UN 2015, Beberapa Catatan

Selama ini, UN memang dianggap momok bagi banyak pihak, khususnya guru dan siswa. Guru dan siswa sama-sama mengalami ketertekanan fisik dan psikis saat menyam­but UN. Pasalnya, UN saat itu dijadikan sebagai faktor penen­tu kelulusan siswa dari jenjang pendidikannya. Walhasil, tak sedikit guru dan siswa menga­lami stress dan malah berbuat tindakan di luar akal sehat dan moral, seperti berdoa di ma­kam “orang pintar” dan mem­beli bocoran soal UN.

Baca Juga : Kritik Wacana Poros Partai Islam, Zulkifli Hasan: Ini Bertentangan dengan Rekonsiliasi Nasional

UN Bukan Penentu Kelulusan

Kedua, terkait poin di atas, UN 2015 tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelu­lusan siswa. Mengutip pernya­taan Mendikbud Anies Bas­wedan, kelulusan siswa sepe­nuhnya ditentukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah, lanjut­nya, dapat menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan ulangan kelas. Dengan demikian, bobot nilai UN menjadi salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor lulus-tidaknya siswa dari seko­lah/madrasah.

Baca Juga : Jokowi: Industri Otomotif Harus Segera Diakselerasi

Berbeda halnya dengan UN 2014 yang masih men­jadikan bobot nilai UN sebagai satu-satunya faktor lulus-tidak­nya siswa dari sekolah/ma­drasah. UN 2015 lebih dia­rahkan sebagai alat pengem­bangan potensi siswa sehingga menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah/mad­rasah. Melalui UN 2015, para siswa diharapkan dapat betul-betul jujur dan me­ngem­bang­kan potensi diri masing-ma­sing, khususnya yang terkait dengan mata pelajaran-mata pelajaran dalam UN.

Ketiga, pelaksanaan UN 2015 berbasis komputer atau secara daring (online). Selama ini, sejak 2004 hingga 2014 penyelenggaraan UN selalu berbasis kertas. Siswa menja­wab soal melalui kertas, ke­mudian kertas tadi dipindai oleh komputer dan selanjutnya hasil UN diperoleh. Pelak­sanaan UN berbasis kertas memiliki banyak risiko, di antaranya, jumlah lembar soal dan jawaban kurang, kertas sobek, tidak terlihat/buram, dan sebagainya.

Baca Juga : Masyarakat Antusias Disuntik Vaksin Nusantara, Saleh Daulay: Tak Ada Muatan Politik

Berdasarkan hal itu, maka pihak Kemendikbud berini­siatif untuk melaksanakan UN 2015 berbasis komputer. Na­mun, pelaksanaan UN berba­sis komputer bukan tanpa halangan. Di antaranya, tidak semua sekolah/madrasah me­miliki perangkat komputer memadai, selain juga belum meratanya budaya internet di kalangan guru dan siswa. Jadi, hal-hal risiko itu sepatutnya menjadi perhatian bagi pihak Kemendikbud selaku penye­lenggara UN.

Hemat saya, pihak Ke­mendikbud perlu bergerak cepat untuk mempersiapkan UN berbasis komputer. Apa­bila ada sekolah/madrasah tidak memiliki perangkat kom­­puter secara memadai, maka para siswanya diga­bung­kan dengan siswa sekolah lain­nya. Di tahun-tahun men­da­tang, program pengadaan kom­puter patut dipikirkan apabila pelaksanaan UN di tahun-tahun mendatang pula berbasis komputer seperti halnya UN 2015.

Baca Juga : Kasus Covid-19 di Indonesia Merangkak Naik: Tambah 6.177 Positif Baru, DKI Jakarta Terbanyak

Namun, yang patut dicatat ialah adanya pengawasan ketat dari pihak Kemendikbud ter­kait program tersebut. Jangan sampai program pengadaan komputer di sekolah/mad­rasah menjadi ladang korupsi bagi oknum pihak-pihak ter­kait seperti kepala sekolah dan dinas pendidikan. Untuk hal ini, saya berharap agar Men­dikbud Anies Baswedan dapat lebih ekstra memberikan per­ha­tian, selain dibantu oleh se­jumlah lembaga seperti halnya KPK.

Harus Jujur

Keempat, pelaksanaan UN 2015 sedapat mungkin ber­langsung secara jujur. Para siswa, guru, orang tua siswa, serta pengawas dan pemantau UN sepatutnya berlaku jujur, baik dalam UN berbasis kertas maupun komputer. Becermin dari pelaksanaan UN sebe­lumnya, kita selalu mendengar berita adanya aksi oknum siswa mencontek di kelas, dan aneh­nya, pengawas UN yang nota­bene guru pun tidak tahu (atau tidak mau tahu?).

Selain itu, ada pula fakta (nyata!) pihak sekolah me­lakukan penggantian nilai ra­por siswa kelas X dan XI di jenjang SMA/SMK/MA. Mo­dusnya ialah para orang tua siswa diundang ke sekolah untuk menandatangani ulang lembar rapor anaknya di kelas X dan XI. Adapun mata pela­jaran yang nilainya diganti ialah mata pelajaran-mata pelajaran yang di-UN-kan. Anehnya pula, para orang tua siswa tidak bersikap protes, ikut saja bagai kerbau dicucuk hidungnya.

Kelima, pelaksanaan UN 2015 melibatkan jumlah pe­serta mencapai 7,3 juta siswa, dan menggunakan anggaran negara sebesar Rp 560 miliar. Besarnya jumlah peserta UN dan anggaran UN harus diim­bangi dengan pelaksanaannya yang sedapat mungkin jujur dan profesional. Becermin dari UN 2013, dua tahun lalu, pelaksanaan UN bisa dika­takan amburadul. Sebagian daerah melaksanakan pada hari tertentu, dan sebagian daerah melaksanakan pada hari lain.

Begitu amburadulnya UN 2013, sampai-sampai sebuah media daring (online) nasional memelesetkan UN menjadi “Ujian Nuh”. Mendikbud saat itu, Mohammad Nuh, betul-betul runyam dibuatnya. Un­tuk itu, agar UN 2015 berjalan dengan jujur dan profesional, maka segala aspeknya perlu diperhatikan secara detail. Terlebih lagi, UN 2015 berba­sis komputer yang jelas-jelas ber­beda dengan UN sebe­lumnya yang berbasis kertas.

Akhir kata, saya berharap agar pelaksanaan UN 2015 dapat berjalan lancar, sukses, dan menjadi pelopor dalam hal kejujuran dan melek tekno­logi (komputer). Kejujuran merupakan hal utama yang perlu diperhatikan oleh selu­ruh pihak, tak terkecuali siswa selaku peserta UN. Apapun hasil dari UN 2015, jika diper­oleh dengan cara-cara yang jujur, maka hal itu lebih baik daripada diperoleh dengan cara-cara yang tidak jujur, apalagi terhormat. Selamat Ujian Nasional 2015! ***

SUDARYANTO, M.PD
(Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta)