Rp8,2 M Dana Investasi Mengendap di Kas Daerah


Kamis, 09 April 2015 - 18:37:03 WIB
Rp8,2 M Dana Investasi Mengendap di Kas Daerah

Semenjak ada beberapa temuan oleh BPK, sebut Adri­yusman, dana investasi non permanen tersebut sampai saat ini belum dapat disalurkan karena dalam pengelolaannya dan sesuai rekomendasi harus dilakukan oleh lembaga atau pihak ketiga, jika selama se­lama ini tersebar diberbagai bidang satuan perangkat dae­rah sekarang harus disatu lembaga saja.

Yang masih menjadi kajian apakah dana ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ataukah diserahkan kepada pihak ketiga seperti perbankan, namun ia berpen­dapat baiknya dana ini dikelola oleh perbankan karena dalam pengembaliannya masyarakat akan lebih tertib dibanding jika pengelolaannya masih di­ba­wah naungan pemerintah.

Baca Juga : Wali Nagari Terpilih Diminta Jangan Hanya Terpaku pada Dana Desa Pesisir Selatan

“Sebagaimana yang terli­hat hingga kini masih banyak­nya masyarakat yang menung­gak atau yang tidak mengem­balikan pinjaman itu,” sebut Kabag yang sebelumnya men­jabat kepala PMPKB ini.

Untuk perbankan sendiri, pemerintah akan tetap terlibat dengan menurunkan tim teknis untuk mempermudah masya­ra­kat dalam kepengurusannya, akan tetapi untuk eksekusinya kita serahkan sepenuhnya kepa­da pihak yang telah ditunjuk nantinya.

Adriyusman berharap ka­jian ini akan segera rampung se­hingga masyarakat yang mem­butuhkan pinjaman kare­na hing­ga kini masih banyak masya­rakat yang membu­tuh­kan dana pinjaman tersebut untuk pe­ngem­bangan usaha­nya. Selain itu juga akan men­dorong per­kem­bangan pro­gram ekonomi kerakyatan ke depannya

“Kita berharap kajian yang tengah dilakukan ini segera dapat terwujud, karena masih banyak masyarakat terutama UMKM yang membutuhkan dana tersebut untuk keber­langsungan usahanya,” se­butnya . (h/mg-rki)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]