Warga Korban TMMD Bungus Unjuk Rasa


Rabu, 15 April 2015 - 19:08:54 WIB
Warga Korban TMMD Bungus Unjuk Rasa

Aksi yang digelar tepat digerbang masuk kantor PN Padang tersebut, dimulai pada pukul 11.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai. Belasan aparat kepolisian yang ikut mengawal aksi tidak terlalu kewalahan untuk menjaga aksi damai warga korban proyek jalan lingkar Bungus Teluk Kabung tersebut.  Menurut Amzai, salah seorang warga yang menjadi korban pembanguna jalan lingkar ini, sedikitnya ada 61 titik tanah atau 61 pemilik lahan yang dirugikan dalam proyek ini.

Baca Juga : Di Tengah Guyuran Hujan, Wako Hendri Septa Jemput Keluarga Penerima Bedah Rumah

“Proyek TMMD ini telah merampas hak rakyat dan warga di Bungus. Sebab Pemko Padang dan TNI hingga saat ini belum membayarkan ganti rugi atau siliah jariah, baik un­tuk tanah yang terpakai oleh proyek tersebut,” ucap Amzai, di sela-sela aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung PN Padang, Rabu (15/4).

Senada dengan yang disampaikan Amzai tadi, Bustaman menyebutkan, kedatangan mereka terkait dengan janji serta putusan PN Padang tahun 2014 lalu, yang memenangkan masyarakat serta mewajibkan kepada Pemko Padang dan TNI utuk segera membayarkan ganti rugi sebesar Rp3,86 miliar tersebut. “Ini sudah tiga tahun nasib kami digantung. Sudah banyak korban yang ditimbulkan akibat sikap arogan Pemko Padang ini. Banyak anak-anak kami yang harus berhenti sekolah, karena tidak ada biaya. Tanah yang seharusnya menjadi satu-satunya lahan tempat kami menggantungkan hidup malah dirampas,” sebutnya.

Baca Juga : Hendri Septa: Masyarakat Langgar Prokes Akan Ditindak Tegas

Sementara itu, M. Arif Azmi, perwakilan dari Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasya­rakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum Unand, yang mendampingi masyarakat Bungus Teluk Kabung meminta pihak-pihak yang terkait untuk bisa mem­berikan keadilan kepada masyarakat. “Ada empat poin tuntutan masyarakat yang sedang kita perjuangkan,” bebernya.

Keempat tuntutan ini, lanjut Arif, yakni meminta keadilan terhadap gugatan tahap kedua yang dilakukan masyarakat korban TMMD Bungus Teluk Kabung oleh majelis hakim saat membacakan putusan yang dilakukan, Rabu (15/4) di PN Padang. Kemudian meminta ganti rugi yang telah dialami masyarakat, menuntut agar PN Padang memutuskan gugatan tahap kedua ini sama halnya dengan gugatan pertama, di mana masyarakat di­menang­kan dan putusan pun dikuatkan hingga tahap banding. Terakhir, tuntutan masyarakat ini berisikan agar pemerintah tidak lagi melakukan upaya hukum atas putusan PN Padang, karena akan menambah deret panjang penderitaan yang akan dialami masyarakat.

Unjuk rasa yang dilakukan warga sempat terhenti beberapa saat. Pasalnya, mereka menunggu putusan atau vonis atas gugatan perdata yang akan dibacakan hakim. Namun hampir tiga jam menunggu, akhirnya majelis hakim yang diketuai Jamaluddin, akhirnya menunda sidang hingga Kamis (16/4) dengan alasan putusan belum siap.

Kendati demikian, warga berjanji akan melakukan aksi yang sama pada hari ini, Kamis (16/4) di PN Padang, sembari menunggu vonis yang akan dibacakan oleh hakim. “Besok (hari ini, red), kami akan datang dan melakukan aksi yang sama,” pungkas Arif Azmi.

Sebagaimana diketahui, pembangunan jalan pada kegiatan TMMD telah berlang­sung sejak 2011. Dan pada 2012, telah ada pertemuan masyarakat dengan DPRD serta Pemko Padang, yang menjanjikan akan ada pemba­yaran ganti rugi. Namun hingga sekarang, hanya janji dan warga tidak juga mendapatkan ganti rugi satu persen pun.

Saat pembangunan jalan TMMD pada 2012, tidak ada satu pun unsur masyarakat diberitahu. Jalan TMMD yang dibuat itu sepanjang 13,6 km, sejak dari Bungus sampai ke Indarung. Awalnya lebar jalan 10 meter, kemudian dilebarkan lagi men­jadi sekitar 40 meter, sehingga banyak lahan warga yang terkena pembangunan tersebut.

Proyek kerja sama Pemko Padang dengan Kodim 0312/Padang melalui program TNI Manunggal Mem­bangun Desa (TMMD) ini, akan menghubungkan antara Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan dengan Kelurahan Bungus Timur. Proyek tersebut telah merugikan masyarakat karena peng­gunaan lahan dan rusaknya tanaman mereka, serta tidak ada ganti rugi. (h/hel)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]