SELAIN KOTA PADANG

Kab. Solok Usulkan Tambah PNS 1.700 Orang


Senin, 13 April 2015 - 20:17:56 WIB
Kab. Solok Usulkan Tambah PNS 1.700 Orang

PADANG, HALUAN — Selain Kota Padang, Kabupaten Solok tahun ini juga mengajukan usulan penambahan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 1.700 orang untuk mengisi kekurangan personel di sejumlah instansi.

“ Kita telah menyampaikan hasil analisa jabatan dan hasil analisa kebutuhan pegawai kepada BKN untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan penambahan pegawai,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Solok Emrizal menjawab Haluan, Senin (13/4).

Baca Juga : Wali Kota Genius Umar Lantik Sekdako Pariaman

Ia mengatakan, penambahan pegawai di lingkup pemerintahan Kab. Solok untuk tahun 2015 ini lebih diutamakan untuk formasi guru. Kendati dari total 6.839 PNS  di Kab. Solok saat ini, kata Emrizal, lebih dari 65 persen diisi oleh formasi guru atau 4.232 orang PNS. Namun Pemkab Solok masih kekurangan guru, karena guru yang ada tak mampu menutupi kekurangan yang ada di sejumlah sekolah.

Hal ini kata dia, seiring dengan adanya penambahan sejumlah sekolah dan rombongan belajar di beberapa kecamatan yang membutuhkan penambahan tenaga guru.

Baca Juga : Wali Nagari di Pesisir Selatan Diminta Kebut Laporan Penggunaan APB Nagari Triwulan I

Menurutnya, untuk saat ini guna mengisi kekurangan guru tersebut, pihak Pemkab Solok terpaksa harus memperbantukan guru-guru yang ada di sekolah terdekat.

Namun karena adanya kebijakan moratorium  PNS membuat kabu­paten Solok tak bisa menambah pegawai. Hal ini lantaran sesuai aturan, alokasi anggaran untuk belanja pegawai maksimal dari APBD sebesar 50 persen, sedangkan 50 persen lainnya harus dialo­kasikan untuk belanja pem­bangu­nan. “Sementara di Kabupaten Solok sekitar 70 persen dana APBD dialo­kasikan untuk belanja pegawai. Makanya kita selalu terganjal untuk melakukan penambahan jumlah pegawai,” jelasnya.

Baca Juga : DPMDP2KB Kabupaten Pessel Minta Wali Nagari Proaktif Tingkatkan BUMNag

Terkait itu, Pemkab Solok kata Emrizal, terpaksa menggunakan tenaga honorer atau yang bersifat tenaga harian lepas (THL) untuk membantu mengisi kekosongan dan mengoptimalkan kinerja di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebijakan itu tentunya tak bisa digunakan untuk program jangka panjang, karena untuk alokasi dana bagi THL lebih melekat pada kegia­tan yang dilaksanakan di tiap SKPD.

Kendati demikian, tambah Emri­zal pihaknya akan tetap melakukan upaya, agar kebutuhan pegawai di daerah itu tetap terpenuhi. Upaya itu menurutnya, melalui pendekatan kepada BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemen­pan RB) dengan menggunakan data yang akurat.

Baca Juga : Beribadah Saat Pandemi, Pemkab Agam Imbau Masyarakat Waspada Penyebaran Covid-19

“ Kita akan tetap melakukan pendekatan, karena kebutuhan yang besar. Kendati tidak akan terpenuhi sepenuhnya, namun minimal bisa untuk megisi kekurangan terutama untuk guru,” katanya.

Selain penambahan tenaga guru, tambahnya, Kab. Solok juga akan melakukan penambahan untuk tena­ga teknis seperti tenaga medis.” Tidak tertutup kemungkinan untuk tenaga teknis dan tenaga medis. Kita tetap akan melakukan upaya untuk merea­lisasikannya,” katanya menyu­dahi.

Sebelumnya, Kota Padang juga mengajukan penambahan PNS seba­nyak 3.000 orang. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang, Asnel, usulan tersebut terbanyak untuk tenaga kesehatan dan pendidik.

“Guru Sekolah Dasar (SD) kita usulkan sebanyak 900 orang. Mu­dah-mudahan dapat formasi kita,” kata Asnel.

Sebagai gambaran, pada tahun lalu Padang mengusulkan formasi seba­nyak 2.930, akan tetapi dalam perja­lanannya, formasi yang dika­bulkan BKN hanya untuk 30 orang saja.

Meski Kota Padang memiliki jumlah pegawai sebanyak lebih kurang 14 ribu orang, namun pusat ibukota pemerintahan Sumatera Barat ini masih kekurangan pega­wai. Terlebih setiap tahunnya cukup banyak pegawai yang memasuki usia pensiun. Begitu juga tenaga pendidik di Sekolah Dasar.

Pessel Selesaikan K2

Sementara itu, Pemerintah Ka­bu­­paten Pesisir Selatan tahun 2015 tidak mengajukan CPNS formasi umum. Alasannya, selain jumlah PNS sudah banyak, daerah itu masih berupaya menyelesaikan Kategori 2 (K2) yang masih belum rampung.

Sekda Pessel Erizon Senin (13/4) di Painan mengatakan,  pessel masih melakukan efisiensi PNS. Jumlah PNS sudah banyak, semen­tara APBD Pessel lebih dua per tiga tersedot oleh biaya penyelenggara negara. (ndi/har)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]