Ketua Golkar Pasbar Jadi Tersangka


Senin, 06 April 2015 - 19:47:08 WIB
Ketua Golkar Pasbar Jadi Tersangka

Dalam waktu dekat, kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu keduanya akan dipanggil untuk dipe­riksa sebagai tersangka oleh penyidik. “Mereka berdua terbukti palsukan surat mandat,” kata Rikwanto.

Baca Juga : Sumarak Alek Nagari, Koarsa Laksanakan Sunatan Massal di Sungai Batang

Modus yang dilakukan Dayat adalah memalsukan tanda tangan Ketua dan Wakil Ketua DPD. “Sek­retaris bisa hadir kalau ada surat mandat dari ketua atau wakil, kalau enggak hadir boleh wakil ketua. Dayat palsukan tanda tangan wakil ketua dan dia datang ke Munas Ancol,” ujar Rikwanto.

Sementara modus yang dilaku­kan Hasbi Sani adalah memalsukan tanda tangan sekretarisnya. “Dia palsukan tanda tangan dengan cara scaning,” beber Rikwanto.

Baca Juga : BMKG Maritim Teluk Bayur: Waspadai Angin Kencang dan Gelombang Hingga 4 Meter

Penyidik masih melakukan pen­da­laman terkait surat mandat dari daerah lain dengan mengecek satu per satu. Selain itu, penyidik juga mengejar pihak penyelenggara ter­kait dengan keterlibatan dalam pemalsuan surat mandat tersebut.

“Sedang diusut juga ada enggak komunikasi dari penyelenggara Munas untuk mengajak yang ber­sang­kutan, tentang motif dan iming-iming apa tentu sedang didalami,” ujarnya.

Main Domino

Dari Simpang Ampek, Pasaman Barat, Hasbi yang dihubungi Haluan terkait hasil penyelidikan Polri itu enggan untuk menanggapi. “Tidak ada konfirmasi-konfirmasi, ke DPW saja. Saya tidak tahu itu, saya lagi main domino ini sekarang, dengar ini ha...udah ya,” kata HS saat dikonfirmasi via telepon sambil mematikan sambungan HP nya.

Hal serupa juga dilakukan oleh sang sekretaris, Desmawati. Saat dihubungi Haluan, ia mengaku belum bisa memberi keterangan karena tengah menerima tamu. “Nanti saya hubungi lagi, saya sedang ada tamu,”katanya dari ujung telepon.

Sementara itu Sekretaris DPD Golkar Sumatera Barat, Zulkenedi Said yang dihubungi Haluan menga­takan secara persisnya ia belum mengatahui kejadian itu. Tapi kata­nya, jika hal tersebut betul, maka kasus itu merupakan kasus pribadi yang tidak sangkut pautnya dengan partai.

Ia menilai, apa yang dilakukan HB itu adalah bentuk kecerobohan dan kelalaian sebagai seorang kader partai, sementara perbuatan tersebut tidak pernah diatur dalam partai sendiri.

“Itu kalaupun benar adalah ben­tuk ketidak tahuan terhadap aturan partai, kecerobohan dan kelalaian. Itu kasus pribadi bukan atas nama lembaga Golkar,” katanya.

Bahkan disebutkan, jika hal tersebut sudah terpastikan diperiksa ataupun ditahan oleh Mabes Polri akan ada sanksi dari partai kepada kasernya yang tersangkut.

Lebih lanjut dikatakan, Partai Golkar tidak pernah melegalkan setiap tindakan yang ilegal apalagi bersangkutan dengan hukum. Kalau ada kader yang melakukan di luar koridor partai, merupakan perbua­tan pribadi yang dipertanggung jawabkan secara pribadi.

“Sampai saat ini, tidak ada pem­be­laan dari partai,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, dugaan pe­malsuan surat yang dituduhkan Mabes Polri tersebut bisa saja betul. Secara administratif DPD Provinsi tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan HB untuk Munas Ancol tersebut.

“Kalau DPD Provinsi tahu, tentu saya ada menandatangi surat reko­mendasi, ini tidak ada. Tentunya, ini kasus pribadi,” tegasnya.

Bahkan jikapun beralusinasi, jika ada pihak DPD Provinsi yang me­nge­tahui atau secara lisan, kasus tersebut tetap kasus pribadi, yang tidak akan mendapat toleransi dari DPD atau Golkar sendiri. “Tapi saya tegaskan, saya secara persis belum mengetahui kasus ini,” tukas Zul­kenedi Said lagi. (h/net/dka)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]