UN, Ujian Kejujuran


Ahad, 12 April 2015 - 19:26:43 WIB
UN, Ujian Kejujuran

Meski UN tidak lagi mutlak menjadi syarat kelulusan siswa, namun Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengimbau kepada para peserta UN agar tetap fokus dalam menjawab lembaran soal. Gubernur Irwan juga mengingatkan agar UN dilangsungkan secara jujur. Siswa peserta UN diingatkan agar jangan percaya dengan contekan atau pun kunci jawaban yang mungkin saja diedarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Baca Juga : Bertemu Gatot Nurmantyo dan Rizal Ramli, Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Dikoreksi

Kita yakin, tentu saja imbauan atau pesan jujur dalam pelaksanaan UN yang disampaikan Gubernur Irwan Prayitno tidak saja dialamatkan kepada para siswa peserta UN, tapi lebih luas dari pada itu. Pesan jujur juga dialamatkan  kepada para guru, kepala sekolah, panitia penyelenggara UN, bahkan pihak-pihak yang terlibat dalam pencetakan dan pen­distribusian soal UN.

Mencurangai pelaksanaan UN dengan berbagai cara, demi untuk kepentingan sempit, mengangkat citra sekolah, agar predikat dinas pendidikan dan daerah  naik atau terangkat serta tujuan-tujuan  lainnya, sama saja dengan meracuni para siswa peserta UN dan sekaligus meng­hancurkan pendidikan nasional. Karena itu marilah laksanakan UN dengan sebaik-baiknya. Jika ada pihak-pihak yang kedapatan melakukan kecurangan, sebaiknya diberikan sanksi atau hukuman maksimal, agar ke depan hal seruap tidak terulang  kembali.

Baca Juga : Menko Perekonomian-Mentan Salurkan 20 Ribu DOC Ayam Petelur ke Rumah Tangga Miskin

Pelaksaan UN memang rentan dari berbagai praktik kecurangan, termasuk pelaksanaan UN 2014 lalu. Cukup banyak persoalan yang muncul di UN 2014. Mulai dari lembaran soal UN yang kurang, adanya soal ujian yang berbau kepentingan politik praktis pihak tertentu, kebocoran soal hingga kejujuran dari pelaksana ujian dan para guru pengawas dan lain sebagainya.

Lembaran soal ujian yang kurang, terjadi di berbagai daerah. Persoalan ini tentu saja mengganggu pelaksanaan UN. Apalagi kekurangannya di satu sekolah mencapai lebih dari lima buah lembaran soal. Konsentrasi siswa peserta UN tentu terusik begitu mereka tak bisa langsung mengikuti ujian, akibat kekurangan lembaran soal, sementara peserta ujian lainnya telah duluan menjawab soal-soal ujian tersebut.

Permasalahan berikutnya, UN juga ternoda oleh praktik politik praktis, menyusul  adanya soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia nomor 13 dan 14 yang memuat tentang profil singkat dan program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang tahun lalu juga mencalonkan diri sebagai Capres RI. Yang jadi masalah ketika itu, soal UN berlaku untuk skala nasional, sementara Jokowi hanyalah seorang gubernur yang baru satu tahun lebih menjabat. Harusnya yang lebih pantas diangkat dalam soal UN adalah tokoh nasional atau pun juga pahlawan, atlet RI berprestasi internasional dan lainnya. Yang paling telak per­masa­lahannya, karena Jokowi adalah capres dari PDIP yang saat itu akan bertarung di Pilpres 2014.

Persoalan lainnya berupa kebocoran soal UN. Kebocoran itu ditandai dengan maraknya beredar lembaran kunci jawaban yang untuk mendapatkannya harus membayar dengan sejumlah uang ke pihak tertentu  yang jaringannya terbilang cukup rapi. Banyak siswa peserta UN yang membawa lembaran yang disebut-sebut sebagai lembaran kunci jawaban ke dalam ruangan ujian dan menjawab soal-soal itu berdasarkan bocoran kunci jawaban tersebut.

Yang anehnya, guru yang mengetahui ada siswa membawa lembaran kunci jawaban soal UN saat ujian berlangsung membiarkan saja aksi siswa tersebut. Bahkan ada juga siswa yang mengaku mendapatkan lembaran kunci jawaban  dari guru. Kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan saat dikonfirmasi tentang persoalan tersebut, mayoritas mengaku tidak mengetahui adanya praktik seperti itu. Lalu mereka  mengaku tak percaya sama sekali jika guru pengawas membantu peserta UN menjawab soal UN. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]