Kepengurusan Baru PDIP Rentan Masalah Hukum


Ahad, 12 April 2015 - 19:38:09 WIB

“Kasus yang terbaru dan memalukan sudah terjadi di arena Kongres IV PDIP di Sanur, Bali. Seorang kadernya dibekuk KPK saat menghadiri kongres.”Ini peringatan awal untuk PDIP agar hati-hati, terutama cermat memilih dan mengisi posisi penting di DPP PDIP,” katanya,” di Jakarta, Minggu (12/4).

Megawati yang ‘dino­bat­kan’ kembali menjadi Ketua Umum PDIP dalam Kongres IV telah mengumumkan susunan ke­pengurusan DPP PDIP periode 2015-2020. Dari sekian nama yang muncul, ada beberapa nama yang terpental. Padahal menurut banyak pihak, mereka yang terdepak itu jauh berkualitas dan tidak terbelenggu masalah hukum.

Petrus Selestinus mengatakan, sudah menjadi tradisi bahwa setiap Kongres PDIP selalu saja ada kader-kader terbaik,  berkualitas dan kritis baik secara ke dalam maupun ke luar,  selalu menjadi korban. Hanya kader dengan kualitas loyal buta dan lidahnya tidak pernah kering, itulah yang awet di PDIP.

“Karena itu, tidak heran kalau yang namanya Maruarar Sirait, Pramono Anung, Rieke Pitaloka, Eva Kusuma Sundari,  dkk terdepak dari posisi prestisius di DPP PDIP dan masuklah kader-kader yang diduga bermasalah secara hukum dalam struktur DPP,” kata Petrus.

Yang mengecewakan Petrus, mereka duduk dalam kepengurusan tersebut dinilainya banyak ter­sangkut kasus hukum. TPDI me­miliki data soal figur-figur di PDIP yang ber­potensi bermasalah. Ada yang sudah menjadi tersangka,  ada yang baru menjadi saksi,  tetapi namanya disebut-sebut sudah terlibat.

“Ada yang namanya baru disebut terlibat kasus BLBI. Maka bisa diprediksi dalam satu  tahun ke depan, PDIP akan terjadi keko­songan pimpinan, karena sebagian besar akan sibuk menghadapi proses hukum, mulai dari Megawati Soe­karnoputri, Trimedya Panjaitan, Olly Dondo Kambey, Bambang DH, Adam Samawi dan lain lain. Apalagi kalau sampai ada yang ditahan, kemudian dijadikan tersangka, maka KLB  (Kongres Luar Biasa) harus menjadi opsi untuk menye­lamatkan partai,” katanya.

Padahal orang seperti Rieke Pitaloka, Eva Kusuma Sundari, Pramono Anung, Ara Sirait dan lain-lain, kata Petrus, meskipun kritis tetapi mereka adalah orang-orang yang namanya tidak pernah tersangkut kasus korupsi atau kasus pidana lainnya.

“Sekarang PDIP merasa diri berada dalam kekuasaan peme­rintahan, maka yang perlu diwas­padai adalah kemungkinan inter­vensi terhadap penyidikan kasus yang sudah menjadikan Bambang DH dan Adam Samawi sebagai tersangka akan berujung ke SP3,” katanya.

Hal lain yang dicematkan oleh TPDI adalah potensi politisasi kasus oleh PDIP. “Coba lihat penjelasan Hasto Kristiyanto bahwa semua kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP adalah akibat politisasi hukum. Ini akan mengancam inde­pen­densi KPK, Kejaksaan dan Ke­po­li­sian yang saat ini menyidik sejumlah kader PDIP yang terlibat,” katanya.

Faksi Baru

Sejumlah wajah lama yang tidak kembali ditunjuk sebagai pengurus di DPP PDIP disinyalir bakal membentuk faksi baru di partai berlambang kepala banteng bermon­cong putih tersebut.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhroh menilai, selayaknya dalam pengelolaan partai diber­lakukan sistem reward and pu­nishment terhadap kadernya agar terkelola secara profesional.

“Faksi di internal partai itu pasti ada dan alamiah, untuk itu partai modern mestinya punya sistem reward dan punishment,” ujar Zuh­roh kepada Okezone, Minggu (12/4/2015).

Adapun bentuk apresiasi atau hadiah bisa berupa promosi jabatan di internal partai atau tawaran diajukan menjadi kepala daerah serta kementerian jika kader tersebut berprestasi dan berdedikasi. Semen­tara bagi yang melanggar garis ideologi partai, bisa ditegur hingga diberhentikan.

“Kalau memakai pola itu, pasti partai bakal menjadi rumah demo­krasi yang nyaman bagi kadernya, karena juga transparan,” terangnya.

Khusus partai-partai di Indo­nesia, kata Zuhroh, justru masih memakai model patronase. PDIP misalnya, secara jelas memasukkan nama Puan Maharani sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan. Terlebih nama-nama yang selama ini tekenal vokal malah tidak menjabat dalam kepengurusan.

Sebut saja, di antaranya ada Maruarar Sirait, Effendi Simbolon, TB Hasanuddin, Rieke Dyah Pita­loka, Eva Sundari.

“Saya kira seperti PDIP yang masih punya tokoh, pengelolaannya masih memakai patronase ya, se­hing­ga cenderung tidak transparan,” pungkasnya. (h/sam/okz)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM