Akses ke LP Anak Tanjung Pati Diblokir


Senin, 13 April 2015 - 20:15:09 WIB
Akses ke LP Anak Tanjung Pati Diblokir

“Kalau nanti Pemkab sudah menyelesaikan persoalan tanah ini, jalan menuju LP Anak ini pasti akan kami buka kemnbali. Persoa­lannya gampang saja, BPN tolong pecah sertifikat induk ini,” jelas ahli waris Abubakar Sidik, Ririn ABS dan Edwar ABS, kepada wartawan saat melakukan penu­tupan jalan itu.

Baca Juga : Pantau Persiapan PPDB, Ombudsman: Website Jangan Sampai Down atau Diretas

Tidak ada insiden dalam penu­tupan jalan tersebut. Hanya saja ada petugas LP Kelas II B ber­nama Yul Madi, datang ke lokasi dan meminta penjelasan kenapa jalan menuju lapas ditutup.

“Kita siap menjelaskan, jadi jalan ini masih milik kita bukan Pemerintah, karena masih masuk dalam sertifikat induk.  Jadi, kalau BPN mau memecah serti­fikat induk ini, kami akan berikan jalan ini sebagai fasum, “ jelas Edwar ABS kepada Yul Madi, sehingga ia bisa mengerti dan menerima penjelasan.

Baca Juga : Masih Langgar Prokes, 19 Orang di Pasar Lasi Disanksi

Mantan Ketua DPRD Lima­puluh Kota, Darman Sahladi, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar dari Dapil Lima­puluh Kota, yang mengetahui adanya penutupan jalan menuju LP Anak Tanjung Pati itu langsung datang ke lokasi.

“Permasalahan tanah ini su­dah ada sejak saya menjabat Ketua DPRD Limapuluh Kota. Kami sudah mencoba melakukan ko­n­soli­dasi dengan pemilik, dan kita sudah coba membuat jalan dari perbatasan tanah milik Ririn untuk memberi akses ke LP,” jelas Darman Sahladi sekaligus memin­ta Pemkab dan BPN Limapuluh Kota segera menuntaskan tanah milik keluarga Abubakas ABS itu.

Persoalan tanah milik Abu Bakar Sidiq itu berlokasi di Jo­rong Ketinggian, Nagari Sarila­mak, Harau.  Secara keseluruhan tanah milik almar­hum Abubakar Sidik itu berjumlah 53 hektare, dan sebahagian sudah dijual ke Pemerintah Limapuluh Kota seperti lapangan Singa Harau, dan beberapa kantor milik pemerintah atau untuk rencana pembangunan kantor Bupati dan DPRD Lima­puluh Kota.

Menurutnya, untuk men­du­kung rencana pembangunan Ibu Kota Kabupaten (IKK) tersebut Pemkab Limapuluh Kota bersa­ma Badan Pertanahan Nasional (PBN) membuat proyek Kon­solidasi Tanah Perkotaan (KTP) di areal tersebut. Bagi pemilik tanah yang terkena proyek KTP itu, akan dibuatkan sertifikat gratis. (h/nto)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]