Pemerintah Verifikasi Data Kemiskinan


Selasa, 14 April 2015 - 18:51:54 WIB
Pemerintah Verifikasi Data Kemiskinan

Dengan cara verifikasi dan validasi secara berkala, lanjut Puan, kebijakan dan program-program dalam Nawa Cita yang ditujukan untuk me­ningkatkan kesejahteraan ma­syarakat bisa dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan bermanfaat.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Tidak hanya itu, kata Puan, melalui verifikasi dan validasi data maka Indonesia pada masa mendatang dipastikan hanya akan memiliki satu data kemiskinan yang valid, akurat dan bisa dipertanggung ja­wabkan serta bisa diterima dan disepakati semua pihak.

“Verifikasi dan validasi ini sangat menentukan ke­ber­hasilan dari program-program peningkatan kesejahteraan yang kita laksanakan ke depan. Dan, saya katakan strategis karena efektifitas program sangat ditentukan oleh sebe­rapa tepat kita mencapai target yang kita tentukan,” ujar Puan.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Saat ini, kata Puan, pe­merintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunakan data untuk menetapkan sasaran program-program penang­gula­ngan kemiskinan dan penin­g­katan kesejahteraan masya­rakat seperti Program Indo­nesia Sehat, Program Indo­nesia Pintar, Program Keluar­ga Sejahtera dan juga Beras untuk Rakyat Miskin atau yang kita kenal dengan Raskin.

“Namun demikian harus kita akui bahwa dalam pelak­sanaannya masih terdapat ru­mah tangga yang belum men­dapatkan program karena be­lum tercantum dalam data yang ditetapkan. Selain itu ada rumah tangga yang sebenarnya tidak berhak tetapi mem­pe­roleh program,” ujar Puan.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Puan menyadari kesalahan dalam inclussion dan exclussion error tidak mungkin bisa di­hindari, terutama mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. “Namun demikian harus kita upayakan sejauh mungkin kesalahan tersebut dapat terus diperkecil, yaitu dengan cara melakukan verifikasi, validasi dan upda­ting data secara ru­tin,” ujar Puan.

Dalam RPJMN 2015-20­19, kata Puan, pemerintah juga telah menargetkan kemiskinan berkurang 7-11 persen dalam waktu lima tahun. Target pe­ngurangan ini menggunakan garis kemiskinan yang dite­tapkan Badan Pusat Statistik (BPS). “Pemerintah di dalam RPJMN telah bertekad untuk menyempurnakan konsep, metode dan indikator dalam mengukur kemiskinan sehing­ga program penanggulangan kemiskinan akan menjadi le­bih tepat sasaran dan memas­tikan pemenuhan hak kelom­pok masyarakat agar dapat menjadi subyek pembangunan nasional,” ujar Puan. Namun, menurut Puan, pembangunan dan pe­ngu­ra­ngan kemiskinan tidak akan berhasil jika data dan konsep masih amburadul. Program-program mening­katkan ke­sejah­teraan rakyat, lanjut Puan, menjadi sulit tercapai dan tidak efektif tanpa data yang valid. (h/inl)

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]