Politisi PDIP Ditangkap KPK

Dari penyidikan KPK su­dah resmi menetapkan Ad­riasnyah dan Andrew Hidayat sebagai tersangka. KPK men­jeratnya keduanya karena du­gaan kasus penyuapan untuk penerbitan surat izin usaha pertambangan..

Baca Juga : Beredar Isu Diimingi Uang Seratus Juta Ikut KLB, Demokrat Sumbar Tidak Tergiur

“Penyidik menyimpulkan telah ditemukan bukti per­mulaan yang cukup, kemudian disimpulkan ada dugaan tin­dak pidana korupsi yang dila­kukan oleh A mantan bupati yang juga anggota DPR dan juga AH seorang pengusaha,” kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi dalam jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (10/4).

Adriansyah dikenakan Pa­sal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 yang diubah menjadi UU No­mor 20/2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan Andrew Hidayat dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

Baca Juga : Ingin Panggil 2 Pihak Sebelum Ada KLB PD, Mahfud: Tapi Waktu Sudah Mepet

Tim KPK menangkap Ad­riansyah saat sedang bertran­saksi di sebuah hotel di Sanur, Bali pada Kamis (9/4). Se­dang­kan Andrew ditangkap terpi­sah di kawasan Senayan, Ja­karta.

Penangkapan politisi asal Kalimantan Selatan itu mem­buat partainya bereaksi karena pada saat yang hampir bersamaan, PDIP tengah menggelar Kongres di Sanur, Denpasar.  PDIP segera mengambil tindakan tegas terhadap Adriansyah, anggota Komisi IV DPR yang di­tang­kap KPK di Sanur, Bali. Ad­riansyah dipastikan akan dipecat.

Baca Juga : Insan Muda Demokrat: KLB di Sumut Tidak Sah

“Saya yakin yang bersangkutan dipecat langsung,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wur­yanto saat dihubungi, Jumat (10/4).

Bambang mengatakan Mah­ka­mah Partai PDIP akan segera rapat hari ini. Dia yakin seyakin-yakinnya Adriansyah akan diputuskan lang­sung dipecat.

Baca Juga : Mengutuk Keras KLB di Sumut, PD Klaim Kantongi Bukti Adanya Money Politics!

Soal anggota Polri, Kepala Bi­dang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul membenarkan penangkapan Agung, anggota Polsek Menteng.

Kapolseknya, AKBP Gunawan pun membenarkan nama anggota yang ditangkap itu adalah Agung berpangkat brigadir. Namun, ia belum dapat menjelaskan mengenai kegiatan anggotanya itu di Bali. “Belum tahu, itu silakan dicek sendiri ke KPK,” kata Gunawan saat dihubungi.

Sampai kemarin, Gunawan me­nga­ku masih melihat Agung ber­tugas di Mapolsek Menteng. Ia pun tidak mengetahui hubungan Agung dengan orang-orang lain yang ikut tertangkap bersama Agung.

KPK sendiri akhirnya mele­paskan Briptu Agung Krisdianto. “AK akan dilepaskan,” kata Johan Budi lagi.

Johan mengatakan setelah dila­kukan pemeriksaan, Briptu Agung dinyatakan tidak terlibat. Petugas dari Polsek Menteng ini pun akhir­nya dilepaskan. “Setelah dilakukan peme­riksaan disimpulkan tidak ada bukti yang kuat (terkait Agung),” ujar Johan.

Johan mengatakan Agung di­tang­­kap karena mengantarkan uang ke Adriansyah. Namun seperti pernyataan tadi, tidak ada keter­libatan kuat Agung.

“Dalam konteks ini adalah orang yang diminta mengantarkan uang,” ujar Johan.

“Kan gini, orang bisa saja satpam di depan atau kenal baik kemudian diminta mengantar. Dia antar ke sana, bisa saja kan,” sambung Johan.

ia menegaskan si polisi bukan ajudan Andrew. “Bukan, bukan (ajudan Andrew),” katanya.   Johan mengatakan, sebenarnya ada satu lagi pihak yang diamankan yakni sopir dari Adriansyah. Si sopir juga akhirnya dilepaskan.

Sudah Berulah

Adriansyah lahir di Ampah, 7 Oktober 1954 dan pernah menjadi Ketua AMPI Kabupaten Banjar sebelum bergabung dalam partai politik.  Pada tahun 2006 Presiden RI keenam SBY pernah mem­per­silakan penyidik Polri untuk me­lakukan penyidikan terhadap Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ketika itu posisi Bupati Tanah Laut diduduki oleh Adriansyah.

Adriansyah menjabat sebagai Bupati Tanah Laut selama dua periode yakni pada tahun 2003-2008 dan 2008-2013. Dia juga merupakan Ketua DPD PDIP Kalimantan Sela­tan. Pada saat menjabat itu Adrian­syah sempat diduga mene­rima grati­fikasi untuk izin pertambangan. Namun akhirnya dia berhasil lolos ke Senayan dan duduk di Komisi IV DPR untuk periode 2014-2019 yang di antaranya membidangi pertanian dan kehutanan.

Menurut catatan detikcom, pada tahun 2014 Polri sudah mengendus ‘kolaborasi’ Adriansyah dengan Wali Kota Banjarmasin Muhidin. Keduanya memuluskan izin pertam­bangan sehingga dimenangkan oleh satu perusahaan saja. Kebetulan Muhidin adalah pemilik saham PT Binuang Jaya Mulia yang bergerak di tambang batubara. (h/net/dn)