Membedah Konstruksi Politik Istana


Senin, 13 April 2015 - 20:13:21 WIB
Membedah Konstruksi Politik Istana

Namun terlepas dari men­dinginnya rivalitas (rivality cooling down) antara KIH dan KMP, setidaknya  di level elit, dalam kontek politik praktis, fe­no­mena  ini tidak berarti bahwa  istana secara serta merta sudah lepas dari risiko-risiko politik yang bisa meng­goyang sta­bilitas rezim. Pasal­nya, ista­na yang dimenangkan oleh rezim Jokowi-JK sudah bukan dalam bentuk arsitektur istana rezim SBY lagi, begitu­pun dengan modalitas politik Jokowi yang jauh ber­beda dengan modalitas politik SBY.

Konstruksi politik istana hari ini di­ben­tuk oleh be­berapa elemen politik yang bisa saja sewaktu-waktu kehilangan ke­seimbangan ka­rena tarik-ulur kepen­tingan ekonomi poli­tik penyangga tiang ista­na pada kadar tertentu banyak mengan­dung perbe­daan, bah­kan tak sedikit yang justru sangat kon­fliktual. Dan ini bisa men­jadi benih-benih pembu­sukan dari dalam (internal decay) jika tidak dikelola de­ngan sangat apik oleh Jokowi.

Baca Juga : Banpres Produktif Tahap II Segera Dibuka, Sasar 3 Juta UMKM

Setidaknya ada tiga ke­kuatan ekonomi politik yang menyokong eksistensi Istana versi Jokowi.  Beberapa wak­tu setelah Jokowi dilantik, tiga kekuatan ini mulai mem­perli­hat­kan kerentanan  kohe­si­fitas, berbeda dengan saat-saat kampanye pilpres tempo hari.

Kekuatan pertama tentu saja datang dari partai asal Jokowi sendiri, yakni PDIP dengan bayang-bayang Mega­wati yang sangat kental me­man­car sedari awal. Namun setelah Jokowi digadang-ga­dang bakal menjadi pemenang Pilpres, PDIP dan Megawati nampaknya mulai  menga­lami pengecilan peran sedikit demi sedikit, terutama saat berdirinya “rumah transisi” yang didominasi oleh tokoh-tokoh non PDIP.

Peminggiran kekuatan PDIP dan Megawati mulai benar-be­nar terasa keti­ka pem­bentukan kabinet dan pem­ba­talan BG jadi  Kapolri. PDIP tampak sa­ngat tidak puas de­ngan nomenklatur dan kom­posisi Kabinet Indonesia Heb­at yang cendrung me­mosisikan PDIP sama dengan par­tai-partai ke­cil pendukung Jo­kowi-JK lain­nya. Padahal se­cara politik, PDIP adalah paus politik yang layak men­dapat banyak kursi dalam kabinet kerja Jokowi, seti­daknya de­mikianlah menurut pan­da­ngan counter regi­me yang diumbar oleh kader-kader PDIP di Senayan paska pengu­muman Kabinet. Kon­disi ini lah yang sejatinya ingin ditegas­kan kem­bali oleh Mega­wati dalam pida­tonya di Kongres Bali be­be­ra­pa waktu lalu.

Kekuatan kedua adalah gerbong JK Cs. Pada tataran politik praktis,  Surya Paloh Cs juga bisa dikategorikan ke dalam kubu ini.  Tak bisa dipungkiri, ada risiko politik yang cukup pelik saat Jokowi harus disan­ding­kan  dengan JK.  Meskipun JK dikenal sebagai tokoh irisan yang bisa memboyong masa Golkar , masa non Jawa, seka­ligus bisa meraub masa NU, namun JK mempunyai mo­dalitas politik yang layak di­per­­hitungkan di istana. Fakta­nya, orang-orang JK cukup mendominasi dalam Kabinet Indonesia Hebat de­ngan pos-pos strategis yang sangat me­nen­tukan, seperti yang didu­duki oleh Shofyan Djalil Cs.

Namun belakangan, kubu JK  memang sedang dirun­dung dua hantaman yang ber­ke­mungkinan besar bisa mele­mahkan perannya di istana. Pertama, dikabulkannya guga­tan PTUN Golkar versi Abu­rizal Bakrie terhadap Surat Keputusan Yosana Laoly akan  mem­per­kecil kemungkinan Agung Laksono un­tuk men­duduki po­hon beringin seca­ra de facto dan de jure. Aki­batnya,  potensi mo­dalitas politik JK yang besar dinilai akan gagal men­dapat­kan ben­tuk rilnya dan akan benar-benar melandaikan da­ya tawar JK di dalam istana.

Kedua adalah ditambahnya wewenang kepala rumah tang­ga istana, Luhut Binsar Pan­jaitan. Dikeluarkannya per­aturan presiden terkait penam­bahan wewenang Luhut ini benar-benar menjadi puku­lan politik yang telak bagi JK. Pasalnya  secara politik, hal ini  juga berarti bahwa wewe­nang dan cakar-cakar JK di istana sedang dikebiri, baik terhadap program-pro­gram prioritas dan stra­tegis pe­merintah, mau­pun terhadap per­so­nal-personal anggota ka­binet In­do­nesia Hebat.

Dan kekuatan ke­­tiga pe­nyangga kons­truksi politik istana adalah “trio singa”. Luhut, Andi Wi­dja­yanto, dan Rini Soe­marno, adalah tiga orang yang kerab disebut me­dia dengan istilah “trio singa”. Namun lebih dari itu, ketiga figur sentral ini adalah rep­resentasi dari kekuatan eko­nomi politik non parpol yang sampai hari ini  terlihat se­makin dominan di istana, terutama setelah disah­kannya Perpres yang me­le­gitimasi pe­nam­ba­han wewe­nang Lu­hut Binsar Panjaitan.

Sudah bukan ra­hasia lagi, trio singa ini adalah repre­sentasi dari berbagai kepen­tingan eko­nomi politik, mulai dari kepen­tingan kader-kader Beni Moer­dani dan Ali Moer­topo (Wi­ran­to, Luhut Sendiri, Hen­dro Priyono, Sutyoso, Agum Gu­melar, dll), kepen­tingan kong­lomerasi-konglo­merasi, ter­ma­suk juga sisa-sisa ke­pen­tingan rezim SBY, sam­pai pada kepentingan negara-nega­ra lain  (Amerika, China, Eropa, dan Jepang).

Diatas permukaan, ketiga kekuatan ini  tampak saling berinterelasi  dan berinteraksi secara normal. Situasi politik  internal istana juga kerab kali digambarkan masih “under controll”. Namun seiring de­ngan bergulirnya berbagai isu ekonomi politik kontemporer, konstelasinya mulai berubah. Ada upaya dominasi dari sa­lah satu kubu sedari awal Jokowi dinobatkan sebagai pe­menang  pilpres.

JK kian hari tampak kian “ngo­yo” ingin me­ngua­sai par­tai Gol­kar melalui tangan Agung Laksono paska ditam­bahnya wewenang Luhut Bin­sar Panjaitan. Ini tentu sangat bisa dipahami, JK mem­butuh­kan kekuatan politik ril untuk bisa memperjuangkan segala kepentingan kubunya di istana. JK pun secara tak langsung sering memper­tanya­kan moti­vasi dibalik lahirnya Perpres untuk kepala rumah tangga istana tersebut.

Di sisi lain, kubu PDIP dan Surya Paloh  sudah mulai gencar menggelontorkan isu-isu yang kurang produktif terhadap istana. Selain kebe­ratan-keberatan dari sebagian pihak dalam KIH atas tarik-ulur pelantikan BG,  atas liberalisasi harga BBM, atau tudingan-tudingan kubu PDIP terhadap kubu  trio singa yang dianggap sebagai pe­num­pang gelap yang me­nik­mati hasil melebihi porsi perjua­ngannya , dan  terakhir yang paling kentara adalah serangan men­dadak dari  Akbar Paisal yang dengan cara berbeda mengung­kap peran mesin se­dot suara versi Luhut ke be­berapa media alternatif.

Secara interpretatif, hal ini bisa saja bermakna  ”insta­bilitas politik di internal ista­na”, relasi konfliktual para penyangga istana sudah mulai muncul. Jokowi yang lebih memilih Luhut sebagai pe­ngem­ban wewenang  yang seharusnya ada ditangan JK pelan-pelan menimbulkan ke­ti­dak­puasan dari dua kubu lainnya. Begitupun dengan out put kebijakan-kebijakan eko­nomi politik rezim , selain publik yang cendrung antipati, kubu PDIP pun kerab menun­jukan resistensi yang keras.

Nampaknya Jokowi harus banyak belajar dari rezim-rezim pendahulunya. SBY, seburuk apapun publik meni­lai kinerja beliau, SBY sukses mengonsolidasikan koalisi pendukung pemerintahannya. Secara politik, SBY benar-benar memegang kendali final terhadap semua anggota koa­lisi wak­tu itu.

Sebenarnya se­cara struc­tural, kons­truksi politik rezim Jokowi lebih mirip de­ngan rezim Soeharto dan secara konfliktual lebih mirip dengan rezim Soekarno. Un­tuk itu, selayaknya Jokowi banyak belajar dari situasi kedua rezim ini. Rezim Soe­karno gagal menjembatani dua pilar yang menyangga ke­kuasaanya, yakni ,militer dan partai PKI yang ternyata secara faktual  saling ber­tolak­belakang.

Awalnya Soekarno mam­pu menyeimbangkan kedua kubu ini, beliau mem­butuhkan ke­kua­tan politik sipil yang ril (PKI) untuk menjaga rezim­nya  agar tidak dikudeta oleh militer. Disisi lain beliau juga membutuhkan militer untuk menjaga rezimnya  dari imbas destruktif yang lahir dari sema­kin menguatnya basis masa PKI waktu itu. Tapi sayang, kondisi ini tak berlangsung lama, kedua pilarnya saling hantam pada tahun 1965 dan menghasilkan satu kekuatan yang jauh melebihi kuasa Soe­karno, yakni rezim Orde Baru yang dimotori secara aktif oleh militer (Soeharto dan Ang­katan darat).

Soehartopun tak berbeda, rezim Orde baru dikons­truk­sikan di atas tiga pilar yang akrab di­sing­kat  menjadi ABG, yakni ABRI, Biro­krasi, dan Gol­kar. Be­danya, ketiga pilar pe­nyangga orde ba­ru cendrung har­monis dengan ting­kat per­be­da­an  kepe­n­tingan yang tidak terlalu men­co­lok. Sehingga rezim ini berdiri kokoh dalam waktu yang sangat lama.

Konstruksi politik yang menyangga Jokowi hari ini lebih mirip dengan yang  diala­mi oleh Soekarno, meski pun perbedaan kepentingan diatara sesama  pilar penyang­ganya sudah tidak bersifat ideologis lagi, tapi cendrung bersifat pragmatis. Maka dari itu, mana­gemen konflik yang mumpuni mutlak dilakukan oleh Jokowi. Namun sungguh sangat disa­yangkan, Jokowi justru me­legitimasi penam­bahan we­wenang Luhut Binsar Panjaitan. Perpres untuk Luhut ini boleh jadi akan menuai konflik yang berkelanjutan, yakni  berupa sentilan-senti­lan dari pilar  lainya seperti yang dilakukan Akbar Faisal atau Efendi Sim­bolon selama ini.

Terkait dengan kubu JK, Jokowi nampaknya sangat tertolong oleh putusan PTUN yang memenangkan kubu Ical. Pasalnya secara politik, putu­san PTUN memiliki arti bah­wa Golkar  tertunda me­rapat ke pangkuan JK.  Sehingga akhirnya  JK akan sangat hati-hati  untuk menginterupsi wewenang Luhut yang dinilai sudah terlalu jauh itu. Jadi, ditengah situasi ekonomi pu­blik yang kian tak mengun­tungkan, sejatinya Jokowi harus lebih “prudent” dalam mengelola pilar-pilar pe­nyang­­­ganya, jika tak mau ber­na­sip sama dengan Soekarno.

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]