Politik Memecah Belah


Senin, 13 April 2015 - 20:12:51 WIB
Politik Memecah Belah

Kedua, peseteruan di internal Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kedua belah pihak, sama-sama menggantung  statusnya. Kepengurusan Aburizal Bakrie hasil dari Munas Bali, sedangkan kepengurusan versi Agung Laksono, hasil Munas di Ancol, DKI Jakarta. Keduanya sama-sama mengklaim sebagai pihak yang paling berhak memimpin Partai Golkar. Sebagai dampaknya, Partai Golkar pun ibarat terbelah dari DPP hingga DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Baca Juga : Besok, 19 Perusahaan Mengawali Vaksinasi Gotong Royong

Ketiga, perseteruan antara PPP kubu Djan Fariz dengan kubu Muhammad Romahurmuzy alias Romy yang juga menyebabkan partai ini terbelah hingga ke tingkat terbawah, seperti, ke tingkat DPW, DPC, bahkan tingkat PAC (pimpinan anak cabang). Implikasi dari  ketiga fakta perpecahan di atas yang paling dirugikan adalah masyarakat dan pihak-pihak yang memang terkait dengannya.

Mengapa perseteruan ini terus berlanjut? Padahal yang rugi adalah kedua kubu yang bersiteru dan juga bangsa dan Negara Indonesia. Tentu saja peran pemerintah, semestinya  mem­pertemukan pihak-pihak yang berseteru dan meminta agar mereka masalahnya tidak diperpanjang. Terkesan pemerintahan lebih suka memancing dan mendorong terjadinya.

Baca Juga : Lisda Hendrajoni Usulkan Penguatan BNPB

Usai pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014, dua partai politik mengalami pergolakan hebat di internalnya. Pertama, PPP. Kkedua, Partai Golongan Karya (Golkar). Surya Dharma Ali (SDA) ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP melalui rapat partai telah menetapkan berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi kekuatan mayoritas di DPR RI.

Namun, sebagian pengurus DPP PPP ternyata ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK. DPP PPP yang ingin bergabung dengan KIH dipimpin Muhammad Ro­ma­hurmuzy alias Romy yang sewaktu pengurusan SDA menjabat sebagai Sekjen PPP. Romy cs pun menggelar Muhktamar PPP di Surabaya. Mukhtamar mengamanahkannya sebagai Ketua Umum PPP.

SDA yang merasa masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP yang sah, menyatakan Mukhtamar PPP di Surabaya yang dilaksanakan kubu Romy CS ilegal. Menurut SDA Mukhtamar PPP yang sah adalah yang digelar di Jakarta 1 November 2014. Di mana, pada akhirnya Mukhtamar PPP di Jakarta memilih   Djan Faridz sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Namun, ketika terjadi dinamika pelik di saat pembentukan unsur pimpinan  alat kelengkapan dewan di DPR RI, sempat terjadi dualisme kekuatan PPP di lembaga tersebut. Kubu Romy Cs pun sempat mengamuk dan membalikkan dua buah meja di DPR RI. Menurut kubu Romy Cs usulan dari PPP yang benar dan berlaku adalah usulan dari kubu Romy Cs, karena kepengurusan DPP PPP di bawah Romy telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri  Hukum dan HAM dengan nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014. Surat Keputusan Menkum HAM itu mengesahkan kepengurusan baru PPP berdasarkan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya 15-17 Oktober 2014.

Pihak Djan Farizd dan mantan Ketum DPP PPP SDA mengajukan sela ke pengadilan atas kondisi tersebut dan menang. UU No. 2 tahun 2008 pasal 24, menyatakan apabila terjadi perselisihan di tingkat tinggi partai, maka Kemenkum HAM tidak dapat mengesahkan sampai perselisihan berakhir. Pasal 33 ayat 1 mengatakan, perselisihan dise­lesaikan secara internal, ayat 2 perselisihan diselesaikan mahkamah partai dan mengikat.

Pasal 34, bila mahkamah partai belum mampu mengambil keputusan, maka persengketaan akan dibawa ke pengadilan negeri dan Kemenkum HAM harus memutuskan sesuai keputusan pengadilan. Namun ternyata keputusan Kemenkum HAM justru mendahului keputusan pengadilan. Banyak pihak yang menyesalkan keputusan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengeluarkan SK bagi kepengurusan DPP PPP kubu Romy. Keputusan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Kemenkum HAM tidak objektif, perpihak dan tidak berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]