KPPU Harus Kuat Cegah Praktik Kartel


Selasa, 07 April 2015 - 19:40:32 WIB
KPPU Harus Kuat Cegah Praktik Kartel

Politisi dari Dapil Suma­tera Barat itu menyontohkan betapa kartel sangat diun­tungkan dengan menimbun satu juta ton gula. Kalau satu kg-nya beruntung Rp 1.000,- maka hanya dalam seminggu mereka ini bisa mengantongi keuntungan Rp 1 triliun.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

“Belum lagi beras, minyak, BBM, dan sebagainya. Jadi, dengan revisi UU ini agar usaha nasional bangkit, dan tidak lalu melakukan priva­tisasi, seperti Indosat dijual ke asing. Tarif PLN pun termahal di dunia, maka wajar ada temuan BPK ada penyim­pangan Rp 34 triliun,” tegas Refrizal. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H. M. Farid Al-Fauzi juga mengatakan, ke­butuhan hajat hidup orang banyak seha­rusnya dikuasai oleh negara. Namun aturan perundang-undangan masih memberi peluang terjadinya kartel yang merugikan rakyat.

“Monopoli atau pengua­saan negara terhadap kebu­tuhan hajat hidup rakyat itu suatu keharusan. Seperti lis­trik, gas, telekomunikasi, trans­portasi, air, sandang, pangan, beras, minyak, gula dan seba­gainya. Untuk itu diperlukan UU yang baik dan KPPU yang kuat,” tegas Farid Al-Fauzi.

Baca Juga : Bangkit Kembali, Partai Masyumi Targetkan 5 Besar Pemilu 2024 di Sumbar

Menurut politisi Hanura itu, selama ini terjadi tumpang-tindihnya aturan persaingan usaha tersebut antara pusat dan daerah. Dimana aturan tentang pendirian minimarket misal­nya, di daerah sudah menjadi wewenang kepala daerah, se­hing­ga aturan dari pusat tidak berlaku di daerah.”Makanya Komisi VI DPR harus menye­lesaikan revisi dua UU, yaitu UU No.5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan RUU BUMN,” ujarnya.

Komisioner KPPU Mu­ham­mad Syarkawi Rauf me­nilai kartel makin nyaman sekali. Dia mencontohkan ada perusahaan importir gula yang keuntungannya mencapai Rp 50 miliar, dan ketika me­langgar hanya didenda Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar, maka perusahaan itu tetap untung besar. Karena itu, KPPU menjadi strategis untuk memperkuat persaingan per­ekonomian Indonesia.

Baca Juga : Resmi Dideklarasikan, Ini Susunan Majelis Syuro dan DPP Partai Ummat

Direktur Eksekutif Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati melihat kartel itu justru by design dan by re­gulasi, yaitu akibat aturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk mela­kukan kartel tersebut.

Karena itu revisi UU itu semangatnya adalah mem­be­rantas KKN. Apalagi, ke­ti­dakmampuan membangkitkan perekonomian bangsa selama ini kuncinya adalah KKN. “Bah­kan kuota impor di Men­teri Perdagangan (Mendag) ternyata masih dikendalikan oleh kartel. Jadi, UU No.5/1999 itu masih memperkuat praktek KKN,” tegasnya. (sam)

Baca Juga : Dikunjungi PKS, Golkar Siap Sambut Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]