BPK Temukan Pelanggaran Hukum


Selasa, 07 April 2015 - 19:32:33 WIB

Menurutnya, implementasi pemba­ya­ran pay­ment gateway telah mengabaikan risiko hukum antara lain pemilihan vendor.

“Pada saat Tim E-Kemenkumham belum memiliki kewenangan dan rekening bank untuk menampung PNBP tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan,” kata Harry.

Pemeriksaan itu guna membuktikan kinerja atas efektivitas layanan paspor pada Kementerian Hukum dan HAM 2013. “Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas layanan paspor,” katanya.

Diketahui, Mabes Polri telah menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wa­menkumham) Denny Indrayana sebagai tersangka korupsi proyek payment gateway. (h/net)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 12 Juli 2019 - 21:27:11 WIB

    Empat Pemegang CPA Tak Lolos Seleksi Calon Anggota BPK

    JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo menyayangkan 4 orang pemegang sertifikasi Certified Public Accountant (CPA) tidak lolos seleksi calon anggota BPK yang dilakukan Ko.
  • Selasa, 10 Maret 2015 - 19:33:34 WIB

    Cegah Korupsi, BNP2TKI Gandeng KPK dan BPK

    JAKARTA, HALUAN — Kepala BNP2TKI Nusron Wahid sadar, lembaga yang dipimpinnya memiliki sejumlah titik yang berpotensi terjadinya korupsi. Tidak ingin kecolongan, Nusron pun mengandeng sejumlah lembaga dan kementerian un.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM