Jerat dengan Sanksi Adat


Ahad, 12 April 2015 - 19:31:34 WIB
Jerat dengan Sanksi Adat

MK juga menilai, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang seringkali menangkap pelaku maksiat dan asusila itu juga tidak bisa memberikan sanksi tegas, bahkan pelaku yang digiring ke kantor Pol PP, kemudian diintrogasi, diberi pem­binaan, kemudian tanda­tangani surat per­janjian untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dilepas.

Baca Juga : PT Medialab Indonesia Buka Lowongan Kerja, Minimal D3 Analis Kimia

”Kita bisa memberikan efek jera bagi pelaku maksiat ini. Pemberian efek jera bisa diberi­kan jika diberlakukan sanksi adat dan sanksi moral pada pelaku,”  terangnya.

Untuk menghidupkan kem­bali sanksi adat ini, harus diru­mus­kan dengan duduk bersama dengan ninik mamak masing-masing kaum yang ada di Sum­bar dan dilegitimasi dengan Peraturan Nagari (Pernag).

Baca Juga : Pemko Padang Apresiasi Ketersediaan Pangan Strategis Jelang Lebaran 2021

“Sanksi adat yang akan diberlakukan sesuai kese­pakat­an dengan ninik mamak. Bisa saja dengan membayar denda yang besar kepada nagari. Tidak hanya itu, mereka juga harus dipulangkan pada kaum ma­sing-masing agar mendapat sanksi moral,”  pungkas MK.

Bahkan menurutnya, jika perbuatan mereka bisa dijerat dengan hukum positif, maka harus didorong untuk diproses sehingga pelaku maksiat akan men­dapatkan tiga sanksi seka­ligus, sanksi hukum positif, sanksi adat dan sanksi moral.

”Saya yakin, dengan sanksi yang sangat berat ini, tindakan maksiat dan asusila di Sumbar bisa ditekan,” tan­dasnya.

Untuk kembali menghidup­kan hukum adat ini kata MK, harus dimulai dengan pengu­atan dari kaum (suku) dan nagari. Karena kalau dari bawah sudah longgar maka ke atas tidak akan kuat.

Langkah yang bisa dilaku­kan dengan maksimalkan kem­bali surau milik kaum sebagai sarana pendidikan generasi muda Minangkabau. Selain itu menguatkan kembali nagari sebagai struktur pe­merintahan terendah yang otonom dengan falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Ki­tabullah (ABS - SBK).

Sebelumnya, Ketua LKA­AM Sumbar M. Sayuti Datuak Rajo Pangulu me­ngatakan, dengan kembali meng­hi­dupkan hukum adat dalam nagari akan dapat menekan perbuatan mak­siat di Sumbar. Peran ninik mamak perlu kembali ditingkatkan.(h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]