KPPU Harus Kuat Cegah Praktik Kartel


Selasa, 07 April 2015 - 19:40:32 WIB

Politisi dari Dapil Suma­tera Barat itu menyontohkan betapa kartel sangat diun­tungkan dengan menimbun satu juta ton gula. Kalau satu kg-nya beruntung Rp 1.000,- maka hanya dalam seminggu mereka ini bisa mengantongi keuntungan Rp 1 triliun.

“Belum lagi beras, minyak, BBM, dan sebagainya. Jadi, dengan revisi UU ini agar usaha nasional bangkit, dan tidak lalu melakukan priva­tisasi, seperti Indosat dijual ke asing. Tarif PLN pun termahal di dunia, maka wajar ada temuan BPK ada penyim­pangan Rp 34 triliun,” tegas Refrizal. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H. M. Farid Al-Fauzi juga mengatakan, ke­butuhan hajat hidup orang banyak seha­rusnya dikuasai oleh negara. Namun aturan perundang-undangan masih memberi peluang terjadinya kartel yang merugikan rakyat.

“Monopoli atau pengua­saan negara terhadap kebu­tuhan hajat hidup rakyat itu suatu keharusan. Seperti lis­trik, gas, telekomunikasi, trans­portasi, air, sandang, pangan, beras, minyak, gula dan seba­gainya. Untuk itu diperlukan UU yang baik dan KPPU yang kuat,” tegas Farid Al-Fauzi.

Menurut politisi Hanura itu, selama ini terjadi tumpang-tindihnya aturan persaingan usaha tersebut antara pusat dan daerah. Dimana aturan tentang pendirian minimarket misal­nya, di daerah sudah menjadi wewenang kepala daerah, se­hing­ga aturan dari pusat tidak berlaku di daerah.”Makanya Komisi VI DPR harus menye­lesaikan revisi dua UU, yaitu UU No.5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan RUU BUMN,” ujarnya.

Komisioner KPPU Mu­ham­mad Syarkawi Rauf me­nilai kartel makin nyaman sekali. Dia mencontohkan ada perusahaan importir gula yang keuntungannya mencapai Rp 50 miliar, dan ketika me­langgar hanya didenda Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar, maka perusahaan itu tetap untung besar. Karena itu, KPPU menjadi strategis untuk memperkuat persaingan per­ekonomian Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati melihat kartel itu justru by design dan by re­gulasi, yaitu akibat aturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk mela­kukan kartel tersebut.

Karena itu revisi UU itu semangatnya adalah mem­be­rantas KKN. Apalagi, ke­ti­dakmampuan membangkitkan perekonomian bangsa selama ini kuncinya adalah KKN. “Bah­kan kuota impor di Men­teri Perdagangan (Mendag) ternyata masih dikendalikan oleh kartel. Jadi, UU No.5/1999 itu masih memperkuat praktek KKN,” tegasnya. (sam)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 19 Agustus 2015 - 20:03:53 WIB

    KPPU: 24 Perusahaan Terindikasi Kartel Sapi

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan pihaknya sudah menyelidiki 24 perusahaan terindikasi terlibat dalam kartel sapi. Kartel itu diduga menahan pasokan ke pasar seh.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM