UN Online, Sumbar Belum Siap


Selasa, 14 April 2015 - 19:01:02 WIB
UN Online, Sumbar Belum Siap

”Saya mendapat info ada enam SMA/SMK yang telah punya perang­kat komputer yang memadai untuk UN online. Tapi kenapa di Kota Padang UN masih berbasis kertas,” ungkap Venna Melinda.

Baca Juga : Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Pemko Padang Sidak Kehadiran ASN

Ketua rombongan Komisi X DPR RI Sohibul Iman mengatakan, masih adanya daerah yang belum melaksanakan percobaan UN secara online akan menjadi evaluasi untuk disampaikan pada Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Kita akan sampaikan ke Men­teri, seperti apa tindak lanjut bagi daerah yang sama sekali belum melakukan UN Online,” katanya.

Baca Juga : Libur Lebaran Usai, Dinkes Kota Padang: Masyarakat Harus Lakukan Tes Swab

Meski belum melaksanakan UN online kata Sohibul, dari tinjauan pelaksanaan UN di Kota Padang tidak ada masalah, seperti keter­lambatan soal atau kekurangan. “Alhamdulilah semuanya lancar tidak ada masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang ikut mendampingi kunjungan Komisi X DPR RI mengatakan, belum dige­larnya UN online di Kota Padang karena belum ada sekolah yang memiliki komputer yang memenuhi spesifikasi. Pemko Padang juga merasa belum sesuai dengan metode online yang masih bersifat try and error karena belum pernah diuji coba sebelumnya.

“Untuk pelaksanaan UN online saya sebagai Walikota belum men­dapat informasi, belum ada surat kepada Walikota. Untuk pendidikan kita harus jelas, jangan sifatnya try and error. Kalau terjadi error jari­ngan, kita di daerah yang akan dirugikan, siswa pasti panik. Kita juga bukan daerah yang jadi pilot project UN online,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Habibul Fuadi mengatakan, sebelumnya Pemko Padang telah mengajukan enam SMA sederajat yang memiliki laboratorium komputer untuk dive­rifikasi apakah layak untuk melak­sanakan UN online. Ternyata Ke­men­terian Kebudayaan Pendi­dikan Dasar dan Menengah menya­takan enam sekolah tersebut belum layak, karena jumlah komputer dan spe­sifikasi belum layak.

“Jumlah komputer di sekolah kita masih belum mencukupi. Jum­lah komputer di sekolah kita rata-rata 30 unit per sekolah, sedangkan kebutuhan ideal 90 sampai 100 unit per sekolah. Apalagi pemberitahuan UN online ini sedikit  mendadak bagi kita,” ungkapnya.

Menanggapi kondisi ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar, Syamsulrizal mengatakan, sejauh ini hanya satu sekolah di Sumbar yang layak untuk melak­sanakan UN online yaitu SMP 2 Padang Panjang.

Dilanjutkannya, keterbatasan sarana komputer memang menjadi alasan Sumbar belum bisa melaku­kan UN online. Ketersediaan sarana komputer saat ini belum bisa meng­akomodir jumlah siswa yang ada.

”Minimal kita punya komputer setiap sekolah itu 90 unit, dalam artian satu unit komputer bisa digunakan untuk tiga anak, itu baru minimal,” ujarnya. Ke depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan fokus untuk pelak­sanaan UN online di Sumbar de­ngan penambahan sarana komputer dan pelatihan IT untuk guru dan juga siswa.

“Kita meminta kepada kabu­paten/kota agar bisa menyediakan perangkat komputer ini agar nanti­nya sekolah-sekolah di Sumbar bisa menggelar UN online,” harapnya.

UN tingkat SMA sederajat di Kota Padang diikuti oleh 14.334 siswa. Dimana dua diantaranya mengikuti UN di Lembaga Perma­syarakatan (LP), sementara satu orang lainnya di Rumah Sakit (RS).

Temukan Soal Bermasalah

Sementara itu, Komisi V Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada hari kedua pelak­sanaan Ujian Nasional (UN) yang berlangsung Selasa (14/4) kemarin menemukan, satu dari empat SMA di Kota Padang bermasalah dengan soal. Empat sekolah yang ditinjau adalah MAN 2 Padang, SMA Ada­biah 1 Padang, SMA Adabiah 2 Padang, dan SMA 3 Padang.

Anggota Komisi V DPRD Sum­bar, Achiar  mengatakan,  sangat disayangkan, saat berada di SMA 3 Padang ditemui ada nomor urut soal yang meloncat-loncat.

“Ada beberapa soal yang nomor urutnya meloncat-loncat,  dari 17 lanjut ke 34. Selain itu, terjadi kekurangan soal hingga 25 eksam­plar,” kata Achiar.

Apa yang terjadi ini, sebutnya, cukup membuat pihak sekolah SMA 3 Padang kerepotan mencari ganti soal yang kurang atau bermasalah. Me­nurut Achiar, atas kejadian ini Komisi V DPRD Sumbar sangat me­nya­yangkan kelalaian PT  Grafika.

“Ini sangat merugikan, dan patut dipertanyakan pada PT Grafika sebagai yang bartanggungjawab  mencetak soal,” ucapnya.

Selain permasalahan soal, tam­bah Achiar, untuk pelaksanaan ujian sendiri  semua berjalan de­ngan cukup baik. Tak ditemukan adanya kecu­rangan, peredaran kunci jawa­ban, atau sesuatu lain yang berjalan tak sesuai prosedur. (h/mg-isr/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]