Dua Kubu Tak Bersepakat, Pendaftaran Ditolak


Jumat, 10 April 2015 - 19:33:17 WIB
Dua Kubu Tak Bersepakat, Pendaftaran Ditolak

Mantan Ketua KPU Sum­bar ini menjelaskan, bahwa yang didiskusikan antara KPU dan Panitia kerja (Panja) ko­misi II DPR RI adalah me­nyangkut kepengurusan partai politik yang sedang ber­sang­keta. UU nomor 2 tahun 2011 tersebut tidak mengatur sam­pai serinci itu. Maka kemu­dian perlu ada pengaturan baru. “Tapi KPU belum menemu­kan landasan dalam mem­buat peraturan baru tersebut,” sebutnya.

Namun atas permintaan Panja, KPU akhirnya telah mengajukan dua alternatif. Pertama, KPU berpedoman pada putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada. Bagi dua partai yang berseng­keta putusan pengadilannya sudah ada, walaupun yang satu kepu­tusannya baru ketetapan pu­tusan sela dan yang satu lagi sudah pada putusan tingkat pertama, maka akan dirujuk itu.

Baca Juga : Hadiri Wisuda TK dan SMP Adz-Zikra, Wako Padang Hendri Septa Beri 'Reward'

“Kalau isinya kita mem­baca putusan PTUN dilakukan penundaan pemberlakuan SK Menkumham. Artinya tidak satupun pihak yang berhak mewakili partai politiknya. Maka dalam kasus itu KPU akan menolak pendaftaran dari para pihak yang bersengketa,” ulasnya.

Alternatif kedua kata Hus­ni, yakni adanya kese­pakatan dari kedua pihak yang ber­sengketa di internal partai politik untuk mewakili partai­nya. Sebelumnya, kesepakatan itu juga harus didaftarkan pada Kemenkumham untuk men­dapat penetapan atau keputu­san. Berdasarkan itulah kemu­dian KPU akan menerima pendaftaran dari masing-ma­sing partai politik, tanpa atau dengan melanjutkan proses peradilan yang ada.

“Jadi kalau misalnya mere­ka menyepakati kepenguru­sannya paket tertentu kata­kanlah itu paket A dan semua sudah setuju, kemudian mere­ka semua bersepakat menyata­kan menyudahi proses pera­dilan, maka proses peradilan­nya sele­sai. Tapi kalau mereka menya­takan bahwa ini adalah kesepa­katan sementara untuk pilkada 2015, maka proses peradilannya terus dan kese­pakatan itu harus didaftarkan pada Kemen­kum­ham. Kami akan melandaskan kesana,” jelasnya.

Dua alternatif tersebut kata Husni, masih berupa usulan yang diajukan oleh KPU dan belum final. Untuk keputusan tersebut paling lambat partai harus menye­rahkan kepengu­rusan yang sah sebelum tahapan pencalonan. Ketika ditanya­kan SK kepe­ngurusan mana­kah dari Gol­kar yang diakui kepe­ngu­rusan­nya oleh KPU, Husni men­jawab jika yang mengakui SK itu adalah Kemenkumham, KPU hanya berlandaskan dari itu saja.

Tahapan Sudah Dimulai

Untuk tahapan Pilkada, Husni mengatakan tahapan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Ia mengatakan sebenarnya secara faktual tahapan sudah dimulai. “Dalam tahapan persiapan ini, KPU sudah menetapkan tiga peraturan KPU. Diantaranya tahapan program dan jadwal, pemutakhiran data pemilih, dan pedoman tata cara penye­lenggara pemilu dari KPU pusat sampai ke KPPS. De­ngan demikian secara faktual tahapan pilkada serentak 2015 sudah dimulai,” pungkasnya.

Terkait belum jelasnya ang­garan untuk pilkada serentak mendatang, ia mengatakan jika KPU punya kewajiban sebagai penyelenggara. Sementara soal anggaran adalah kewajiban dari pemerintah, baik itu pe­me­rintah pusat maupun dae­rah. Ia tidak ingin dalam proses pelaksanaan tugas ini ter­ken­dala oleh anggaran yang ada. Sebatas bahwa kegiatan di KPU yang bisa dibiayai oleh dana rutin yang dimiliki oleh KPU, ia mengaku akan tetap melaksanakannya.

Untuk beberapa daerah yang anggarannya belum cair tapi sudah melakukan kegiatan koordinasi, ia mengatakan KPU menggunakan dana ope­ra­sional yang ada di KPU yakni dari APBN. “Makanya kami mengingatkan, ini tahapan sudah dimulai anggarannya sudah harus tersedia di ma­sing-masing daerah, karena itu tanggungjawab daerah,” pung­kasnya. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]