 06 April 2015 - 19:43:18 WIB

Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, kepuasan publik menjelang setengah tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak signifikan. Publik hanya me­nyatakan cukup puas terhadap ki­nerja Presiden Jokowi 57,5 %, Wapres Jusuf Kalla 53,3 %  kinerja menteri 46,8 %.

Menurut Rizal, tingkat kepuasan publik yang tidak sesuai harapan tersebut disebabkan para menteri yang duduk dalam kabinet Jokowi-JK memiliki paradigma sangat sederhana. Banyak menteri kabinet kerja yang tidak mampu menye­lesaikan masalah, tapi justru men­ciptakan masalah.

“Kalau ada masalah, langsung menaikkan harga.  (Menjadi men­teri-red) tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Banyak menteri kualitas KW2 dan KW3. Jadi wajar kebi­jakan menteri yang bersifat eks­perimental dan dikeluhkan investor, “ ujar Rizal.

Masalah utama pemerintahan Jokowi-JK menurut Rizal Ramli adalah tingginya tingkat KKN dan terjadinya mismanajemen. Rizal mencontohkan seluruh pemasok di perusahaan BUMN itu terjadi KKN. Dengan demikian jika terjadi keru­gian di perusahaan BUMN, jangan langsung disuntik dana BUMN tersebut, tapi harus dilihat dulu apa penyebab kerugiannya.

“Contoh PLN merupakan paling besar kerugiannya karena menyewa genset hingga triliunan rupiah. Selain karena KKN juga terjadi mismanajemen di PT PLN. Jadi jangan dulu bicara PLN subsidi rakyat, tapi dikaji dulu penyebab rugi PLN yang disebabkan misma­naje­men dan KKN, “ katanya.

Rizal berharap enam bulan ke depan pemerintahan, menjadi titik balik bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki keadaan agar rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan.

“Enam bulan ke depan peme­rintahan Jokowi-JK harus kembali ke rel, yakni kabinet Trisakti dan Nawa Cita sesuai yang dijanjikan serta paradigma menteri pun harus diubah secepatnya, “ katanya.

Sementara Ketua DPD RI Irman Gusman dengan nada yang sama mengatakan, tingkat kepuasan ma­sya­rakat terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 57,5 % merupakan early warning bagi Pemerintahan Jokowi-JK.

Mestinya masa enam bulan awal dan tingginya frekuensi pertemuan, merupakan masa bulan madu bagi pasangan tersebut. “Angkat 57 % harusnya masa pemerintahan sudah dua tahun. Ini (peringatan-red) sangat serius. Harusnya masa enam bulan ini, di atas 75 %,” katanya.

Irman juga sepakat agar peme­rintahan Jokowi-JK untuk evaluasi kinerja kabinetnya. “Ibarat per­mainan sepak bola, pandangan Indo Barometer telah menunjukkan titik terang benderang. Sisi mana yang lemah, sisi yang perlu dipindahkan, siapa yang harus diganti dan siapa yang tetap di posisinya. Kalau Jokowi-JK bisa melakukannya, maka bisa memperbaiki kinerja enam bulan ke depan, “ kata senator asal Sumbar itu.

Masih Transformasi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Megawati Institute Arif Budimanta menyatakan, kurun wak­tu enam bulan merupakan pro­ses transformasi struktural untuk mem­perbaiki keadaan secara fun­da­men­tal khususnya bidang eko­nomi.

Namun ia menilai hasil survei Indo Baromenter, memiliki korelasi positif high cost economy dengan persoalan rakyat. “Saat ini pe­me­rintahan sedang memberikan lemak-lemak yang ada kemarin, seperti APBN yang memiliki belanja modal infrastruktur Rp300 triliun atau terbesar selama 10 tahun ter­akhir, “ ujarnya.

Arief berpendapat, hasil survei terhadap pemerintahan Jokowi-JK tak pelak menimbulkan shock. Tapi dia meyakini secara perlahan-lahan akan ada proses pelandaian. “High cost economy belum turun, KKN masih diselesaikan. Ini butuh waktu dan hasilnya bisa didiagnosa baru di se­mester kedua tahun 2015, “ katanya.

Direktur Eksekutif Indo Baro­meter M. Qodari memaparkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, menjelang setengah tahun pemerintahan Jokowi-JK, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla belum cukup memuaskan, yaitu jauh di bawah angka 75 %. Kepuasan publik terhadap kiner­ja Presiden Jokowi hanya 57,5 %, kinerja Wa­pres Jusuf Kalla 53,3 %. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri malah di bawah 50 %, yaitu hanya 46,8 %. (h/sam)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 01 Agustus 2016 - 03:23:41 WIB

    PDI Perjuangan: Legislatif Tingkatkan Kinerja

    PDI Perjuangan: Legislatif Tingkatkan Kinerja JAKARTA, HALUAN — DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus memperkuat peningkatan kualitas seluruh anggota legislatifnya. Salah satunya dengan pemberian bimbingan teknis kepada seluruh anggota dewan secara int.
  • Jumat, 09 Oktober 2015 - 19:09:40 WIB

    JK: Hasil Survei Akan Jadi Koreksi Kinerja

    KEPUASAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH TURUN

    JAKARTA, HALUAN — Ting­kat kepuasan dan kepercayaan masya­rakat terhadap peme­rinta­han Jokowi JK dinilai menurun, berdasarkan hasil.

  • Rabu, 06 Mei 2015 - 19:12:12 WIB

    Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja

    JAKARTA, HALUAN — Se­jumlah pihak mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk tidak serta merta mengganti kabinetnya atas dasar desakan politik,  tetapi lebih karena kinerja.

    “Re.

  • Ahad, 05 April 2015 - 19:01:44 WIB

    Pengamat: Hanya 4 Menteri yang Punya Kinerja Baik

    JAKARTA, HALUAN — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai hanya sedikit menteri yang telah memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menjalankan tugasnya melayani raky.

  • Kamis, 26 Maret 2015 - 19:39:37 WIB

    Konflik Internal Partai Ganggu Kinerja Anggota DPR

    PIMPINAN DIMINTA TEGAS

    JAKARTA, HALUAN — Kon­flik internal yang terjadi di Partai Golkar dan Partai Persa­tuan Pembangunan (PPP), dinilai telah mengganggu kiner­ja DPR. Konfli.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM