174 Tahun Kabupaten Limapuluh Kota


Jumat, 10 April 2015 - 19:37:02 WIB
174 Tahun Kabupaten Limapuluh Kota

Sekedar menambah pe­ngetahuan, penghitungan usia Kabupaten Limapuluh Kota tersebut dida­sar­kan pada Bes­luit No. 1 yang di­keluarkan oleh Pemerintah Hin­dia Be­landa pada tanggal 13 April 1841, tentang re­organisasi  pemerintahan Su­matra’s West­kust yang isi bes­luit tersebut membentuk 9 (sembilan) Af­dee­ligen  yang ber­ke­du­du­kan  di bawah 2 (dua) Residen, yaitu Residen Padangsch Bo­vanlanden (Pa­dang Darat) dan Residen Ba­nedenlanden (Pe­sisir). Ke­dua residen ini berada di bawah provinsi yang disebut Gou­vernement Sumatra’s West­kust.

Baca Juga : Antisipasi Arus Balik Lebaran, Polda Metro Siapkan 12 Titik Pos Pemeriksaan

Salah satu dari 9 Af­dee­ligen ter­sebut ada­lah Afdeeling Limapuluh Kota, yang ke­du­du­kan­nya berada di ba­wah Residen Pa­dang Bo­van­lan­den. Afdeeling tersebut status dan struktur pemerintahannya ham­­pir sa­ma dengan pe­me­rintahan ka­bupaten seka­rang. Dengan adanya kesamaan ter­sebut,  maka Pemerintah Dae­rah Li­mapuluh Kota pada tahun 2009 lalu menetapkan tanggal 13 April sebagai hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota, dan diperingati untuk per­ta­makalinya pada tanggal 13 April 2009.

Terkait dengan penyebutan nama  Limapuluh Kota, sudah ada sejak dikeluarkannya Bes­luit No. 1 tahun 1841 tersebut. Jadi bukan “Limo Puluah Koto” atau “Lima Puluh Ko­to”, dan bukan sebagaimana anggapan sebagian orang yang belum sepenuhnya memahami sejarah Limapuluh Kota, yang menyatakan bahwa penamaan Limapuluh Kota tersebut dila­kukan oleh almarhum Bpd. C.Israr, mantan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota pertama. Ia disebut  yang mengubah Limapuluh Koto menjadi Limapuluh Kota. Se­kali-sekali tidak demikian. Jadi, kalau kita berbicara Luak nan tigo versi Minangkabau, maka penyebutannya memang Luak Limo Puluah Koto, di­mana kota Payakumbuh ter­masuk di dalamnya. Namun, kalau Luhak dalam pengertian kabupaten maka sejak dari awal penyebutannya adalah Luhak Limapuluh Kota atau Ka­bupaten Lima­puluh Kota.

Baca Juga : Satu Korban Luka Kebakaran Pertamina Balongan Meninggal, Total Jadi Empat Orang

Konsekwensi pe­netapan hari jadi Ka­bupaten Lima­puluh Kota pada 13 April 1841, maka kepala daerah pertamanya bukanlah dimulai sejak ta­hun 1945, pasc­a­pro­k­lamasi ke­merdekaan Indo­nesia di­mana Syahfiri Sutan Pangeran ditunjuk se­bagai  Kepala Lu­hak (Bupati) Lima­puluh Kota. Sebagaimana yang selama ini dituliskan sejarawan Li­ma­puluh Kota. Akan tetapi tentu saja harus dimulai dari pene­tapan Asisten Residen (Bu­pati) Kabupaten Lima­puluh Kota yang diangkat pada April 1841 tersebut.

Boleh jadi, kita tidak me­nuliskan dan melupakan siapa-siapa nama Asisten Residen Limapuluh Kota tersebut di masa Hindia Belanda. Ter­masuk siapa yang memegang kedudukan sama di masa ke­kua­saan Jepang, karena me­reka adalah kaum penjajah. Sehingga kita abaikan dan lupakan. Namun bila kita jujur dengan sejarah, maka nama-nama Asisten Re­siden yang pernah memimpin Ka­bupaten Li­ma­pu­luh Ko­ta­ter­sebut perlu tetap dica­tat dan diabadikan jika kita sudah berkomitmen bahwa hari jadi kabupaten ini 13 April 1841. Sepertinya, ini “PR” bagi Pemda Kabupaten Limapuluh Kota untuk me­lengkapi sejarah daerahnya untuk masa-masa mendatang.

Dalam perjalanan sejarah, suatu ketika nama Kabupaten Limapuluh Kota ini nyaris pernah berubah, bahkan sudah ada keputusannya, yaitu ber­dasarkan peraturan yang di­keluarkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat No. 81/Kom/U 1948 tentang pem­bagian kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri atas 11 kabupaten. Dalam aturan itu dinyatakan untuk Luhak Li­mapuluh Kota berubah nama menjadi Kabupaten Sinamar – mengambil nama sungai di daerah ini – dengan ibu kota Payakumbuh. Namun pera­turan tersebut tidak sempat terealisasikan karena terhalang oleh Agresi Be­landa II. Se­hing­ga nama Li­ma­puluh Kota tetap digunakan hing­ga saat ini dan mudah-mudahan seterusnya.

Pernah beberapa tahun lalu timbul wacana, seiring dengan semangat kembali ka nagari, dan diubahnya  penye­butan nama-nama nagari dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Minang, nama Ka­bupaten Limapuluh Kota pun ingin diubah karena dianggap dulunya di Indonesiakan dari Limo Puluah Koto menjadi Limapuluh Kota. Padahal bila kita buka sejarah, maka nama pemerintahan administratif ini sejak zaman Hindia Belanda (1841) sudah menggunakan Limapuluh Kota. Begitu juga pada awal kemerdekaan di­sebut Luhak (kabupatan) Li­ma Puluh Kota. Adapun pe­nye­butan Luak Limo Puluah Koto, merupakan Luak Nan Bungsu dari tiga Luak di Ranah Mi­nangkabau (Luak Tanah Datar, Luak Agam dan Luak Limo Puluah Koto), yang teritorial dan sistem pemerintahannya menurut adat. Arti Luak da­lam bahasa Minang ini adalah Kurang, sedangkan arti Luhak yang digunakan sejak tahun 1945 adalah Kabupaten. Se­hingga dalam ketidak­me­nger­tian sering terjadi kerancuan dalam pemaknaan Luak dan Luhak. Hal ini rentan terjadi pada Limapuluh Kota yang kebetulan pernah mengalami kedua-duanya; masa pe­me­rin­tahan adat  dan masa peme­rintahan administrasi.

Menurut hemat saya, peru­bahan penyebutan nama dae­rah secara administrasi tidak­lah selamanya harus me­ngi­kuti dialek daerah. Saya men­con­tohkan diri saya, sejak seko­lah dasar hingga pergu­ruan tinggi tempat kelahiran saya di ijazah tertulis “Kota Kecil”, bukan “Koto Kociak” sebagaimana yang disebutkan dalam bahasa daerah sehari-hari.  Dan hal ini juga berlaku bagi orang tua-tua sebelum saya. Sebab  saya pernah me­lihat tempat kelahiran seorang mamak saya yang men­can­tumkan kelahiran­nya di “Kota Kecil”. Padahal almarhum adalah seorang Du­bes dan Diplomat yang sudah me­lan­cong ke manca negara. Sebagai orang saisuak, saya kira tidak­lah mungkin ia ber­mak­sud gagah-gagahan dengan menu­kar kelahiran di ijazahnya dari Koto Kociak jadi Kota Kecil. Tapi memang ad­ministrasi pemerintah sejak dulunya telah menamai daerah tersebut de­ngan nama Kota Kecil. Oleh karena itu ketika saya pulang kampung dan me­lihat peru­bahan plang nama sekolah dan lembaga-lembaga lainnya jadi “Koto Kociak” saya justru menjadi heran dan asing. Mes­kipun dalam keseharian kali­mat itu lumrah diucapkan, namun tidak lumrah ditu­liskan. Nampaknya, peran sejarah memang perlu dili­batkan ke­tika kita hendak mengganti penyebutan nama daerah/na­gari, karena boleh jadi ketika kita ingin mem­benarkan, justru di situ terjadi kesalahan.

Secara jelas, sudah benar, bila dua hari lagi kita mem­peringati hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota yang ke-174. Karena bila kita sebut Limo Puluah Koto, maknanya sudah beda, karena hari jadinya boleh jadi akan dimulai sejak kera­jaan Minangkabau membagi wilayahnya menjadi tiga. Se­hingga perhitungan hari jadi daerah ini malah jadi rumit.

Dari apa yang saya ke­mu­kakan di atas, semoga mem­beri sedikit gambaran pada kita bagaimana terkait sejarah dan nama Kabupaten Limapuluh Kota yang di­pe­ringati hari jadi­nya. Dirgahayu HUT Kabu­paten Limapuluh Kota, semoga ke depan sema­kin makmur dan maju dalam berbagai aspek kehidupan. Insyaallah. ***

 

HIKMAT ISRAR
(Kandidat Doktor Ilmu Sosial Kebijakan Publik Unpas Bandung)


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]