Mengawal Ujian Nasional 2015


Ahad, 12 April 2015 - 19:27:34 WIB
Mengawal Ujian Nasional 2015

UN dianggap hanya mem­perkuat aspek kognitif siswa, yakni mengingat dan meng­hafal. Bukan pada kejujuran, tanggung jawab, daya nalar untuk menganalisis suatu ka­sus, dan berpikir holistik. UN juga mengandung ho­ror ter­sendiri ba­gi anak didik, guru, dan oran­g­tua murid. Keti­daklulusan di­anggap seba­gai hal yang ta­bu. Model doa ber­sama pun ra­mai dilakukan de­ngan harapan mendapat ke­mudahan dari Tuhan agar bisa menjalani UN dengan hasil yang memuaskan. Akibatnya fokus pembelajaran diti­tik­beratkan pada tujuan kelulusan siswa.

Baca Juga : Isu Reshuffle Menguat, Abdul Mu'ti Tak Mau Berandai-andai

Sebuah Apresiasi

Pendidikan di Finlandia menganut sebuah prinsip: “Pre­pare the kids for life, not for test.” Pendidikan sejatinya mengandaikan proses yang kontinu, proses perubahan kondisi anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa. Karena kehidupan berkembang dan masalah juga beragam, anak didik juga diharapkan me­miliki nalar kritis-analitis untuk mengidentifikasi masa­lah, dan kemudian mene­mu­kan solusinya.

Baca Juga : Polemik Ceramah Tengku Zulkarnain soal Surga dan Warna Kulit

Maka patut rasanya kita mengapresiasi keberanian pe­me­rintah dalam mengevaluasi pelaksana Ujian Nasional ta­hun ini. Sebagaimana saran yang telah diajukan oleh Om­budsman Republik Indonesia tahun lalu kepada Keme­nterian Pendidikan dan Kebudayaan, perubahan pola kebijakan UN yang bersandar pada penca­paian standar kompetensi lulu­san pada mata pelajaran terten­tu secara nasional memang perlu dilakukan.

Dengan perubahan Pera­turan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 68, kegu­naan UN menjadi salah satu pertimbangan untuk (1) pe­metaan mutu program dan/atau satu an pen­didikan; (2) sebagai dasar seleksi masuk jenjang pen­didikan berikutnya; (3) seba­gai dasar pembinaan dan pem­berian bantuan kepa­da satuan pendidikan dalam upayanya meningkatkan mutu pendi­dikan; dan (4) bukan sebagai pe­nentuan kelulusan dari sa­tu­an pendidikan. Ke­bijakan ini ten­tu saja akan membuat kon­di­si psi­kologis siswa, guru, dan orang­­tua menjadi lebih baik ka­r­ena anak-anak mereka didi­dik dan dibina bukan untuk pen­­ca­paian nilai semata, me­lain­­­kan kecakapan hidup yang le­­bih menghargai kemanu­siaan.

Baca Juga : Nadiem Makarim Salah Satu Menteri yang Dilirik Saat Reshuffle Kabinet Jokowi?

Menjadikan sekolah se­bagai basis dan unit analisis sebuah kebijakan memang seharusnya menjadi ke­nis­cayaan yang berifat imperatif. Peme­rintahan harus mem­berikan kepercayaan terhadap sekolah untuk menentukan apa yang terbaik dan seharusnya mereka lakukan untuk me­ning­katkan kualitas proses belajar-mengajar di sekolah masing-masing.

Catatan Perbaikan

Baca Juga : Mantap Nih! Pensiunan PNS Bisa Saja Kantongi Rp 1 M

Di balik apresiasi itu, ter­kait pelaksanaan Ujian Na­sional, bukan berarti peme­rintah boleh berpuas diri. Penulis setidaknya merang­kumkan ada dua catatan kritis yang barangkali dapat dicer­mati pemerintah guna per­baikan layanan pendidikan di tahun-tahun mendatang.

Pertama, nilai Ujian Na­sional tahun ini masih digu­nakan sebagai dasar selek­si masuk jenjang pen­didikan be­ri­kutnya. Artinya, bagi siswa yang ingin melanjutkan pen­didikan ke jen­jang perguruan tinggi Negeri harus berupaya mencapai nilai UN tinggi agar dapat bersaing dengan siswa-siswi lainnya. Akibatnya, kem­bali lagi pada apa yang kita persoalkan sela­ma ini, siswa “dipaksa” meng­gunakan se­gala daya untuk men­da­pat­kannya. Jika upaya itu adalah dengan berlajar keras, tentu harus didukung dan di­apre­siasi. Namun tam­paknya, sya­rat yang satu ini justru akan men­­dorong anak meng­gu­na­kan kecurangan-kecurangan seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.  Hal ini ba­gai­manapun akan mere­duksi tujuan kita bersa­ma yakni menjadikan dunia pen­didikan sebagai dasar pem­binaan mo­ral dan kepribadian bagi siswa.

Kedua terkait dengan pe­lak­sanaan Ujian Nasional ber­basis komputer (Computer Based Test) atau UN CBT yang tahun ini diterapkan oleh sebagian sekolah di beberapa daerah, dinilai terlalu di­pak­sakan. Pemerintah tampaknya belum mempersiapkannya secara matang. Hal ini  diakui oleh salah seorang Kepala Sekolah di Jakarta Timur ketika tim kami dari Om­budsman melakukan moni­toring ke sekolah penye­leng­gara UN CBT sekitar dua ming­­gu yang lalu. Menurutnya, per­siapan di sekolah tidak terlalu maksimal karena so­sia­lisasi dari pemerintah baru disam­paikan sekitar bulan Februari. Terutama di daerah, se­kolah penyelenggara UN CBT lebih rentan mengalami ma­salah. Bagaimana jika se­dang melaksanakan ujian, tiba-tiba listrik padam? Ke­khaw­a­tiran ini tentu bukan tanpa alasan. Indonesia, terutama di daerah sedang terjadi krisis energi sehingga diambil ke­bijakan (sepihak) mema­dam­kan list­rik dengan alasan peng­he­matan. Di Sumatera Utara misalnya, pemadaman ini ke­rap dilakukan dalam rentang dan durasi yang tidak menentu. Di daerah lain barang­kali tidak jauh berbeda. Kita berharap, baik Dinas Pendidikan mau­pun sekolah telah melakukan antisipasi awal, misalnya de­ngan berkoordinasi dengan PLN setempat.

Catatan ini, sesungguhnya tidak bertujuan memberikan saran kepada pemerintah un-tuk menunda apalagi mem­batalkan pelaksanaan UN CBT. Lagipula, UN CBT di­berlakukan bagi sekolah yang merasa siap baik dari segi SDM maupun sarana pra­sara­nanya. Tentu setiap kebijakan yang diterapkan telah melalui banyak pertimbangan. Se­moga saja apa yang di­harap­kan pe­merintah dari pelak­sanaan Ujian Nasional tahun ini dapat tercapai. Ha­nya saja, ke depan perlu kesiapan yang lebih matang sehingga se­kolah-seko­lah pun dapat mem­­­­persiapkan lebih dini.

Sebagai penutup, penulis berharap, publik bersikap proaktif selama pelaksanaan Ujian Nasional. Laporkan segala bentuk kecurangan dan maladministrasi lainnya kepa­da Ombudsman Republik Indonesia. Mari bersama-sama mengawal dan mengawasi selu­ruh pelayanan publik di Negara kita.

 

MORY YANA GULTOM
(Penulis Asisten pada Ombudsman Republik Indonesia)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]