Ruspan Aman Serang Korwil Sumatera


Rabu, 15 April 2015 - 18:57:08 WIB
Ruspan Aman Serang Korwil Sumatera

Sehingga dengan demikian, semua kegiatan atau atribut yang berkenaan dengan Partai Gol­kar, harus ditunda hingga ada keputusan hukum yang inkrah.

Baca Juga : Pantai Salido Pesisir Selatan jadi Favorit Anak Muda

“Semua kegiatan itu di­pending dulu sampai ada ke­putusan tetap dari PTUN. Kalau ada yang melakukan pengukuhan untuk Riau itu namanya melawan hukum. Sudah jelas isinya menunda SK Menkumham, tidak boleh ada kegiatan yang me­nga­tas­na­ma­kam Golkar,” tegas Ruspan Aman.

Lebih lanjut, Ruspan Am­an mengatakan, apa yang dila­kukan Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Partai Gol­kar kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan, sudah jelas-jelas menyalahi aturan. Pasalnya untuk Golkar Riau yang sah adalah yang diketuai Plt DPD I Partai Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Baca Juga : Tempat Wisata Ditutup, Warga Padati Taman Kota Siak

Sesuai dengan putusan sela PTUN Jakarta, kepengurusan Partai Golkar yang sah adalah merujuk hasil Munas Riau de­ngan ketua umumnya Aburizal Bakrie.

“Sekarang yang sah itu Andi Rahman (panggilan ak­rab Arsyadjuliandi Rachman, red). Kalau Indra mengatakan ada pelantikan, itu melanggar hukum. Janganlah terburu-buru, bersabar, jangan ambil keputusan sendiri. Golkar di daerah jangan khawatir karena yang sah itu ARB,” tegas Rus­pan, yang mengaku menjadi juru bicara Andi Rahman.

Sementara itu, ketika di­sing­gung mengenai masuknya Andi Rachman di ke­pengu­rusan Indra Muchlis Adnan, sebagai ketua harian DPD I Golkar Riau, Ruspan Aman, enggan mengomentari. Me­nurut­nya, hal itu sebaiknya langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. “Kalau Andi masuk di kepengurusan Agung, ya sebaiknya tanyakan langasung betul atau tidak,” ujarnya.

Tak Mengerti

Sementara itu, Indra Muc­hlis Adnan yang dikonfirmasi terkait pernyataan Ruspan tersebut, balik menyerang. Indra bahkan menuding Rus­pan Aman tidak mengerti dengan putusan sela yang telah dikeluarkan PTUN Jakarta.

Dikatakan, putusan sela PTUN Jakarta tersebut hanya menunda SK Menkumham, bukan membatalkan SK. Dari putusan sela itu, pihak Men­kumham yang tidak di­per­bolehkan mengeluarkan surat apapun, bukan pengurus Gol­kar Agung Laksono.

“Ruspan perlu belajar hu­kum lagi, apa itu putusan sela dari hakim PTUN, putusan sela tidak melarang Agung Laksono melaksanakan ke­giatan. Yang dilarang itu Men­kumham yang tidak boleh mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Jadi yang disela adalah menterinya, bukan Golkarnya,” ujarnya.

Indra kembali menegas­kan, putusan sela PT­UN tidak ada yang menyatakan Golkar hasil Munas Riau yang sah. Indra balik menuding, pihak yang menyatakan hasil Munas Riau adalah kepengurusan yang sah, adalah sebuah ke­bohongan. Karena ke­pengu­rusan hasil Munas Riau sudah mati. Pada saat Munas Ancol dan Munas Bali, dan juga hasil sidang mahkamah partai yang menyatakan kepengurusan Munas Riau sudah berakhir.

Disinggung mengenai Pil­kada tahun 2015 ini, dimana keputusan KPU yang telah mengeluarkan tiga opsi, Indra mengatakan, keputusan KPU belum final dan masih dalam proses, karena untuk pen­daf­taran akan dilaksanakan pasa bulan Juli. Namun Indra me­negas­kan dengan adanya SK Menkumham yang belum di­batalkan maka yang berhak ikut Pilkada adalah dari kubu Agung Laksono.

“SK Menkumham belum batal. Jadi keputusan pe­me­rintah yang akan maju di Pil­kada. Kita memegang SK dari Pemerintah, nah dari kubu ARB ada tidak SK dari Pe­merintah,” ujarnya lagi. (hr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]