Premanisme di DPR Jadi Referensi Buruk


Kamis, 09 April 2015 - 18:45:18 WIB
Premanisme di DPR Jadi Referensi Buruk

Tidak saja itu, aksi sangat tidak terpuji dari Mustofa Assegaf juga menjadi referensi bagi banyak rakyat Indonesia lainnya, tidak terkecuali para pelajar mulai dari tingkat SD, SLTP dan SLTA. Upaya pemerintah, pihak sekolah dan orang tua memerangi tawuran pelajar menjadi terganggu, bahkan sia-sia, bila mana wakil rakyat justru memberikan pelajaran negatif yang arahnya justru mengajarkan tawuran itu sendiri kepada para pelajar.

Baca Juga : Terima Laporan 134 ASN Nekat Mudik, Tjahjo Kumolo: Jatuhkan Hukuman Displin!

Karena itu, mesti kiranya dijatuhkan sanksi berat kepada Mustofa Assegaf. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, dari partai politik si pelaku dan juga sanksi hukum pidana sesuai dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh tersangka. Agar menjadi pelajaran berharga dan efek jera bagi Mustofa Assegaf, sebaiknya Mulyadi tidak mencabut laporan yang telah dimasukan ke kepolisian. Dengan adanya sanksi berat, nantinya juga akan memberikan shock therapy  bagi anggota DPR RI lainnya, bahkan anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan sebagainya.

Sudah semestinyalah anggota DPR RI bisa mengendalikan emosi dan amarah. Seorang anggota DPR RI  tidak saja mesti menjaga nama baik pribadi, tapi juga lembaga DPR RI, partai politik (PPP) yang diwakilinya, konstituen yang memilih dan mengantarkannya hingga duduk di Senayan serta nama baik Negara. Tentu saja aksi premanisme yang dilakukan Mustofa Assegaf telah mempermalukan banyak pihak.

Baca Juga : Athari Gauthi Ardi: Hentikan Penjajahan Israel terhadap Palestina

Jelas ke depan, semua pihak tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Karena itu, selain mesti memberikan sanksi berat kepada yang bersangkutan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, sanksi tata tertib DPR RI, sanksi di internal partai, ke depan ada beberapa hal yang mesti diperketat lagi. Misalnya sanksi di tatib DPR RI dan di sanksi di internal parpol bagi anggota DPR RI yang melakukan tindakan premanisme. Ketentuan moral, etika dan ke­mampuan mengendalikan emosional juga patut diperketat juga dalam proses pencalonan sebagai wakil rakyat di DPR RI. Hal serupa juga berlaku di DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.

Meskipun di beberapa Negara, perdebatan persiadangan di parlemennya kadang juga bisa berujung kekerasan, tapi itu tidak bisa menjadi alasan pembolehan atas tindakan premanisme tersebut. Memang fenomena aksi main pukul dan kericuhan pada persidangan atau rapat bukan hanya terjadi di parlemen Indonesia, namun juga di berbagai negara. Para wakil rakyat yang seharusnya menjaga kehormatan, malah merusaknya dengan perkelahian.

Peristiwa keributan antar anggota dewan juga pernah terjadi di Turki, Ukraina, Kenya, hingga Nepal. Ada yang adu jotos antar kelompok, namun ada juga yang satu lawan satu. Barang-barang di ruang sidang seperti kursi kadang melayang. Tak sedikit juga yang sampai terluka. Tapi lagi-lagi, kondisi di parlemen beberapa Negara itu semestinya bukan menjadi referensi atau contoh bagi anggota parlemen di Tanah Air.

Sebagaimana diberitakan kemarin, kandidat Gubernur Sumbar dari Partai Demokrat, Mulyadi dipukul teman sejawatnya di Komisi VII DPR RI. Aksi pemukulan terjadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM, tengah berlangsung, Rabu (8/4). Pelipis kiri Mulyadi berdarah akibat perkelahiran dengan  Mustofa Assegaf, politisi PPP. Mulyadi sempat dirawat tim dokter. Politisi Partai Demokrat asal Sumbar itu melaporkan pemukulan itu ke polisi dan ke  MKD DPR RI. Semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]