Sumbar Butuh Waktu Tiga Tahun


Jumat, 10 April 2015 - 19:42:50 WIB
Sumbar Butuh Waktu Tiga Tahun

“Kondisi ini sangat merugikan Sumbar karena kita hanya punya 880 nagari/desa, diban­ding dengan daerah lain  yang punya 1.000 tentu akan membuat kita merugi,” jelasnya.

Baca Juga : Sebanyak 2.500 Pedagang Pasar di Kota Padang Divaksinasi

Ditambahkannya, dengan wacana menjadikan jorong sebagai pemerintah terendah, Sumbar setidaknya akan menerima dana yang lebih besar dari akumulasi jumlah jorong yang ada di daerah ini.

“Namun, ini tidak akan terea­lisasi dengan cepat, diperkirakan akan butuh waktu sampai 3 tahun lebih untuk proses ini. Karena akan diben­tuk lagi PP baru dan beberapa per­syaratan lainnya untuk menjadi pusat pemerintahan terendah,” paparnya.

Baca Juga : Hari Ini, Pedagang Pasar Raya Melakukan Vaksinasi

Sejuh ini kata Mardi, Pemprov Sumbar tengah mengkaji dan mem­proses wacana ini karena dari pusat pun telah mendapat lampu hijau untuk melakukan hal seperti ini.

Terkait dengan masih adanya desa di Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman dikatakan Mardi, desa yang masih ada ini masih bebas untuk mutasi apakah menjadi kelurahan atau bahkan menjadi nagari.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Kamis 04 Maret 2021

“Kita dari Pemrpov siap mem­fasilitasi karena berdasarkan keten­tuan hal ini masih bisa dila­kukan,” tandas Mardi.

Mardi menambahkan dari hasil konsultasi yang dilakukan Pemprov Sumbar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Badan Pemberdayaan Masya­rakat (BPM) beberapa waktu lalu memang ada wacana untuk menja­dikan jorong sebagai pusat pemerin­tahan terendah.

Baca Juga : Ini Tanggapan Hendri Septa soal Siapa Wakil Walikota yang Mendampinginya

Wakil Gubernur Sumbar, Mus­lim Kasim melihat, wacana untuk menjadikan jorong sebagai sistem pemerintahan terendah sangat ba­gus. Hanya saja pembentukannya hanya sebatas kepada administratif. Se­dangkan untuk nagari tidak dapat dirubah lagi karena keberdaan na­gari ini berasal dari satu kesatuan hukum adat yang tidak bisa terpecah seperti tanah ulayat, sako dan pusako.

“Sejauh itu hanya berupa ad­ministratif tidak ada masalah asal­kan itu tidak merubah nagari. Di situlah keistimewaan Minang­ka­bau,” ujar MK.

Hal senada juga diungkapkan, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sum­bar, Sayuti Datuak Rajo Pang­hulu. Ia mengatakan mendukung wacana untuk menjadikan jorong sebagai pusat pemerintahan teren­dah.

“Ini memang usulan kita agar menjadikan jorong sebagai pusat pemerintahan terendah. Karena kita saat ini punya 880 nagari dan jorong 3.018 jorong,” tutupnya.

Wacana menjadikan Jorong sebagai pemerintah terendah juga mendapat tanggapan dari Pamong Senior, Rusdi Lubis.  Mantan Sekda Provinsi Sumbar ini mengatakan, tak ada masalah jika Sumbar ber­kei­nginan menjadikan jorong sebagai pemenerintahan terendah sebagai yang akan me­nerima dana desa.

“Hanya saja untuk melakukan itu, semua butuh waktu. Karena yang tercatat  di pemerintahan pusat sebagai pemerintahan terendah saat ini adalah nagari. Kita tak bisa serta merta langsung mengajukan jorong  sebagai penerima dana desa. Butuh pendataan ulang, dan akan makan waktu,” ujarnya.

Selain butuh pendataan ulang, tambah Rusdi, pemerintah tidak bisa juga dengan langsung memutuskan jorong sebagai pemerintahan daerah. “Sebab, ini harus dibicarakan dulu dengan semua lapisan, mulai dari pemuka adat, akademisi, serta pihak terkait lainnya harus duduk bersama untuk memutuskannya,” pungkas Rusdi.  (h/mg-isr/mg-len)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]