Perpres DP Mobil Pejabat Negara Dicabut


Senin, 06 April 2015 - 19:44:02 WIB

Andi mengatakan dirinya sudah melaporkan ke Presiden Jokowi kronologi proses Perpres tersebut. Dan kemarin dirinya sudah mendapat arahan dari Presiden untuk mencabut Perpresnya.

Ke depan, agar tidak terulang, Andi mengaku akan memperkuat catatan yang diberikan ke Presiden baik untuk Perundangan, UU hingga Keppres.

“Kami perkuat catatan yang diberikan baik untuk seluruh aturan perudangan, dari UU sampai ke­pres, inpres itu dikawal lebih baik lebih ketat,” tuturnya.

Andi menjelaskan bahwa prose­dur proses Perpres sudah sangat baku. Mulai dari tingkat eselon, kementerian, setneg hingga seskab.

“Hal-hal yang sifatnya dinilai sensitif, karena berkaitan bisa lang­sung kebutuhan rakyat banyak atau terkait dinamika politik tertentu akan dilakukan pengetatan proses pengambilan dan penetapan kebija­kannya supaya tidak ada langkah-langkah yang salah,” paparnya.

Pencabutan Perpres yang baru lahir itu diapresiasi positif oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Inkonsisten

Pengamat Hukum Tata Negara asal Universitas Andalas (Unand) Khairul Fahmi menilai, alasan Joko­wi tidak mencermati satu per satu dokumen untuk urusan penga­daan mobil bagi pejabat, sehingga akhirnya memantik protes dari berbagai pihak, adalah bentuk kela­laian yang seha­rusnya tidak terjadi pada posisinya sebagai seorang pimpinan.

“Minimal, meskipun dokumen tersebut tidak dicek satu per satu, presiden tetap harus tahu substansi dari suatu hal yang akan ditan­datanganinya. Mungkin ke depan ini menjadi pelajaran bagi Jokowi dalam mengambil keputusan. Benar, urusan teknis lebih dipahami oleh bawahannya di kementerian, tapi minimal secara substansi ia harus tahu. Kalaupun tidak tahu harus dikasih tahu oleh bawahannya, baru bisa memutuskan,” ucap Fahmi.

Fahmi melanjutkan, terkait kela­laian tersebut tidak bisa diterka apa penyebabnya. Namun, bisa jadi Joko­wi benar-benar tidak tahu, tidak mau ta­hu atau tidak diberi tahu oleh ba­wahannya. “Apapun itu, tentu kasus pe­nandatanganan tanpa me­nge­tahui apa yang ditandatangani ini harus menjadi pelajaran bagi Jo­kowi. Ba­yangkan saja jika keputusan yang ia buat merugikan masyarakat,” lanjutnya.

Kejadian tersebut juga ditanggapi Pengamat Politik asal Universitas Negeri Padang Eka Vidia. Ia menilai, kisruh yang diakibatkan Perpres Nomor 39 Tahun 2015 ini dinilai sebagai bentuk inkonsitensi seorang Jokowi dalam memimpin. Tidak itu saja, Jokowi juga dinilai kuran sensitif terhadap nasib masyarakat dan lemah dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya.

“Sudah jelas ini bentuk tidak konsistennya presiden, tidak ada sangkut pautnya kebijakan pro-rakyat yang didengungkan dulu dengan menambah jumlah uang muka untuk pembelian mobil bagi pejabat. Dari sini kita lihat pula bahwa presiden tidak sensitif dengan penderitaan rakyat,” ucap Eka.

Sebelumnya, kenaikan Bahan Bakar Minyak, Gas LPG dan kebu­tuhan pokok lainnya terasa sudah membebani rakyat. Ditambah kepu­tusan menaikkan jumlah uang muka pembelian mobil pejabat, Jokowi dinilai makin melukai hati masyarakat.

“Selain itu, tidak ada komunikasi yang jelas dari presiden terkait keputusan-keputusan yang ia buat. Hal ini membuktikan lemahnya komunikasi presiden pada rakyat. Jika memang kebijakan menaikkan jumlah uang muka pembelian mobil pejabat penting, jelaskan pada ma­sya­rakat apa pentingnya, begitupun dengan kebijakan-kebijakan lain­nya,” lanjut Eka.

Baik Khairul Fahmi dan Eka Vidia sama-sama berharap, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi Jokowi dalam menetapkan sebuah keputusan. Diharapkan presiden lebih cermat, fokus, konsisten, sensitif dan komunikatif terhadap rakyat.

Diketahui tunjangan uang muka untuk mobil pejabat negara sebe­lumnya hanya Rp116.650.000 se­suai Perpres No 68 Tahun 2010. Ke­mudian dinaikkan oleh Presiden Jo­kowi melalui Perpres No 39 Tahun 2015 menjadi Rp210.890.000. (h/mg-isq/mg-fds/dtc/okz)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM