Anggaran Pilkada Pessel ‘Tersandera’ UU


Senin, 13 April 2015 - 19:44:52 WIB
Anggaran Pilkada Pessel ‘Tersandera’ UU

“Dana yang sudah diang­garkan sebesar Rp13 miliar itupun tidak bisa cair akibat ada UU Pilkada yang baru,” katanya di Painan, Senin (13/4).

Pasal 65 huruf 2 biaya kampanye calon kepala daerah ditanggung APBN, begitu pula biaya bahan, alat peraga, pu­blikasi media massa, per­te­muan hingga biaya debat kandidat.

Baca Juga : Denda Tak Patuh Prokes di Sumbar Capai Puluhan Juta Rupiah, Untuk Apa Ya?

Menurutnya dalam dana Rp13 miliar baru me­­nga­ko­modir ke­butuhan biaya ope­rasional, logistik dan untuk pe­nyel­enggara pemilu di ting­kat ke­ca­ma­tan dan nagari. “Untuk me­ne­tap­kan anggaran pil­kada se­belumnya Pem­kab ber­ko­ordinasi dengan pe­nye­lenggara pemilu di ka­bupaten,” katanya.

Disebutkannya, Pilkada su­dah di ambang pintu. Pesisir Selatan masih menunggu aturan yang menjabarkan UU tersebut. Jika aturan itu ada, Pessel telah siap menambah anggaran dan melaksanakan Pilkada. Dika­takannya, pe­nye­lenggara di Pes­sel telah me­ngajukan Rencana Ang­garan Pemilihan Kepala Daerah tah­un 2015 kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp33 miliar. “Sebesar 49,4% dari anggaran tersebut adalah untuk honor penyelenggara d­i­ting­kat PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih. Sekitar 7,5% untuk pembelian dan pengadaan ba­rang/ jasa, serta perlengkapan TPS,” ka­tanya.

Sisanya untuk pencalonan, verifikasi syarat calon, so­sialisasi, bimbingan teknis penyelenggara, serta untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada semua tahapan Pilkada. “Untuk kesuksesan pelak­sanaan pilkada ini, kami sangat membutuhkan masukan dan perhatian dari masyarakat, terutama terkait akuntabilitas penggunaan anggarannya,” katanya. (h/har)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]