Tak Kooperatif, Jero Wacik Akan Dipaksa


Selasa, 14 April 2015 - 18:51:26 WIB
Tak Kooperatif, Jero Wacik Akan Dipaksa

Dua kali Jero Wacik mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi saat menjadi Menteri Budaya dan Pariwisata. Begitu juga Jero kembali mangkir saat dipanggil dalam kasus dugaan pemerasan di lingkuman Kementerian ESDM.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Ketidakhadiran Jero lantaran sekarang ini tengah mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka di KPK. Namun pihak KPK menilai ketidakhadiran tersebut adalah bentuk ketidakooperatifan dari Jero.

“Tergantung penyidiknya memandang hal itu. Jika dipanggil lagi tidak hadir tanpa keterangan, maka bisa dipanggil paksa,” kata Johan melalui pesan singkat kepada awak media di Jakarta, Senin (13/4).

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

Diketahui, pada Rabu (3/10/2014), KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Dia diduga berhasil mengantongi Rp9,9 miliar. Uang tersebut dikumpulkan sejak Jero menjabat Menteri ESDM dalam kurun waktu 2011-2012.

Jero Wacik diduga ingin mendapatkan dana operasional menteri (DOM) yang lebih besar daripada yang dianggarkan negara. Padahal sesuai peraturan Kementerian Keuangan, dana operasional menteri dianggarkan Rp1,4 miliar per tahun, dengan asumsi Rp120 juta per bulannya.

Jero Wacik sendiri dijerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto pasal 421 KUHP.

Dalam perkembangannya, KPK kembali menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jero selaku menteri diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar sehingga diduga negara mengalami kerugian hingga sekitar Rp7 miliar.

Akibat perbuatannya itu, Jero dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (h/inl)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]