Nasrul Abit Tolak Cabut IP PT MED

Menurut Nasrul Abit, progres  oleh PT MED setelah terbitnya IP, di antaranya pembuatan DED (De­tail Engineering Design) dan pem­bebasan lahan. Hanya saja pem­bebasan lahan tidak berjalan mulus. “Kendalanya soal pem­bebasan la­han. Jika itu tuntas, penger­jaan siap untuk mulai dilaksanakan,” kata Nasrul Abit.

Baca Juga : Gempa 5,8 Magnitudo Guncang Padang, Pasien dan Keluarga di RSUP M Djamil Berhamburan

Pada bagian lain, juga dikatakan bahwa Pemkab Pessel tidak mung­kin menerbitkan IP pembangunan PLTM untuk PT Alam Persada Mandiri (PT APM) dengan Direk­tur Utama Rosman Muchtar. Kare­na IP yang diajukan PT APM loka­sinya sama dengan lokasi IP yang diberikan kepada PT MED. “Tak mungkin kita menerbitkan IP untuk lokasi yang sama,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa dua pejabat eselon II Pemkab Pessel, yakni Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) dan ESDM, Maswardedi  dan Kepala Badan Penanaman Mo­dal dan PP Kabupaten Pesisir Selatan, Azral  sudah memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan SK Pengangkatan bagi 112 P3K di Lingkungan Pemko Padang Formasi 2019

Kehadiran mereka untuk mem­berikan penjelasan tentang dugaan penyimpangan dalam penerbitan dan perpanjangan izin prinsip PLTM di Pessel. Nasrul menepis bahwa Maswardedi dan Azral di­pang­gil paksa oleh Ombudsman. “Tidak benar adanya pemanggilan paksa,” kata Nasrul Abit.

Diberitakan sebelumnya, Om­budsman RI Perwakilan Sumbar memanggil paksa Kadishut dan ESDM, Maswardedi  dan Kepala Badan Penanaman Modal dan PP Kabupaten Pessel, Azral  untuk diminta penjelasan mengenai du­gaan penyimpangan dalam pener­bitan dan perpanjangan IP PLTM.

Baca Juga : 112 Orang Terima SK Pengangkatan di Lingkungan Pemko Padang, Terbanyak Formasi Guru

Perpanjangan IP itu diberikan kepada PT MED melalui surat Nomor;0061/SRT/0011.2015/pdg-03/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, dan penolakan terhadap izin prinsip PT Alam Persada Mandiri. “Om­budsman sebelumnya telah mela­yangkan surat permintaan klarifikasi kepada Kadis Kehutan EDM dan KP2T Pessel tersebut,” kata Adel Wahidi, SE.I Asisten Ombudsman RI, ketika dihubungi Kamis (3/4).

Menurut Adel, sesuai hasil kla­rifikasi dengan Kepala Dinas Ke­hutan ESDM dan KP2T, diketa­hui bahwa PT MED diberikan izin prinsip untuk pertama kali tahun 2009 hingga 2011, kemudian diper­panjang tahun 2014 hingga 2016. Kemudian kata Adel, dari hasil pertemuan untuk klarifikasi terse­but, ternyata Dinas Kehutan ESDM dan KP2T Kabupaten Pessel tidak dapat menunjukan dan memberikan dokumen-dokumen yang menjadi alasan perpanjangan izin dari PT MED.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 05 Maret 2021

“Dokumen yang kami maksud itu, SK pemberian izin pertama kali 2009 dan hasil perkembangan pe­nger­jaan berkala pertiga bulan secara tertulis dari PT Multi Energi Dina­mika, serta pertimbangan pem­berian perpanjangan izin prinsip hingga 2016, sehingga patut diduga terjadi mal administrasi penyimpangan prosedur dalam penerbitan dan perpanjangan izin dimaksud dan terkesan terjadi diskriminasi kepada pihak lain yang akan meminta izin pada lokasi yang diajukan,” kata Adel.

Selanjutnya, kata Adel, Mas­wardedi dan Azral pada prinsipnya setuju meninjau ulang atau menca­but izin PT MED. “Namun, Kadis Kehutan ESDM dan KP2T minta waktu untuk melaporkan hasil klarifikasi dengan Ombudsman kepada Bupati Pessel, untuk menca­but izn PT Multi Energi Dinamika,” katanya sembari menambahkan, pencabutan itu dijanjikan paling lama dua minggu atau 14 hari terhi­tung hasil klarifikasi, yakni Kamis, 3 April 2015.

Hasil klarifikasi juga ditem­buskan kepada Ketua Ombudsman Repuklik Indonesia, Gubernur Sumatera Barat di Padang, Bupati Pesisir Selatan di Painan, Kantor Penanaman Modal dan PTT dan Kepala Kehutan ESDM.

Siap Kerja Sama

Sebagai putra asli Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Na­gari Bayang Utara, Rosman Muchtar Dirut PT APM,  menyebutkan kalau diri­nya pemilik tanah yang diper­kirakan 40 persen yang akan dilalui oleh saluran pengantar air dan jalan menuju sungai pembangunan PLTM, sedangkan pemilik tanah lainnya masih ada sangkut pautnya dengan  kaumnya.

“Saya selaku Dirut PT APM, menyatakan siap bekerja sama de­ngan masyarakat setempat dalam segala hal baik dalam merumuskan pembebasan tanah maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik proyek nantinya,” kata Rosman Muchtar. Bahkan, kata Rosman, PT APM setuju untuk memberikan CSR kepada Kenagarian Puluik-Puluik setiap tahunnya sebesar Rp200 juta.

“Kami juga siap, membuat ko­mit­men di hadapan notaris, pem­bayaran CSR ini dapat dibayarkan setelah proyek selesai dibangun dan telah mendapatkan pembayaran dari pihak PT PLN (Persero),” ujarnya.

Kemudian, kata Rosman, PT APM setuju untuk memperkerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Bahkan, PT APM akan memberikan honor kepada Pengurus Lembaga Nagari yang mana jumlahnya akan diten­tukan berdasarkan musyawarah mufakat antara Perusahaan dengan Pengurus. “Janji yang kami berikan, apabila PT APM mendapatkan persetujuan Izin prinsip, maka pihak perusahaan akan segera melakukan aktifitas di lokasi tersebut bersama dengan masyarakat,” ujarnya.

Seiring dengan itu, Rosman Much­tar juga melaporkan Bupati Pessel, Nasrul Abit ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Alasannya mela­porkan,  karena Bupati Pessel me­nolak mengeluarkan izin prinsip pembangunan PLTM IV Nagari Bayang Utara, sejak lima tahun lalu tanpa alasan yang jelas dan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. “Saya terpak­sa mela­porkan bupati ke Om­bud­man, kare­na bupati tidak men­dukung putra daerah dalam mem­bangun dae­rahnya,” kata Ros­man. (h/erz)