BPK Temukan Pelanggaran Hukum


Selasa, 07 April 2015 - 19:32:33 WIB
BPK Temukan Pelanggaran Hukum

Menurutnya, implementasi pemba­ya­ran pay­ment gateway telah mengabaikan risiko hukum antara lain pemilihan vendor.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

“Pada saat Tim E-Kemenkumham belum memiliki kewenangan dan rekening bank untuk menampung PNBP tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan,” kata Harry.

Pemeriksaan itu guna membuktikan kinerja atas efektivitas layanan paspor pada Kementerian Hukum dan HAM 2013. “Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas layanan paspor,” katanya.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Diketahui, Mabes Polri telah menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wa­menkumham) Denny Indrayana sebagai tersangka korupsi proyek payment gateway. (h/net)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]