Ombudsman Panggil Paksa Kadishut dan KP2T Pessel


Selasa, 07 April 2015 - 19:45:10 WIB
Ombudsman Panggil Paksa Kadishut dan KP2T Pessel

“Ombudsman sebelumnya telah melayangkan surat per­mintaan klarifikasi kepada Kadis Kehutan EDM dan KP2T Pessel tersebut,” kata Adel Wahidi, SE.I Asisten Ombudsman RI, ketika dihu­bungi Kamis (3/4).

Baca Juga : Sosialisasi OPS Keselamatan Singgalang 2021, Satlantas Polres Sijunjung Bagi Takjil untuk Pengguna Jalan

Menurut Adel, sesuai hasil klarifikasi dengan Kepala Dinas Kehutan ESDM dan KP2T, diketahui bahwa PT Multi Energi Dinamika diberi­kan izin prinsip untuk pertama kali tahun 2009 hingga 2011, kemudian diperpanjang tahun 2014 hingga 2016.

Kemudian kata Adel, dari hasil pertemuan untuk klarifikasi terse­but, ternyata Dinas Kehutan ESDM dan KP2T Kabupaten Pesisir Sela­tan  tidak dapat menunjukan dan memberikan dokumen-dokumen yang menjadi alasan perpanjangan izin dari PT Multi Energi Dinamika.

Baca Juga : Terus Melonjak, Dharmasraya Sumbang 32 Kasus Positif Covid-19

“Dokumen yang kami maksud itu, SK Pemberian izin pertama kali 2009 dan hasil perkembangan pe­ngerjaan berkala pertiga bulan secara tertulis dari PT Multi Energi Dina­mika (MED), serta pertim­bangan pemberian perpanjangan izin prin­sip hingga 2016, sehingga patut diduga terjadi mal administrasi penyimpangan prosedur dalam penerbitan dan perpanjangan izin dimaksud dan terkesan terjadi dis­kri­m­inasi kepada pihak lain yang akan meminta izin pada lokasi yang diajukan,” kata Adel.

Selanjutnya, kata Adel, Kepala Dinas Kehutan ESDM dan Kepala Badan Penanaman Modal dan PP Kabupaten Pesisir Selatan, pada prinsipnya setuju meninjau ulang atau mencabut izin PT Multi Energi Dinamika. “Namun, Kadis Kehutan ESDM dan KP2T minta waktu untuk melaporkan hasil klarifikasi dengan Ombudsman kepada Bupati Pessel, untuk mencabut izn PT Multi Energi Dinamika,” katanya sembari menambahkan, pencabutan itu dijanjikan paling lama dua minggu atau 14 hari terhitungan hasil klarifikasi, Kamis, 3 April 2015 lalu.

Baca Juga : Sejahterakan Petani Ikan di Pasaman, Diskan-BUMNag akan Menjalin MoU

Hasil klarifikasi juga ditem­buskan kepada Ketua Ombudsman Repuklik Indonesia, Gubernur Sumatera Barat di Padang, Bupati Pesisir Selatan di Painan, Kantor Penanaman Modal dan PTT dan Kepala Kehutan ESDM.

Siap Kerja Sama

Baca Juga : Kasus Positif Corona di Sumbar Bertambah 286, Sembuh 100, dan Meninggal Dunia 1 Orang

Sebagai putra asli Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Na­gari Bayang Utara, Rosman Muchtar menyebutkan kalau dirinya pemilik tanah yang diperkirakan 40 persen yang akan dilalui oleh saluran pengantar air dan jalan menuju sungai, sedangkan pemilik tanah lainnya masih ada sangkut pautnya dengan  kaumnya.

“Saya selaku Dirut PT Alam Persada Mandiri, menyatakan siap bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam segala hal baik dalam merumuskan pembebasan tanah maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik proyek nan­tinya,” kata Rosman Muchtar.

Bahkan, kata Rosman, PT Alam Persada Mandiri setuju untuk mem­berikan CSR kepada Kenagarian Puluik-Puluik setiap tahunnya sebe­sar Rp.200 juta. “Kami juga siap, membuat komitmen di hadapan notaris, pembayaran CSR ini dapat dibayarkan setelah proyek selesai dibangun dan telah mendapatkan pembayaran dari pihak PT. PLN (Persero),” ujarnya.

Kemudian, kata Rosman, PT Alam Persada Mandiri setuju untuk memperkerjakan masyarakat setem­pat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Bahkan, PT. Alam Persada Mandiri akan memberikan honor kepada Pengurus Lembaga Nagari yang mana jumlahnya akan ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat antara Perusahaan dengan Pengurus.”Janji yang kami berikan, apabila PT. Alam Persada Mandiri mendapatkan persetujuan Izin prin­sip, Maka pihak perusahaan akan segera melakukan aktfitas di lokasi tersebut bersama dengan masya­rakat,” ujarnya.

Laporkan Bupati

Seiring dengan itu, Rosman Muchtar juga melaporkan Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Alasan­nya melaporkan,  karena Bupati Pessel menolak mengeluarkan izin prinsip pembangunan PLTM IV Nagari Bayang Utara, sejak lima tahun lalu tanpa alasan yang jelas dan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

“Saya terpaksa melaporkan bu­pati ke Ombudman, karena bupati tidak mendukung putra daerah dalam mem­bangun daerahnya,” kata Rosman.

Kabag Humas Pessel Sabrul Bayang belum mengkonfirmasi perihal masalah ini. Pesan kon­firmasi yang dikirimkan ke nomor ponsel Sabrul Bayang belum di­balas hingga berita ini diturunkan. Saat dihubungi beberapa kali, Sabrul juga tidak mengangkat ponselnya.

Sedangkan Sekda Pessel Erizon, menolak berkomentar, karena baru menerima kabar tentang ini dari Haluan dan yang bersangkutan perlu mempelajari masalahnya, sehingga tidak salah dalam memberikan tanggapan. “Saya no comment. Saya pelajari dulu masalahnya,” kata Erizon, tadi malam.  (h/av/erz)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]