DPR Targetkan 25 Calon DOB Disahkan 2015


Jumat, 10 April 2015 - 19:41:06 WIB
DPR Targetkan 25 Calon DOB Disahkan 2015

Syarief yang juga anggota Komisi II DPR itu menekankan, semangat otonomi daerah bukan mengantarkan Indonesia menganut sistem pemerintahan federal. “Fraksi NasDem ingin perspektif pemekaran daerah dan otonomi daerah tetap dalam bingkai negara kesatuan. Negara ini menganut sistem integralistik sehingga kita mesti memaknai pemekaran untuk untuk memisahkan arah pembangunan dan menyediakan pelayanan dasar bagi warga negara,” jelas Syarief.

Baca Juga : Ingin Panggil 2 Pihak Sebelum Ada KLB PD, Mahfud: Tapi Waktu Sudah Mepet

Partai NasDem kata Syarief, menginginkan agar setiap peme­rintahan daerah dapat membidik potensi daerah masing-masing, seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumberdaya mineral serta perdagangan, perindustrian menjadi kekuatan lokal.

Pakar otonomi daerah Irfan Ridwan Maksum melihat dalam konstruksi dasar sistem peme­rin­tahan Indonesia, konsep otonomi daerah merupakan perkawinan antara sentralisi dan desentralisasi.

Baca Juga : Insan Muda Demokrat: KLB di Sumut Tidak Sah

“Kehadiran otonomi daerah dan pemerintahan daerah selalu ber­samaan dengan jalannya pemerintah pusat, bukan berarti saling menia­dakan,” kata guru besar Universitas Indonesia (UI) itu.

Peneliti Lembaga Ilmu Penge­tahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat mengatakan bahwa otonomi daerah adalah produk reformasi. Namun dia menyayangkan, refor­masi masih sibuk pada upaya mem­bangun institusi negara saja dan lu­put dalam membangun masya­rakatnya. “Cita-cita mulia otonomi daerah hanya akan menjadi paradok dan memperumit persoalan jika re­formasi istitusi negara tidak diiringi dengan reformasi kapasitas negara,” tegas Syarif Hidayat.

Baca Juga : Mengutuk Keras KLB di Sumut, PD Klaim Kantongi Bukti Adanya Money Politics!

Belum Jelas

Lalu, bagaimana dengan nasib Renah Indojati, daerah pemekaran di Sumbar dari Kabupaten Pesisir Se­latan? Belum jelas karena dari 25 DOB itu, tak dipaparkan secara gam­­blang wilayah yang dimekarkan itu.

Baca Juga : KLB Digelar Siang Ini, Darmizal Yakin Moeldoko Bakal Jadi Ketum Demokrat

Proses pemekaran Pesisir Sela­tan yang sudah diusung sejak DPR periode 2009-2014 itu mentok di tahun 2015. harus diusulkan kem­bali oleh daerah.

“Harus dimulai dari awal lagi dengan mengusulkan kepada peme­rintah,” kata Kepala Pusat Pene­rangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riatmadji menjawab pertanyaan Haluan, di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut Dodi Riatmadji, doku­men lama yang dijadikan per­sya­ratan untuk DOB tidak bisa digu­nakan lagi dan harus dilakukan perbaikan se­suai dengan per­syara­tan yang baru sebagai daerah persiapan.

Namun yang pasti menurut Dodi Riatmadji, pemerintah belum akan membahas pembentukan daerah persiapan dalam waktu dekat ini karena peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis menge­nai pembentukan daerah persiapan tersebut belum keluar. “Kita tunggu dulu PP-nya keluar,” kata Dodi.

Salah satu PP yang harus ditung­gu keluar adalah mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Jika PP-nya sudah ada, sambung Dodi, baru dilakukan proses pem­bentukan daerah persiapan tersebut.

“Jika sudah ada usulan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan, baru­lah dilakukan kajian oleh tim. Salah satu kajian itu adalah mengenai prospek daerah tersebut untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, apakah bisa dijadikan daerah otonom baru,” kata Dodi.

Dodi menjelaskan, pembentukan daerah persiapan tidak perlu diba­has dan mendapat persetujuan dari DPR. “Untuk pembentukan daerah persiapan ini hanya dengan PP yang dikeluarkan pemerintah, tidak de­ngan UU. Jadi tidak perlu dibahas dan mendapat persetujuan dari DPR. Dengan DPR mungkin hanya koordinasi saja ,” kata Dodi.

Dijelaskan Dodi, jika dalam masa 3 sampai 5 tahun daerah persiapan tersebut memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi daerah otonom baru maka pemerintah baru mengusulkan RUU pembentukan daerah otonom ke DPR. Senada dengan Dodi, pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan juga menga­takan bahwa persyaratan pemben­tukan daerah otonomi baru berbeda dengan daerah persiapan. “Proses­nya dimulai dari nol lagi dan diaju­kan dengan ketentuan peratu­ran perundang-undangan yang baru,” kata Djohermansyah. (h/sam)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]